SOTK Baru untuk Pelayanan Publik BNPB
31 Jul 2019 05:10 WIB
Foto : SOTK Baru untuk Pelayanan Publik BNPB ()
JAKARTA - Banyaknya tantangan kedepan dalam penanggulangan bencana. BNPB melakukan perombakan Struktur Organisasi dan tata kerja untuk pelayanan publik lebih baik.
Acara ini berlangsung selama dua hari, 29-30 Juli 2019, unit Kepegawaian BNPB melakukan sosialisasi kepada semua unit di BNPB. Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BNPB yang baru, sesuai Peraturan Presiden Nomor 01 tahun 2019 , di lantai 15, Graha BNPB.
Sekretaris Utama BNPB Doddy Ruswandi menyampaikan lembaga seperti BNPB harus responsif terhadap tuntutan publik. Sesuai undang-undang yang berlaku. "Kita harus mengerjakan dengan rasa dan hati supaya hasilnya baik. Hati-hatilah dalam menyusun susunan organisasi supaya hasilnya maksimal" kata Doddy.
Sesuatu yang abadi adalah perubahan, SOTK BNPB saat ini mengusulkan lima kedeputian yang sebelumnya hanya empat kedeputian, antara lain: Deputi bidang Sistem dan Strategi, Deputi bidang Pencegahan, Deputi bidang Penanganan Darurat, Deputi bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Deputi bidang Logistik dan Peralatan. Selain itu juga ditambah Pusat Pengendalian Operasi setingkat eselon dua.
"Kedeputian ini ditambah supaya handal dan dapat menyelamatkan orang lebih banyak. Kita juga berterima kasih kepada almarhum Sutopo yang telah mengenalkan BNPB kepada millenial, sehingga BNPB sudah dikenal orang banyak" ucap Sestama.
Kepala Bagian Kepegawaian BNPB, Kheirawan. menyampaikan dari Biro Umum akan melakukan pendampingan dan referensi dapat diambil dari Perpres 2008 dan 2019. Unit teknis yang lebih tahu tentang tugas dan fungsi unit kerjanya. "Tim akan menyampaikan ke Kemenpanrb yang akan segera disahkan pada tahun ini juga" ucapnya.
Wisnu Widjaja selaku Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB mengatakan semangat BNPB untuk lebih baik dari sebelumnya dalam hal organisasi harus diwujudkan. Dapat mencontoh Bapennas yang struktur organisasinya dapat masuk ke dalam kabinet namun ada pembeda pada pelaksanaannya. Serta cara melakukan kebijakannya dapat mencontoh kementerian perhubungan. "Intinya organisasi kita dapat sesuai dengan Sendai Frame Work, tujuannya untuk mengurangi jumlah korbannya, mengurangi jumlah terdampak, mengurangi jumlah kerugian ekonomi dan mengurangi jumlah infrastruktur yang rusak" ungkapnya.
Pada akhirnya sistem holistik dan terintegrasi. Sehingga terwujud BNPB yang strategis, BPBD Provinsi yang kuat, dan BPBD kabupaten/kota yang tangguh.
Humas BNPB
Admin
