Pendampingan Petugas Jitupasna dan R3P Wilayah DIY

YOGYAKARTA – BNPB menyelenggarakan pendampingan petugas Jitupasna dan R3P wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 2 – 4 Juli 2024. Kegiatan pengingkatan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan pada fase pascabencana ini termasuk prioritas nasional dalam penanggulangan bencana. 

BNPB melalui Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) menegaskan rencana rehabilitasi dan rekosntruksi pascabencana harus selaras dengan rencana pembangunan, baik di tingkat daerah dan nasional. Pendekatan pengkajian kebutuhan pascabencana (jitupasna) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) yang berkualitas dibutuhkan dalam penyelarasan tersebut. Hal ini disampaikan praktisi kebencanaan Johny Sumbung, yang mewakili Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB. 

Johny menambahkan, tujuan pendampingan jitupasna dan R3P yaitu peningkatan kapasitas SDM, khususnya para petugas yang ditunjuk  dalam tim jitupasna dan R3P. Menurutnya, dalam penyusunan dokumen jitupasna dan R3P diperlukan peran petugas yang handal. 

Kecakapan tersebut menyasar pada kemampuan dalam penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang bersifat komprehensif. Cakupan komprehensif menyasar pada aspek fisik dan manusia yang berdasarkan prinsip membangun kembali lebih baik, aman dan berkelanjutan, serta berbasis pada pengurangan risiko bencana dan kearifan lokal. 

Kegiatan ini merupakan salah satu kesempatan untuk mensinergikan berbagai informasi terkait perkembangan dan upaya yang lakukan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sehingga ini agar dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat. 

Dalam acara pembukaan, turut hadir Sekrtaris Daerah DIY Beny Suharsono dan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD DIY Tito Asung Kumoro Wicaksono. 

Pada pembukaan acara, Beny Suharsono menyampaikan, pemulihan pascabencana memerlukan integrasi rencana pembangunan jangka panjang yang mempertimbangkan berbagai risiko bencana dan kemungkinan mitigasi bahaya di masa depan. 

Sementera itu, Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan SDA BNPB, Enny Supartini menyampaikan bahwa pemulihan pascabencana berkelanjutan adalah terjaminnya keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk menunjang kehidupan dan penghidupan masyarakat yang lebih baik serta terselenggarannya pelayanan dasar yang telah dipulihkan.

Peserta kegiatan ini berjumlah 70 orang terdiri dari pegawai BNPB serta perwakilan perangkat daerah (BPBD, Bappeda, BPKAD dan OPD teknis) dari berbagai daerah yang terdiri dari DIY, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Brebes, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Batang, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Kepulauan Sula.

Selama tiga hari para peserta dibekali materi terkait penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi, manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi, konsep Jitupasna dan R3P, perhitungan kerusakan dan kerugian serta kebutuhan pada sektor perumahan, sektor infrastruktur, sektor ekonomi, sektor sosial dan lintas sektor serta tata cara pengusulan DSP perbaikan rumah dan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. 

Tidak hanya penyampaian materi, peserta dilatih dan diajak melakukan diskusi kelompok serta memaparkan hasil penyusunan tabel Jitupasna berdasarkan lima sektor tersebut dengan metode studi kasus pada kejadian bencana di wilayah Indonesia. 

Para peserta juga merumuskan suatu konsep yang disebut kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang praktiknya dapat disusun sebelum terjadi bencana dan dapat digunakan dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Perumusan awal tentang kerangka tersebut menjadi yang pertama dilakukan di Indonesia. 

Abdul Muhari, Ph.D. 

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut

Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan