Penanggulangan Bencana yang Inklusif Pesan Indonesia dalam AMCDRR 2018

ULAANBAATAR – Kepala BNPB Willem Rampangilei menyampaikan bahwa penanggulangan bencana Indonesia bersifat inklusif. Salah satu sifat tersebut merangkul penyandang disabilitas yang seringkali menghadapi kesulitan dalam perencanaan kesiapsiagaan serta pemulihan pascabencana. Hal tersebut merupakan peryataan Pemerintah Indonesia yang disampaikan dalam AMCDRR 2018 pada Selasa (3/7) di Ulaanbaatar, Mongolia.

“Membangun suatu komunitas dan bangsa yang tangguh terhadap bencana membutuhkan tidak hanya pendekatan yang komprehensif tetapi juga inklusif. Dalam konteks ini, kita mengetahui bahwa masyarakat berkebutuhan khusus sering diabaikan dalam proses pengurangan risiko bencana pada setiap tingkatan. Indonesia sangat berkomitmen untuk memastikan inklusivitas dan melihat tantangan untuk penguatan ketangguhan pada masyarakat tersebut.”

Willem menyampaikan bahwa Indonesia terus berupaya untuk mengembangkan bahasa isyarat berstandar nasional agar bisa mengkomunikasikan risiko bencana dengan lebih baik kepada masyarakat berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas di Indonesia.

Pernyataan di atas menjadi bagian dari beberapa poin yang disampaikan oleh Kepala BNPB dalam Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR) yang digelar setiap dua tahun sekali ini. Beberapa poin tersebut menyebut mengenai Rencana Induk Penanggulangan Bencana, politeknik penanggulangan bencana dan lembaga sertifikasi profesi.

Sehubungan dengan konteks rencana induk, Willem menyampaikan mengenai pengembangan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Indonesia 2015-2015 di hadapan para perwakilan negara-negara Asia sebagai bentuk integrasi dan pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan Indonesia. Rencana tersebut memfokuskan 4 capaian dengan pendekatan strategis jangka pendek, menengah dan panjang.

“Formulasi dari Rencana Induk tersebut memperhitungkan karakteristik bencana di tingkat lokal dan regional, rencana tata ruang lokal dan nasional, serta karakter sosial-budaya masyarakat,” ungkap Willem pada sesi Ministerial and Stakeholder Meeting pada Selasa lalu.

Di akhir penyataan, Willem menyampaikan bahwa AMCDRR telah memberikan kesempatan untuk memperkuat kerjasama internasional dan memberikan manfaat untuk memonitor pencapaian Indonesia dalam konteks Kerangka Kerja Sendai, serta mempromosikan relasi dalam mencapai ketangguhan.

AMCDRR atau Konferesi Tingkat Menteri Asia tentang Pengurangan Risiko Bencana merupakan pertemuan dwi-tahunan yang dirancang sebagai wadah untuk menjawab tantangan bencana di kawasan Asia. Konferensi ini menyediakan kesempatan bagi negara-negara untuk membahas solusi terkait persoalan lintas sektor dan lintas batas. Penyelenggaran konferensi diorganisir oleh United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) bersama dengan negara tuan rumah, yang tahun ini dipegang oleh Mongolia.

Dalam konferensi yang terdiri dari beberapa rangkaian acara tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala BNPB, dan didampingi oleh Wakil Duta Besar Indonesia di Beijing serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait seperti Kemenko Maritim, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta BPBD Kabupaten Cilacap dan BPBD Kota Bengkulu.

Di samping itu, delegasi juga diperkaya oleh beberapa LSM yang aktif terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana seperti MPBI, APAD, ASB, ADRA, HWDI, PMI, YEU, CARE International Indonesia.

Sutopo Purwo Nugroho

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB

Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut

Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan