Pemetaan Partisipatif Kebencanaan Kota Malang
21 Nov 2018 10:50 WIB
Foto : Pemetaan Partisipatif Kebencanaan Kota Malang ()
MALANG - “Kita tahu bahwa bencana ini sesuatu yang tidak pernah kita tahu datangnya dan bencana ini terjadi saat kita tidak siap. Sehingga pemetaan ini salah satu langkah kita dalam melakukan mitigasi. Sehingga kita akan tahu suatu wilayah, berapa di situ jumlah fasilitas umum, fasilitas sosial, berapa jumlah penduduk dan jumlah fasilitas-fasilitas vital yang ada di daerah itu sehingga pada saat terjadi bencana, kita sudah bisa mengantisipasi apa yang harus kita lakukan terkait dengan pengurangan risikonya yang akan terjadi.” Hal ini disampaikan oleh Sekretaris BPBD Kota Malang, Tri Oky Rudianto pada saat membuka Rangkaian Kegiatan Pemetaan Partisipatif Kebencanaan Kota Malang, Rabu (21/11/2018) di Kantor BPBD Kota Malang.
Lebih lanjut Kasubdit Peringatan Dini BNPB, Bambang Surya Putra, M.Kom, menjelaskan, “Pemetaan, artinya kita bersama-sama menggambar situasi di kelurahan kita masing-masing. Partisipatif artinya masing-masing pihak yang terlibat itu saling berkontribusi. Jadi kalau dulu, pemetaan itu given, dibikinkan sama pakarnya, tapi kalau yang ini namanya partisipatif artinya bersama-sama. Yang dimaksud bersama-sama adalah kita menggabungkan dua macam keahlian, yang pertama ahli wilayah, tiada lain tiada bukan yang menjadi pakar kewilayahan tentu saja Bapak/Ibu di sini yang pasti sudah tahu dimana daerahnya, dimana batasnya, dimana ada obyek tertentu, dimana ada sekolahan, dimana ada kantor, dimana ada bisinis, pasar dan lain sebagainya, termasuk rumah sakit dan juga informasi potensi bencana maupun kejadian bencana yang terjadi. Kedua adalah keahlian membuat peta.”
“Peta yang akan dibikin itu detail sekali, sampai rumah-rumah. Teknologi berkembang, jadi pemotretan udara sekarang bisa didigitalkan, dikotak-kotak rumahnya sehingga bisa kita manfaatkan. Kegiatan itu disebut digitasi, sudah dilakukan BNPB bersama relawan, termasuk Kota Malang sudah di-digit bangunan-bangunannya, tapi itu ga ada label-nya, tidak ada informasinya. Sekarang kita pertemukan, ini sudah di-digit-kan, kita bertemu lurah-lurah untuk menunjukkan itu bangunan apa kemudian batas-batas RW-nya sampai mana.”
“Tujuannya agar informasi itu semakin detail, semakin baik. Kalau terjadi bencana, Bapak-Bapak tinggal lapor ke Pusdalops BPBD, terjadi banjir di RW 7 Kelurahan A. Karena kita sudah punya data-data bangunannya, BPBD bisa dengan mudah memberi tanda kira-kira berapa rumah yang terdampak. Kalau dua puluh rumah terdampak, maka dengan memperkirakan jumlah penghuni di tiap rumah dan kebutuhan beras 400 gram per-orang, bisa dihitung berapa kilogram beras yang dibutuhkan tiap malam. Dari situ juga bisa dihitung jumlah tenda yang dibutuhkan. Karena petanya sudah dibuat secara detail, bisa diperkirakan nanti mengungsinya ke masjid mana, di lapangan apa, di GOR apa, sudah bisa langsung segera menentukan sehingga mempercepat proses penanganan. Jadi Bapak/Ibu kelurahan terbantu, BPBD terbantu dan masyarakat diringankan walaupun telah mengalami musibah.”
“Malang dipilih karena pertumbuhan ekonominya terbaik. Kalau pertumbuhan ekonominya terbaik, maka risiko bencananya harus diturunkan, walaupun bisa dibilang sekarang jarang bencananya, apalagi dibikin lebih kuat lagi, lebih tangguh lagi.”
Penanggulangan bencana masuk dalam fokus agenda pembangunan nasional (Nawacita) RPJMN 2015-1019 tentang Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Dalam rangka mendukung agenda tersebut, maka arah kebijakan umum penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015-2019 adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pemerintah kemudian memprioritaskan program pengurangan risiko bencana sebesar 30 persen di 136 kabupaten/kota rawan bencana (dari 322 kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana tinggi multi ancaman berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2013) di Indonesia hingga tahun 2019. Dasar penetapan prioritas kabupaten/kota tersebut adalah indikator daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan berada pada kawasan rawan bencana.
Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari, 21-23 November 2018. Dimulai dengan sosialisasi yang mengundang 30 kelurahan rawan banjir, pelatihan untuk aparatur sipil negara pada hari kedua dan identifikasi dan pelabelan fasilitas umum dan fasilitas sosial hasil digitasi pemetaan dengan kelurahan pada hari kedua dan ketiga. Tujuannya adalah untuk memperkuat kapasitas wilayah dari sisi kebencanaan.
Turut hadir pada acara sosialisasi sebagai narasumber, Kepala Seksi Pemaduan Sistem Jaringan, Maryanto, S.Kom., menyampaikan Sosialisasi Pemetaan Partisipatif Kebencanaan. Turut hadir pula, BPBD Kota Malang yaitu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Tripim Apriliyanto, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Heru Prijantono, dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Iwan Siswanto. Kegiatan sosialisasi dihadiri peserta sebanyak kurang lebih 60 orang yang terdiri dari unsur BNPB, BPBD, serta perwakilan dari 18 kelurahan rawan banjir, sedangkan kegiatan identifikasi dan pelabelan dihadiri perwakilan dari 27 kelurahan rawan banjir di Kota Malang.
Admin
