Pelayanan Publik BNPB dalam Kategori Baik
19 Nov 2019 09:41 WIB
Foto : Pelayanan Publik BNPB dalam Kategori Baik ()
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksrasi (KemenPANRB), melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik, pada tahun 2019 telah melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada Pusat Data Informasi dan Humas sebagai unit kerja yang mewakili BNPB. Hal ini sesuai mandat Undang Undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 7 ayat (3) huruf c bahwa Menteri yang bertanggungjawab dibidang Pendayagunaan Aparatur Negara bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
Evaluasi Pelayanan Publik dilaksanakan pada 51 Kementerian/Lembaga berdasarkan Keputusan Menteri PANRB No. 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Kemeterian dan Lembaga sebagai Lokasi Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2019. Evaluasi Pelayanan Publik telah dilaksanakan pada bulan Mei – Oktober 2019. Adapun penilaiannya meliputi aspek Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Konsultasi dan Pengaduan, dan Inovasi. Selain itu penilaian juga harus memenuhi prinsip Keadilan, Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi, Berdayaguna dan Aksesibilitas. Dari aspek dan prinsip tersebut disusunlah Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi pelayanan publik.
Secara umum, Hasil Evaluasi Unit Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga tahun 2019 ditunjukkan dengan nilai IPP 3,85 atau kategori Baik (B). Terdapat 2 Kementerian/Lembaga yang mendapat penilaian kategori A, 21 Kementerian/Lembaga yang mendapat penilaian kategori A-, 21 Kementerian/Lembaga yang mendapat penilaian kategori B, 5 Kementerian/Lembaga yang mendapat penilaian kategori C dan 2 Kementerian/Lembaga yang mendapat penilaian kategori C-. Sedangkan Pusat Data Informasi dan Humas BNPB mendapat nilai 3,4 dengan kategori B- atau Baik dengan Catatan.
Humas BNPB
Admin
