Monitoring Situasi Terkini Karhutla 6 Provinsi Prioritas: Status Terkendali
28 Jul 2025 16:11 WIB

Foto : Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S. Sos,. M.M., (menggunakan jaket) bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Ph.D. (kemeja putih) saat melakukan rapat monitoring kebakaran hutan dan lahan dengan perwakilan Pemerintah Provinsi dan Forkopimda secara hybrid dari Graha BNPB, Jakarta pada Senin (28/7). (Bidang Komunikasi Kebencanaan/Muhammad Arfari Dwiatmodjo)
JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas saat ini dalam status terkendali. Hal ini disampaikan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, Ph.D. setelah mendengarkan laporan situasi terkini dari para kepala daerah, dalam Rapat Monitoring Karhutla pada Senin (28/7) di Ruang Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops), Graha BNPB.
Selain Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan yang termasuk dalam enam provinsi prioritas rawan karhutla, tiga provinsi lain yang beberapa pekan terakhir mengalami kenaikan titik hotspot, yakni Kalimantan Timur, Sumatera Barat dan Sumatera Utara juga melaporkan situasi telah terkendali.
Raja Juli menyampaikan keberhasilan pengendalian karhutla di Indonesia merupakan hasil dari kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun semangat kebersaman. Selain itu penegakan hukum yang tidak pandang bulu menindak para pelaku pembakaran baik level korporasi maupun perorangan juga menjadi penting.
"Di Riau terdapat 43 kasus dan 51 tersangka pembakaran lahan yang sedang diproses. Semoga ini menjadi berita buruk bagi mereka yang berniat melakukan pembakaran, sehingga ini menjadi efek jera, tidak hanya di Riau tetapi juga di tempat lain," ucap Raja Juli.
Raja Juli juga menyebut partisipsi masyarakat secara aktif seperti yang dilakukan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Manggala Agni sangat berkontribusi dalam upaya pengendalian karhutla. Terakhir, operasi penanganan karhutla ini berdasarkan ilmu pengetahuan yang secara akurat melihat perubahan cuaca dengan indikator-indokatornya untuk digunakan sebagai dasar melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Meski demikian, Raja Juli mengajak semua pihak untuk tetap waspada hingga musim kemarau berlalu pada Oktober, dan fokus mencegah karhutla pada Agustus dan September.
"Sepuluh hari pertama Agustus waspada, curah hujan rendah, tingkat kekeringan dan potensi kebakaran tinggi. Agustus dan September saatnya semua pihak bekerja keras mencegah karhutla," ucap Raja Juli.
Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati yang menyebut wilayah Sumatera bagian selatan masih berada pada periode puncak musim kemarau hingga Agustus mendatang.
Dwikorita juga memperingatkan kepada para kepala daerah untuk mewaspadai potensi karhutla, hingga 10 hari pertama bulan Agustus. Pada periode tersebut potensi karhutla meningkat tajam dikarenakan curah hujan rendah dan secara alamiah lahan akan sangat mudah terbakar. Dwikorita mengimbau untuk memperketat patroli darat dan udara serta penyiraman air dari udara melalui OMC jika diperlukan.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, S. Sos., M.M., yang juga hadir di rapat monitoring ini menyebut, BNPB telah menyiagakan 10 armada helikopter patroli dan 14 helikopter water bombing yang disebar di enam provinsi. Tak hanya satgas udara, BNPB juga mendukung satgas darat dengan memberikan dukungan berupa motor karhutla roda dua, motor pemadam roda tiga, pompa jinjing, APD karhutla, dan alat pelindung wajah khusus pemadaman senilai lebih dari 4 miliar rupiah.
Lebih lanjut Suharyanto menyebut kombinasi penguatan satgas darat dan penebalan signifikan pada satgas udara khususnya OMC dan heli patroli serta water bombing memberikan hasil yang signifikan dalam upaya pemadaman dan pengurangan titik panas dan titik api.
Abdul Muhari, Ph.D.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
Admin