Mulailah mengetik pada pencarian di atas dan tekan tombol kaca pembesar untuk mencari.

Diskusi Pembiayaan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Dilihat 1017 kali
Diskusi Pembiayaan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Foto : Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati sebagai pembicara kunci menyampaikan pengantar diskusi dan menekankan kembali konsep dan semangat resiliensi berkelanjutan pada diskusi bertopik pembiayaan dampak bencana dan perubahan iklim di Jakarta, pada Selasa (16/1). (Theophilus Yanuarto)

JAKARTA – Fenomena alam, termasuk perubahan iklim, yang berujung bencana, memberikan dampak pada jatuhnya korban jiwa maupun kerugian. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan solusi berkelanjutan, di antaranya melalui pembiayaan secara keuangan atau financing.

Hal ini menjadi topik diskusi 2nd Asian Regional Expert Meeting on Development, Disaster and Climate Challenges: Sustainable Resilience through Disaster and Climate Risk Financing in Indonesia, yang digelar di Jakarta, pada Selasa (16/1). Mengawali diskusi, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Raditya Jati menyampaikan kembali mengenai resiliensi berkelanjutan. Menurutnya, Indonesia memiliki komitmen kuat dalam mewujudkannya di Tanah Air, salah satunya pada pembiayaan. 

Raditya mengatakan, Indonesia menyampaikan konsep resiliensi berkelanjutan pada 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction pada 2022 lalu, di antaranya investasi.

“Bapak Presiden menyampaikan konsep resiliensi berkelanjutan yang juga menyinggung mengenai pembiayaan,” ujar Raditya, Selasa (16/1). 

Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengemukakan pada investasi, yaitu mencakup di bidang sains, teknologi dan inovasi, termasuk memastikan akses pada pembiayaan dan transfer teknologi. 

Komitmen ini juga telah masuk ke dalam agenda ASEAN pada Pertemuan Puncak ke-43 ASEAN pada 5 September 2023 lalu. Ini sebagai bentuk respons terhadap eskalasi kompleksitas dan ketidakpastian potensi bencana di kawasan Asia Tenggara. 

Sementara itu, menyikapi pembiayaan terhadap bencana dan perubahan iklim, elemen kunci yang terus dikaji oleh pemerintah yaitu mekanismenya. Saat ini terdapat dana siap pakai dan pooling fund bencana yang dapat digunakan sebagai pembiayaan pada setiap fase penanggulangan bencana. 

Di sisi lain, pemerintah masih mengkaji untuk menggunakan mekanisme yang sudah masuk di dalam peta jalan pembiayaan kebencanaan, seperti asuransi atau catastrophic bond. 

Misalnya dalam konteks asuransi, tantangan utama untuk membahas lebih lanjut sangat berkaitan erat dengan ketersediaan data. 

“Data merupakan tantangan dalam mengatasi pembiayaan bencana, khususnya asuransi. Pembahasannya sudah dimulai sejak tahun 2000-an. Namun sampai saat ini cara penanganan data sudah terjawab,” ujar Heddy Agus Pritasa, Direktur PT. Reasuransi Maipark Indonesia.

Pembiayaan juga dapat diberikan pada mekanisme perlindungan sosial adaptif (PSA). Gagasan tersebut disampaikan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki, Ph.D. Ia mengatakan, PSA  telah diakomodir dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional melalui transformasi sosial. 

Menurutnya strategi ke depan adalah mendorong dan mengadvokasi PSA dan asuransi, integrasi dengan sistem yang sudah ada.  

“Di samping itu, perlu untuk memperluas koordinasi dan relasi, fasilitasi, dialog kebijakan, dan mendorong kerja sama berbagai pihak,” tambahnya.

Diskusi yang berlangsung sehari ini diselenggarakan atas kerja sama berbagai pihak, yaitu Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), BNPB, Siap Siaga dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI. 

Hasil dari pertemuan yang menghadirkan narasumber nasional dan internasional ini akan disarikan dan dipublikasikan oleh OECD. 


Abdul Muhari, Ph.D. 

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB 

Penulis

Admin


BAGIKAN