BNPB Perkuat Kerja Sama PB dengan Badan Geologi, Kementerian PPPA dan HKBP
23 Feb 2023 16:30 WIB
Foto : Rapat pembahasan kerja sama antara BNPB dengan Badan Geologi, Kementerian PPPA dan HKBP di Jakarta, Kamis (23/2). (Komunikasi Kebencanaan BNPB/Danung Arifin)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Biro Hukum Organisasi dan Kerja Sama (Biro HOKS) melakukan pertemuan dengan Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna membahas penguatan kerja sama di bidang penanggulangan kebencanaan (PB) geologi dalam ruang lingkup seluruh Indonesia. Pertemuan yang dilangsungkan di Jakarta, Kamis (23/2), itu menjadi penting mengingat wilayah Indonesia termasuk rawan dan memiliki potensi bencana geologi yang cukup tinggi.
Priska Saragih, Kepala Bagian Kerja Sama, merangkap Plh. Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerja Sama BNPB mengatakan bahwa kerja sama antar kementerian/lembaga untuk penanggulangan bencana sangat memerlukan dukungan dari semua sumber daya yang ada. Oleh sebab itu, bentuk kerja sama seperti ini menjadi penting dan diharapkan dapat saling berkesinambungan antara semua pemangku kepentingan.
“Dalam penanggulangan bencana, kerja sama antar kementerian/lembaga sangat perlu menggunakan seluruh sumber daya yang ada. Sehingga perlu adanya kerja sama yang saling berkesinambungan antar semua pemangku kepentingan,” ujar Priska.
Melalui kerja sama ini, Priska juga berharap ke depannya antara BNPB dan Badan Geologi dapat saling melengkapi secara utuh, dalam koridor payung hukum penanggulangan bencana sesuai peran dan tupoksi masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
"Kita juga ingin ada payung hukumnya. Siapa melakukan apa. Jadi hak dan kewajiban masing-masing pihak ini menjadi lebih jelas lagi,” kata Priska.
Kris Oktari Yudha, Ketua Tim Hukum Humas dan Kerja Sama Badan Geologi menyambut baik adanya momentum kerja sama yang dilakukan antara BNPB dengan Badan Geologi. Melalui rancangan komitmen itu, Badan Geologi dan Kementerian ESDM akan terus mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana dilihat dari proses bisnis yang ada pada Badan Geologi. Tidak hanya dalam masa tanggap darurat saja, Kris menyampaikan Badan Geologi juga akan memberikan sumbangsih untuk mitigasi dan pencegahan.
“Kami akan bekerja sama dengan scope yaitu pencegahan dan mitigasi,” jelas Kris.
“Kami juga akan mendukung penanganan darurat. Misalnya, di kami (Badan Geologi) juga ada bidang yang berkaitan dengan tata kelola sumber daya air, yang dapat membantu pemenuhan kebutuhan air masyarakat pada saat kondisi darurat. Di bidang Minerba, kita juga ada kegiatan penyelamatan atau rescue yang sudah dilatih dan bekerja sama dalam penanggulangan bencana geologi,” imbuhnya.
Selanjutnya, Biro HOKS BNPB juga melaksanakan rapat guna menyusun rancangan kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Adapun bentuk rancangan kerja sama ini meliputi pelaksanaan penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG), pemberdayaan dan perlindungan anak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam rangka penguatan PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Adapun dalam implementasinya, bentuk kerja sama ini akan meliputi berbagai hal seperti meningkatkan peran perempuan sebagai bagian dari pelopor mitigiasi dan kesiapsiagaan di dalam keluarga, peningkatan peran wanita yang turut aktif dalam upaya penanganan darurat dan bagaimana pemenuhan hak-hak anak-anak dan perempuan dalam tanggap darurat.
Rancangan kerja sama berikutnya, Biro HOKS BNPB juga menyusun konsep kerja sama dengan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dalam koridor penanggulangan bencana.
Pendeta Bernard Manik selaku Pimpinan HKBP Distrik VIII DKI Jakarta mengatakan bahwa HKBP memiliki relawan yang dapat turun ke lokasi bencana untuk membantu penanganan darurat maupun pemulihan, sebagaimana yang juga pernah dilakukan dalam penanggulangan bencana gempabumi di Cianjur. Selain relawan kebencanaan, HKBP juga siap mendukung operasi logistik dan peralatan selama tanggap darurat bencana.
“HKBP juga turun membantu pemulihan bencana gempabumi Cianjur kemarin. Satu bulan penuh kami punya relawan yang mendampingi masyarkat Cianjur yang terdampak. Kami ingin lebih dapat bersinergi dengan BNPB dalam konteks kemanusiaan,” kata Pendeta Bernard.
Kedepannya, bentuk kerja sama ini dapat berupa pengembangan SDM relawan HKBP yang tangguh bencana bersama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB BNPB, penyaluran bantuan logistik dan peralatan serta bidang lain yang disepakati dalam lingkup penanggulangan bencana. Di samping itu, HKBP juga berharap dapat menjadi mitra BNPB dalam menyampaikan sosialisasi, edukasi serta penguatan literasi kebencanaan untuk masyarakat umum secara luas di seluruh Indonesia.
“Kami berharap dengan kerja sama ini dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana, tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya saja, namun juga di wilayah lain di Indonesia,” ujar Pendeta Bernard.
Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) dengan Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian PPPA dan HKBP akan diteken dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PB BNPB pada 1-3 Maret 2023 mendatang.
Abdul Muhari, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
Penulis
