Mulailah mengetik pada pencarian di atas dan tekan tombol kaca pembesar untuk mencari.

BNPB dan Kementerian Lingkungan Hidup Dorong Percepatan Penanganan Darurat Karhutla Kalimantan Barat

Dilihat 93 kali
BNPB dan Kementerian Lingkungan Hidup Dorong Percepatan Penanganan Darurat Karhutla Kalimantan Barat

Foto : Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Gubernur Kalimantan Barat Drs. Ria Norsan, M.M., M.H. melakukan tinjauan udara lokasi titik api Provinsi Kalimantan Barat, pada Jumat (1/8). (Bidang Komunikasi Kebencanaan / Ignatius Toto Satrio)

PONTIANAK - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kalimantan Barat menjadi atensi khusus pemerintah pusat. Banyaknya titik api masih terpantau satelit maupun hasil identifikasi patroli satgas darat dan udara.

Penanganan karhutla di Kalimantan Barat menjadi salah satu prioritas nasional karena wilayah ini berdekatan dengan Malaysia secara geografis. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M. beserta jajaran melakukan kunjungan kerja di provinsi ini pada Jumat (1/8). Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan arahan sekaligus komitmen dukungan penanganan karhutla di Kalimantan Barat. 

Saat peninjauan udara, Kepala BNPB melihat jelas banyaknya titik api di wilayah Kalimantan Barat. Pantuan dengan menggunakan helikopter ini turut dilakukan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Dr. Hanif Faisol Nurofiq dan Gubernur Kalimantan Barat Drs. Ria Norsan, M.M., M.H. serta Pangdam Tanjung Pura.

Data karhutla Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatat luas area terdampak di wilayahnya sampai dengan 31 Mei 2025 seluas seluas 1.149,02 hektar. Wilayah paling luas terdampak karhutla berada di Kabupaten Ketapang.

Setelah melihat situasi lapangan, rapat koordinasi percepatan penanganan karthula diselenggarakan di kantor Gubernur Kalimantan Barat. Pada kesempatan itu, Kepala BNPB menyampaikan, karhutla ini merupakan isu strategis dan menjadi salah satu atensi presiden sehingga hal ini harus jadi pokok perhatian bersama.

"Saya minta dibentuk satu tim yang beranggotakan 50 babinsa dari setiap kodim, apabila kurang bisa ditambahkan anggota dari Polda. Karena saya dengar laporan lahan yang sudah berhasil dipadamkan oleh Operasi Modifikasi Cuaca dan heli water-bombing begitu selesai dan pulang, malamnya dibakar kembali. Segera dibentuk tim untuk mencegah agar tidak dibakar kembali, " tegas Suharyanto.

Suharyanto menambahkan, pemerintah pusat melalui BNPB akan terus mendukung upaya penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Selain dukungan peralatan yang memadai untuk satgas darat, BNPB juga mengerahkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan helikopter water-bombing melalui udara.

BNPB memberikan dukungan operasi udara untuk Provinsi Kalimantan Barat berupa 2 unit pesawat OMC, 2 unit helikopter patroli dan 2 unit  helikopter water-bombing. Untuk periode 30 Juli - 3 Agustus 2025 dengan 1 unit pesawat fixed wings tipe cessna caravan. Pada hari ini (1/8) BNPB menambah 1 unit pesawat cessna caravan untuk perkuatan kegiatan OMC di Kalimantan Barat periode 1-5 Agustus 2025.

Berdasarkan data pantauan BMKG dan laporan masyarakat pada 31 Juli 2025, hujan terpantau di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sekadau, Kota Singkawang dan Kota Pontianak dengan intensitas hujan ringan. Di samping itu, tidak terdeteksi adanya asap lintas batas berdasarkan citra sebaran asap.

BNPB mengimbau semua pihak agar tetap waspada serta bersinergi dan tidak lengah, terutama menjelang puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi dalam waktu dekat.

Sementara itu, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq berpesan kepada TNI dan Polri untuk memberikan tindakan tegas kepada siapapun yang terbukti bersalah membakar lahan. Ketegasan ini dilakukan semata-mata untuk memberikan pemahaman yang baik kepada semua pihak, memberikan efek jera dan antisipasi ke depannya.

“Kami mohon ke Pangdam dan Kapolda agar tak segan-segan melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada lagi masyarakat yang hendak membuka lahan dengan cara membakar,” ucap Hanif.

Kunjungan kerja di provinsi ‘Seribu Sungai’ pada hari ini juga dihadiri Kepala BMKG, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D. Sedangkan dalam rapat koordinasi, turut hadir para kepala daera di tingkat kabupaten dan kota serta unsur forkompimda terkait di wilayah Kalimantan Barat. Kehadiran pimpinan kementerian dan lembaga ini tentunya menjadi wujud representasi pemerintah pusat yang selalu hadir mendampingi pemerintah daerah beserta masyarakatnya dalam kondisi darurat bencana, khususnya karhutla di Kalimantan Barat.



Abdul Muhari, Ph.D.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Penulis

Admin


BAGIKAN