Technical Event Pengurangan Risiko Bencana 2019 di Indonesia

PANGKAL PINANG - Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Nasional pada tahun 2019 saat ini sedang berjalan dan dipusatkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kategori pada Rangkaian Kegiatan Peringatan Bulan PRB Nasional Tahun 2019 adalah Technical Event (TE)TE diselenggarakan pada 10-12 Oktober 2019 pusatnya pada tanggal 11 Oktober 2019 dan bertema umum Sustainable Resilience for Sustainable Development dengan lebih memfokuskan pada “Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Ekosistem dan Investasi”. Dilakukan oleh berbagai Instansi/Lembaga di tiga lokasi Novotel Bangka Hotel and Convention Centre, Hotel Santika, dan Hotel Soll Marina.

Kegiatan ini merupakan pertemuan–pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas capaian dan strategi Indonesia dalam menjalankan 4 (empat) prioritas Sendai Framework Disaster Risk Reduction (SFDRR). Pertemuan ini, menjadi masukan dari berbagai pihak untuk dapat menjadi komitmen bersama dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Indonesia untuk mendukung pencapaian sasaran SFDRR 2015-2030 dan RPJMN 2020-2024. Event menjadi kesempatan yang baik untuk berbagi mengenai keberhasilan sehingga pembelajaran yang baik dapat diduplikasi oleh pihak pihak lain.

Terdapat lima belas tema technical event perayaan hari PRB 2019 ini, yaitu:

 

Kebijakan Penanggulangan Bencana Tingkat Nasional dan Daerah

Membahas Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana (PB) di Indonesia; Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia; Pratek Baik Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah dan Konawe Utara.

 

Aspek Sosial Budaya untuk PRB di Indonesia

Membahas Permasalahan Bencana di Indonesia dan pentingnya ilmu sosial bagi upaya PRB; Pendekatan interfaith dalam PRB, Sinergitas akademisi dan komunitas dalam membangun pengetahuan kebencanaan tingkat lokal; Praktek Baik Komunitas dalam Upaya PRB.

 

Pelatihan Senior Penanggulangan Bencana

Peserta adalah Kepala Pelaksana BPBD yang diundang oleh Pusdiklat PB BNPB.

 

Seminar Satuan Pendidikan Aman Bencana

Membahas Peluncuran Modul Fasilitator Teknis dan Pengembangan Usaha Pertanian Tahan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim Indonesia; Inovasi dan Praktik Baik Masyarakat dalam PRB; Memahami Risiko Bencana dari Perspektif Lokal; Penguatan Kapasitas Diplomasi Kemanusiaan untuk Pengelolaan Risiko Terpadu; Dukungan Psikososial oleh Tokoh Agama; Perkenalan Sistem Peringatan Dini yang dikembangkan oleh masyarakat; dan Peran Radio Komunitas dalam Penanggulangan Bencana.

Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan anak anak dan masyarakat dari ancaman bencana karena melihat wilayah Indonesia sangat rentan dengan bencana alam. Mengintegrasikan pendidikan PRB dalam pendidikan formal, manajemen kebencanaan dan melakukan perbaikan sarana dan prasarana adalah hal hal menjadi landasan utama dalam penerapan sekolah aman. Dan dengan menerapkan hal hal ini diharapkan semua orang terlibat baik anak anak, orang tua dan juga pemerintah memiliki kesiasiagaan terhadap ancaman bencana yang ada di sekitar mereka dan mampu melakukan aksi aksi yang dapat mengurangi dampak bencana alam tersebut. Keberhasilan yang dicapai pada seminar ini dibagikan kepada para peserta sehingga Pendidikan Aman Bencana bisa menjadi pengetahuan bersama dan makin banyak pihak lain yang memiliki pengetahuan dasar tentang kesiapsiagaan bencana.

Selain berbagi keberhasilan dan pengetahuan Pendidikan Aman Bencana lewat diskusi panel dan knowledge sharing, dilakukan juga desiminasi digital material SPAB baik melalui e-learning, poster dan media informasi lainnya.

Pembicara juga mendapatkan masukan serta peluang untuk perbaikan perbaikan implementasi Sekolah Aman ke depan dan saling berbagi informasi dengan organisasi lain yang juga memiliki fokus yang sama untuk pengurangan risiko bencana

 

Seminar Membangun Ketangguhan Masyarakat untuk PB

Unit di mana masyarakat menghadapi risiko berbagai ancaman bencana, baik bencana skala besar, sedang maupun kecil, bencana alam, sosial maupun industri, juga bencana yang terjadi secara tiba-tiba maupun perlahan dan bencana hidrometeorologi menjadi bencana yang paling sering dialam oleh masyarakat. Bagi negara agraris seperti Indonesia maka bencana yang dipicu oleh perubahan iklim akan sangat  mengganggu produktifitas para petani serta menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat.

Peringatan dini menjadi elemen utama dalam pengurangan risiko bencana, tindakan ini dapat mencegah bahaya, hilangnya nyawa dan mengurangi dampak kerugian  ekonomi dan material lainnya yang lebih besar. PRB agar efektif dan berkelanjutan, harus secara aktif melibatkan masyarakat yang berisiko, untuk bertindak secara tepat dan benar dalam kesiapsiagaan. Konsorsium Radar Tangguh telah mengembangkan langkah yang responsif dalam penanggulanan Bencana mulai dari mendorong kesiapsiagaan masyarakat hingga pengembangan sistem komunikasi radio yang akan meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait PRB.

Sudah saatnya pemerintah dan pembuat kebijakan memberikan perhatian khusus untuk membuat perencananaan serta melakukan upaya–upaya untuk antisipasi bencana dari sebelum, saat, dan setelah terjadi. Hal penting lain yang harus  dilaksanakan adalah membangun kapasitas individu, masyarakat termasuk tokoh agama karena peran mereka sangat penting dalam memberikan dukungan psikososial, agar masyarakat dapat mengelelola bencana secara efektif, meminimalisir kerugian, dan segera dapat “bangkit kembali” dalam waktu singkat.

Banyak inisiatif yang telah digagas baik oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah yang disampaikan oleh  beberapa organisasi. Karina Unit PfR dan WVI menjabarkan  tentang modul “Pertanian Tahan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim”. PfR berbagi pengetahuan terkait praktik baik masyarakat dalam Pengelolaan Risiko Terpadu. IFRC dan Palang Merah menyampaikan bahan ajar dan kursus daring diplomasi kemanusiaan. YAKKUM Emergency Unit menyampaikan pentingnya keterlibatan pemerintah dan semua komponen  masyarakat termasuk perempuan, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok minoritas lainnya menjadi bagian dari strategi diplomasi luar negeri yang efektif, Konsorsium proyek SinerGi (CRS dan WVI) keduanya lebih lanjut menyampaikan  sistem peringantan dini dan dukungan psikososial oleh tokoh agama. Sedangkan Konsorsium Radar Tangguh mengulas pentingnya radionya komunitas dalam penyebaran pengetahuan dan informasi tentang PRB.

 

Seminar Pengarus-utamaan Gender dalam PB

Membahas Pengarusutamaan Gender dalam PRB; Perempuan Tangguh Bencana; Perempuan dalam Respon Darurat di Sulawesi Tengah; Peran Wanita Sumba Timur dalam Ketahanan Pangan melalui Palotang.

Kerja PRB merupakan kerja-kerja yang didasarkan oleh prinsip inklusifitas. Prinsip yang menekankan partisipasi menyeluruh semua komponen masyarakat ini secara konsisten menjadi pesan kuat yang didiskusikan hingga level global. Dalam pertemuan dua tahunan, Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) pada bulan Mei 2019 lalu, salah satu pesan kunci yang paling kuat dimunculkan adalah ‘Leaving No One Behind’. Prinsip ini meyakini pelibatan semua komponen masyarakat dari anak-anak, remaja, kelompok disable, perempuan, dan kelompok marjinal lain untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan termasuk kerja PRB.

PRB dan gender merupakan isu pembangunan lintas sektoral yang perlu ditangani melalui pendekatan holistik dan tindakan bersama yang dilakukan oleh banyak aktor dalam berbagai sektor pembangunan dan kemanusiaan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pengarusutamaan gender dalam PB, yakni Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana.

Pengarusutamaan gender dalam penangulangan bencana menjadi isu yang perlu dibahas lebih lanjut, mengingat proporsi korban perempuan masih banyak dalam kejadian bencana dan peran perempuan dalam PB yang masih minim dalam PB. Di lain sisi terdapat praktik-praktik baik mengenai peran perempuan dalam penanggulangan bencana, hal ini menjadi bahan masukan bagi peserta bagaimana strategi dalam pengarusutamaan gender dalam PB.

 

Seminar Strategi PRB untuk Ancaman Hidrometeorologi

Membahas Bencana Hidrometeorologis, Eco-DRR, dan Lahan Basah; Ecosystem Based Risk Reduction, dari Sisi Akademik dan Praktek di Lapangan; Aksi Dini Berbasikan Prakiraan dalam Menghadapi Bencana Hidrometeorologi di Indonesia; Proposal Peningkatan Peringatan Dini Banjir, Bendungan, dan Sungai; Peta Jalan Mitigasi dan Adaptasi Penurunan Muka Tanah di Dataran Rendah Pesisir.

Media mencatat di tahun 2018 saja Indonesia menempati urutan pertama dalam hal jumlah korban bencana di dunia. Data BNPB 2018 menyebutkan bahwa sekitar 97% bencana yang terjadi pada tahun 2018 tersebut merupakan bencana hidrometerologis (dipicu iklim/cuaca) berupa banjir, longsor, angin puting beliung/cuaca ekstrim dan resiko kebakaran hutan dan lahan.

Bencana hidrometeorlogis telah mengalami peningkatan frekuensi dan intensitas dari tahun ke tahun. Perubahan iklim dan meningkatnya kerusakan lingkungan menjadi penyebab utama peningkatan kejadian bencana hidrometeorologis.

Seminar ini memberi pemahaman dan kesadartahuan dengan mendiskusikan upaya dan praktek pengurangan risiko bencana untuk bencana hidrometeologis; strategi dan kerangka kerja PRB Hidrometerologis di Indonesia; kolaborasi antara berbagai pihak, baik tingkat pusat dan daerah dalam menerapkan strategi pengurangan risiko bencana hidrometeorlogis di Indonesia; dan meningkatkan upaya peringatan dini, ECO-DRR dan Aksi Dini berbasiskan prakiraan sebagai strategi pengurangan resiko bencana.

Di sini juga dijabarkan sejumlah pihak yang telah melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dipicu iklim/cuaca tersebut. Strategi yang dilakukan meliputi menurunkan atau bahkan menghilangkan sumber penyebab (ancaman bahaya) risiko bencana terebut dalam bentuk pengelolaan dan pemulihan lingkungan, peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam kesiapsiagaan bencana serta peringatan dini/siaga darurat maupun peningkatan kapasitas dan manfaat dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Namun demikian, peningkatan dalam hal kualitas dan kuantitas (serta cakupan wilayah) masih perlu terus dilakukan.

 

Focus Group Discussion (FGD) Implementasi PB di Desa pada daerah 3T

Membahas Sosialisasi Permendes 11/2019 dan Capaian Kinerja 2015-2019; Ketangguhan Ekonomi Masyarakat melalui Program Desa Berdaya; Pembelajaran praktik baik dana desa untuk penggunaan API PRB – Plan Indonesia; Pembelajaran Kejadian Pasca Bencana Lingkup Desa pada Daerah 3T; Peluang Harmonisasi, sinkronisasi dan kolaborasi berbasis lokus; Penandatanganan Komitmen Bersama Non-Formil dan Formil dalam Penanganan Pasca Bencana di Desa pada Daerah 3T.

 

Seminar Pemberdayaan Anak dan Inklusi Disabilitas dalam PB

Membahas Sesi Belajar Bersama; Kepemimpinan Penyandang Disabilitas dalam Pengurangan Risiko Bencana Inklusif: kolaborasi disabilitas dengan BPBD; Kepemimpinan Penyandang Disabilitas dalam Pengurangan Risiko Bencana Inklusif: Mengawal Integrasi PRB Inklusif dalam Perencanaan Pembangunan; Sharing Study Listening to Children respon darurat di Sulawesi Tengah.

SFDRR menekankan pendekatan people-centered approach/pendekatan berpusat masyarakat, yang merupakan dasar prinsip inklusi dalam penyelenggaraan PRB. Adopsi SFDRR oleh 187 negara di dunia termasuk Indonesia merupakan kemajuan yang mengindikasikan bahwa mayoritas pelaku PRB telah berkomitmen untuk melaksanakan PRB inklusif. Lebih lanjut, SFDRR juga memberi perhatian yang lebih terhadap partisipasi yang bermakna dari kelompok yang terpapar risiko lebih tinggi dalam semua tahapan penanggulangan bencana utamanya anak, perempuan, orang lanjut usia dan penyandang disabilitas. Di dalam hal ini, semua masyarakat yang terpapar risiko bencana diharapkan tidak hanya menjadi objek pasif melainkan dapat menjadi kontributor aktif dalam PRB.

Dari segi kebijakan di tingkat nasional, BNPB telah mengeluarkan Peraturan Kepala BNPB No. 14 tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana. Kebijakan ini telah mengakui bahwa penyandang disabilitas bukan sebatas ‘kelompok rentan’ saja seperti yang tertuang pada UU No. 24 tahun 2007 tentang PB, namun juga merupakan kelompok yang memiliki hak dan kapasitas untuk berpartisipasi aktif dalam PB. Hal ini sejalan dengan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, di mana disebutkan bahwa selain memiliki hak mendapatkan akses informasi, pengetahuan dan prioritas penyelamatan saat terjadi bencana, penyandang disabilitas juga memiki hak untuk terlibat dalam PB.

Seminar ini menyampaikan upaya untuk memperkecil kesenjangan antara kemajuan di level kebijakan PRB inklusif dengan implementasinya di ranah praktis, seperti upaya penyadaran baik untuk aktor PRB maupun untuk aktor disabilitas, peningkatan kapasitas, fasilitasi kolaborasi antara kedua sektor ini dan lain sebagainya. Hasil dari upaya-upaya ini mulai terlihat, seperti semakin bergesernya narasi dari ‘mengapa’ penyandang disabilitas harus terlibat dalam PRB, menjadi ‘bagaimana’ penyandang disabilitas bisa terlibat aktif dalam PRB. Akan tetapi, disadari bahwa diseminasi praktik baik dan kemitraan yang mengedepankan pelibatan atau kepemimpinan aktif penyandang disabilitas dalam PRB masih terbatas, sehingga percepatan perluasan implementasi PRB secara praktis masih terkendala. Seminar ini memberikan diseminasi tentang praktik baik dan strategi kemitraan yang inspiratif dan mudah ditiru (replicable) oleh berbagai pihak.

Sebagai lembaga yang konsisten bekerja dalam isu PRB dan respon bencana inklusif, Arbeiter-Samariter-Bund Indonesia dan Filipina (ASB) dan CBM Indonesia menemukan bahwa dalam kemitraannya dengan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis), ada banyak inisiatif yang diambil oleh penyandang disabilitas sendiri dalam memajukan isu PRB inklusif. Sesuai prinsip ‘nothing about us without us’, penyandang disabilitas tidak tinggal diam dan secara pasif menjadi objek dari upaya PRB inklusif. Sebaliknya, ada banyak kasus di mana penyandang disabilitaslah yang secara aktif mengambil peran kepemimpinan, baik dalam upaya pencegahan maupun respon bencana. Di dalam hal ini penyandang disabilitas menunjukan bahwa mereka mampu berkontribusi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas tidak hanya terbatas pada komunitas disabilitas.

Disabilitas sendiri merupakan isu lintas sektor, yang mana mencakup perempuan, anak, dan orang tua dengan disabilitas. Berdasarkan fakta tersebut, penguatan inklusi dengan pintu masuk disabilitas juga dapat mendorong inklusi pada kelompok-kelompok masyarakat berisiko lain salah satunya terkait isu anak.

Anak-anak menjadi salah satu kelompok yang mengalami dampak buruk yang signifikan jika terjadi bencana. Berdasarkan hasil penilaian cepat yang dilakukan Plan Indonesia pasca Bencana gempabumi dan tsunami di Sulawesi Tengah, anak-anak menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian khusus. Bersama organisasi non pemerintah lainnya, Plan Indonesia melakukan studi untuk mendengar suara anak tentang kebutuhan spesifik mereka saat respon kemanusiaan diberikan. Studi ini untuk memastikan respon diberikan kepada semua kelompok penyintas sehingga tidak ada yang terabaikan.

Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan ke-2 dari pelaksanaan Bulan PRB 2019 yaitu sosialisasi hasil-hasil aksi nyata pelaku masyarakat dalam PRB, ASB, CBM Indonesia, dan Plan Indonesia mengoptimalkan kesempatan ini dengan mendiseminasikan praktik-praktik baik yang telah dilakukan oleh mitra yang tersebar di Indonesia untuk mendiseminasikan praktik-praktik baik pengarusutamaan anak dan disabilitas dalam penanggulangan bencana inklusif.

 

Seminar Penguatan Ketangguhan Indonesia melalui PRB

Sesi khusus ini menjadi sarana dalam mendiskusikan program Strengthened Indonesian Resilience – Reducing Risk from Disasters (StIRRRD); Focus Group Discussion Toolkit PRB; menyampaikan capaian penting, permasalahan dan hambatan pelaksanaan PRB di Indonesia, serta kontribusi StIRRRD dalam PRB di Indonesia.

Kegiatan StIRRRD bertujuan untuk mewujudkan pengurangan risiko bencana dan peningkatan kesiapsiagaan di tingkat daerah menuju penguatan ketahanan Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama Universitas Gadjah Mada (UGM) dan GNS Science Selandia Baru dan didanai oleh Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT) Selandia Baru.

StIRRRD dimulai sejak 2011-2012 di 2 (dua) daerah pilot yaitu Kota Palu dan Kota Padang. Kemudian dilanjutkan selama 5 tahun ke depan (2014-2019) di 10 kabupaten/kota dilibatkan dari 4 provinsi yaitu Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, NTB, dan Bengkulu. Selain Kota Palu dan Kota Padang, kabupaten/kota lain yang ikut bergabung diantaranya (1) Kab. Donggala, (2) Kab. Morowali, (3) Kota Mataram, (4) Kab. Sumbawa, (5) Kota Bengkulu, (6) Kab. Seluma, (7) Kab. Pesisir Selatan, dan (8) Kab. Agam.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi workshop kebencanaan, penyusunan rencana aksi daerah, kunjungan dan pelatihan di New Zealand, dan pemantapan serta implementasi rencana aksi. Pelaksanaannya, kegiatan ini mengutamakan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak seperti pemerintah daerah, universitas lokal, kalangan swasta, LSM, dan kelompok-kelompok komunitas siaga bencana

Sejak 2011, StIRRRD diinisiasi dan diarahkan oleh AGG (Activity Government Group) sebagai steering committee yang dibentuk oleh pemerintah di tingkat pusat yaitu: BNPB (sebagai ketua), Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (Kemendesa), Bappenas, Kemendagri, BMKG serta didukung MFAT New Zealand. Dilaporkan saat seminar mengenai rapat AGG yang diadakan setiap 2 kali setahun, Tim UGM dan GNS melaporkan progress kegiatan, permasalahan yang dihadapi dan program-program yang akan dilaksanakan. Selanjutnya AGG memberikan arahan, masukan dan mengambil keputusan strategis terkait pelaksanaan program selanjutnya.

 

Seminar Pengelolaan Zakat Komunitas untuk Investasi PRB

Membahas Pengelolaan Zakat Komunitas Sebagai Bentuk Investasi Pengurangan Risiko Bencana.

 

Seminar Keluarga Tangguh Bencana (Katana)

Membahas Pembelajaran Ekspedisi Desa Tangguh Bencana 2019; Konsepsi Keluarga Tangguh Bencana; Temuan Scoping Review Kab. Bandung Barat, Bandung dan Tasikmalaya terkait Kesiapsiagaan bencana gempa dan tsunami yang berfokus pada anak dan kelompok rentan; Rekomendasi dan Alternatif Solusi yang Dapat Diperluas dan Direplikasi di wilayah lain di Indonesia; Edukasi dan Penilaian Mandiri untuk Rumah Tahan Gempabumi untuk Katana.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Keluarga berkualitas tidak sekadar yang sejahtera secara ekonomi, tetapi keluarga yang bisa menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Keluarga yang Tangguh terhadap bencana diperlukan untuk membangun ketangguhan bangsa secara umum.

Sejak tahun 2012, BNPB menginisiasi pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana).  Saat ini sekitar 5000 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sudah terbentuk yang diinisiasi oleh BNPB, BPBD, NGO dan stakeholder lainnya.

Terdapat 7 (tujuh) objek dalam Destana yang harus diperkuat ketangguhannya, yaitu obyek vital (bandara, terminal, dll), pemukiman (rumah penduduk), sarana pendidikan, pasar, rumah ibadah, objek kesehatan dan perkantoran. Salah satu yang harus diperkuat adalah pemukiman yang melibatkan suatu keluarga. Perlu keluarga yang tangguh untuk memperkuat ketangguhan sebuah pemukiman.

Katana merupakan sebuah program yang bertujuan untuk mengurangi korban jiwa pada saat bencana terjadi pada suatu keluarga. Sasarannya adalah keluarga yang berada di daerah rawan bencana. Beberapa tahapan dalam Katana:

Step 1 – Sadar Risiko Bencana: bagaimana menyadarkan keluarga terhadap bencana di sekitar mereka.

Step 2 – Pengetahuan, pilar 1: paham infrastruktur (mengetahui struktur bangunan rumahnya), pilar 2: paham manajemen bencana (mengetahui tempat evakuasi, jalur evakuasi), pilar 3: edukasi bencana (mengetahui cara menyelamatkan diri).

Step 3 – Berdaya: mampu menyelamatkan diri sendiri.

TE Katana mengelaborasi lebih jauh mengenai konsep Katana. Brainstorming dan praktik-praktik baik dari berbagai stakeholder melengkapi konsep Katana. Lokakarya ini menghadirkan narasumber yang berpengalaman dengan program-program yang terkait dengan isu keluarga, bencana, dan pemberdayaan masyarakat dari BNPB, BKKBN, Save the Children, dan Tim Perumus Katana.

 

Seminar Optimalisasi Sumber Daya Lokal dalam PB

Membahas Paludikultur Sagu untuk Mitigasi Bencana pada Ekosistem Gambut; Pengelolaan Manggrove untuk Livelihood; Praktek Pelokalan Keluarga HFI Berdasarkan Respon di Sulteng dan NTB; Respon Kemanusiaan yang inklusif melalui Pokja OPDis Pasigala; Teknologi Crowd Mapping untuk Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Rawan Bencana.

 

Lokakarya Disaster Resilient Cities and Communities

Membahas Pendidikan dalam Situasi Darurat: Sharing Implementasi Respon Bencana Lombok dan Sulawesi Tengah; e-learning CPiE: Praktik Baik untuk Mensosialisasikan Minimun Standar Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan kepada Pekerja Kemanusiaan Sebagai Upaya Kesiapsiagaan di Jawa Barat; Analisa Faktor Pendukung Peningkatan Ketangguhan Kota; Praktek Cerdas Sumur Injeksi; dan Alat Deteksi Banjir.

Bencana kerap kali mengancam daerah padat penduduk di kota/kabupaten. Bencana dapat menyerang sistem perkotaan, baik sistem pemerintahan, infrastruktur maupun sistem sosial ekonomi kota/kabupaten sehingga  banyak mengakibatkan kerugian material maupun non material. Setelah terjadi bencana, tidak banyak kota/kabupaten di Indonesia yang mampu kembali memulihkan diri secara cepat dan kembali ke jalur perencanaan pembangunan dan ekonomi seperti sediakala.

Kabupaten/kota harus memiliki perencanaan pembangunan yang presisi dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal ini, diperlukan identifikasi masalah, analisa risiko bencana, memetakan kapasitas yang ada serta merancang rencana-rencana aksi pembangunan yang nyata, yang diprioritaskan berdasarkan kriteria tertentu. Maka itu diperlukan kerjasama antar OPD serta berbagai elemen masyarakat di tingkat kota/kabupaten dalam melakukan identifikasi masalah, hingga disusunnya prioritasi rencana pembangunan yang berkelanjutan.

Penilaian ketangguhan kota/kabupaten merupakan langkah kota/kabupaten untuk mengukur kemampuannya sendiri dalam menghadapi bencana. Hasil pengukuran ini membuka ruang introspeksi kota/kabupaten dan mengidentifikasi sisi mana saja yang perlu ditingkatkan dan diprioritaskan dalam membangun kota/kabupatennya agar dapat mengurangi risiko bencana. Penilaian ini penting karena membuat pemerintah daerah dapat merancang strategi perencanaan pembangunan yang tepat dan tidak melakukan aksi pembangunan yang justru meningkatkan risiko bencana.

Dilaporkan pada tahun 2017 USAID APIK melaksanakan penilaian ketangguhan di 12 Kota/Kabupaten 3 Provinsi, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Tenggara dan Maluku. Hasil dari penilaian ketangguhan Kota/Kabupaten digunakan sebagai referensi RPJMD Kota/Kabupaten. Sebagian Kota/Kabupaten sudah merencanakan atau menganggarkan penilaian Kota/Kaupaten secara mandiri di tahun-tahun mendatang. Tahun 2019-2020 USAID APIK berencana untuk kembali mendukung penilaian Kota/Kabupaten Tangguh. Hal ini penting untuk mendapatkan hasil paling mutakhir dari skor ketangguhan kota/kabupaten, serta untuk melihat perkembangan pembangunan di beberapa tahun terakhir.

Di Kota Kendari dan Ambon, penilaian ketangguhan kota pada tahun 2019 kembali dilakukan pemerintah kota, setelah sebelumnya pada tahun 2017 dilakukan dengan dukungan dari USAID APIK. Alat ukur yang digunakan masih sama yaitu 10 Langkah Mendasar (LM) dalam membangun Kota Tangguh (scorecard) dan 71 Indikator. Perbandingan dari penilaian ketangguhan di Kota Kendari pada tahun 2017 dan 2019 menunjukkan adanya peningkatan skor, meskipun tidak terlalu signifikan. Identifitikasi faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan ketangguhan di kedua kota menjadi praktik baik untuk bisa direplikasi oleh kota/kabupaten lainnya.

Dokumentasi ini dibagikan kepada daerah lainnya sebagai contoh praktik baik. Dokumentasi termasuk catatan dari berbagai proses penilaian, termasuk pemilihan fasilitator, FGD penilaian, penulisan laporan hingga sosialisasi rekomendasi. Dari sisi USAID APIK, analisa terhadap Penilaian Ketangguhan Kota Ambon menjadi yang pertama, di mana beberapa kota/kabupaten lainnya akan coba untuk dianalisa dan dipetakan.

Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan rekomendasi hasil dari kajian penilaian ketangguhan kota sangat penting untuk menjamin peningkatan ketangguhan. Rekomendasi berhasil didorong sebagai acuan dalam menyusun RPJMD Kota. Pemerintah kota juga bersedia menyisihkan anggaran untuk melaksanakan penilaian kembali pada tahun 2019. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah kota sadar dan merasa perlu untuk kembali mengidentifikasi perkembangan pembangunan kota terutama terkait kebencanaan dan perubahan iklim. Selain itu dorongan yang kuat dari BNPB maupun lembaga lain seperti USAID APIK dilihat sebagai faktor penting untuk meningkatkan ketangguhan kota. Dorongan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan di level provinsi sangat strategis sehingga dapat berimbas kepada seluruh kota/kabupaten di suatu provinsi. Bersama BNPB, praktek ini dilakukan USAID APIK di tiga provinsi di mana APIK bekerja.

Di sisi lain, hal-hal yang belum bisa ditingkatkan dalam waktu dua tahun belakangan juga diidentifikasi, apakah memang belum menjadi prioritas pembangunan, atau ada hal lainnya yang mengganjal sehingga diperlukan strategi tambahan atau peran serta dari pihak lainnya untuk mendukung peningkatan kapasitas.

 

Dan yang terakhir, Seminar SPAB STKIP dan Pelatihan Fasilitator SPAB

 

Seluruh kegiatan Thematic Event Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2019 selain BNPB, dilakukan oleh berbagai instansi/lembaga seperti Kemendes, Seknas SPAB, UNICEF dan Plan Indonesia, Wetlands International Indonesia, Red Cross/Red Crescent-Climate Centre, Palang Merah Indonesia (PMI-Pusat), Japan International Cooperation Agency (JICA), Save The Children, YAKKUM Emergency Unit, Karina Unit PfR dan Wahan Visi Indonesia, IFRC dan PMI, Wahana Visi Indonesia, CRS, Konsorsium Radar Tangguh, Plan Indonesia, Care Indonesia, BAZNAZ, HFI, YSTC, MDMC, ASB Indonesia dan Filipina, CBM Indonesia, Universitas Gadjah Mada, StIRRRD, GNS Science New Zealand, USAID APIK, dan lain-lain.

Melibatkan narasumber dan peserta dari BPBD se-Indonesia, kementerian dan dinas terkait, lembaga agama, media, peneliti, komunitas, univesitas, NGO, PBB, perusahaan swasta, relawan, sekolah, lembaga donor, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, praktisi kebencanaan, pelajar/mahasiswa, dan lain-lain.

Related posts