YOGYAKARTA -  Dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah mengelola risiko bencana, Kedeputian Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan sosialisasi pemanfaatan Aplikasi Qlue untuk respon kebencanaan,  sosialisai Geladi Siaga Bencana Nasional dan sosialisasi tentang portal pemantauan Multi Hazard Early Warning System (MHEWS) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (11/03/2017). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Pusdalops BPBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan narasumber Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, B. Wisnu Widjaja, Kasubdit Peringatan Dini BNPB, Bambang Surya Putra, Kasie Pemadu Sistem Jaringan BNPB, Maryanto dan Kasie Kedaruratan sekaligus Manajer Pusdalops BPBD DIY, Danang Samsu Rizal. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Pusdalops BPBD DIY, unsur/perwakilan dari BPBD Kota Yogyakarta, BPBD Kabupaten Sleman, BPBD Kabupaten Gunung Kidul, BPBD Kabupaten Kulon Progo dan BPBD Kabupaten Bantul. Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, B. Wisnu Widjaja dalam arahanya menegaskan, bahwa Qlue merupakan produk anak bangsa, kedepan akan terus dikembangkan untuk kebencanaan. “Aplikasi ini bisa menjadi  peta operasi yang baik, sebagaimana yang saya bayangkan sejak bertahun-tahun lalu. Dengan  peta operasi yang baik, kita bisa mengatur strategi yang lebih baik pula dalam menangani kondisi darurat serta mengantisipasi ancaman yang berpotensi terjadi,” jelas Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB. Disisi lain Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB juga menyampaikan tentang Geladi Siaga Bencana Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 April 2017 secara serentak di seluruh Indonesia. Geladi ini lanjutnya, diharapkan dapat menjadi wadah untuk melakukan simulasi dan evakuasi mandiri oleh semua elemen masyarakat di daerah. Pilihan tanggal tersebut merupakan hari disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana, sekaligus menandai 10 tahun perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif menjadi prefentif. “Geladi tidak perlu anggaran, yang terpenting setiap selesai geladi harus ada evaluasi. BNPB ingin mencatat berapa banyak masyarakat yang ikut geladi, agar bisa dilaporkan ke Presiden, lalu diusulkan mulai tahun 2018 bisa ditetapkan menjadi Hari Geladi Siaga Bencana Nasional setiap tanggal 26 April dengan melaksanakan geladi secara serentak di seluruh Indonesia,”jelasnya. Sementara itu Kasubdit Peringatan Dini BNPB, Bambang Surya Putra menambahkan, bahwa Qlue merupakan platform pelaporan online secara langsung dari masyarakat kepada pemerintah tentang apa yang terjadi di daerahnya masing-masing. BNPB memanfaatkan platform ini untuk melaporkan kejadian atau informasi potensi bencana dalam bentuk yang bisa dipertanggung jawabkan dengan menyertakan data pelapor, lokasi pelapor, dan foto objek laporan. “Keterlibatan masyarakat yang lebih luas berfungsi sebagai human sensor atau crowd sourcing yang mendukung pengumpulan data dan informasi bencana secara real time,” papar Kasubdit Peringatan Dini BNPB. Terkait portal pemantauan Multi Hazard Early Warning System (MHEWS) lanjut Bambang Surya Putra, portal ini dikembangkan BNPB bersama dengan lima kementerian/lembaga (BPPT, BMKG, PUSAIR, PVMBG, LAPAN) serta Institut Teknologi Bandung (ITB), sementara masih fokus pada bencana hidrometeorologi sedangkan untuk jenis bencana lainya masih dalam tahap pengembangan dan diharapkan akan segera opersional. Nantinya masing-masing BPBD akan diberikan user dan password MHEWS. Namun saat ini hingga dua bulan ke depan portal ini masih dalam moda verifikasi untuk dikonfirmasi lagi dengan data stasiun BMKG setempat. Jadi belum bisa untuk konsumsi publik, hanya untuk kesiapsiagaan BPBD. Kasie Pemadu Sistem Jaringan BNPB, Maryanto menambahkan; bahwa hal ini berangkat dari beberapa permasalahan dalam pelaporan bencana yang dihadapi oleh tim di lapangan. Permasalahan pelaporan bencana yang dimaksud berada dalam tahap pra bencana dimana kebutuhan mitigasi tidak seluruhnya terdeteksi serta kondisi lingkungan kurang up-to-date; tahap tangap darurat, dimana permasalahan tidak terpetakan, pelaporan terlalu birokratis, rapat posko tidak terukur, serta perencanaan tidak taktis, dan tahap pasca bencana dimana data kerusakan seringkali tidak transparan serta informasi kurang akurat.  Dalam waktu dekat BNPB akan mengembangkan Qlue dalam format khusus sebagai wadah pelaporan potensi dan kejadian bencana. Kasie Kedaruratan sekaligus Manajer Pusdalops BPBD DIY, Danang Samsu Rizal memberikan laporan terkait perkembangan Pusdalops dalam hal peningkatan kapasitas personil, pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas, termasuk penyusunan SOP guna mendukung visi menjadi role model emergency operation center. “Kami berupaya menduplikasi terobosan-terobosan yang dilakukan BNPB guna menyamakan irama antara program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,”ujarnya.  Posisinya yang terletak diantara Gunung Merapi yang masih aktif dan sisi Samudra Hindia yang rawan gempa bumi dan tsunami serta cuaca ekstrem yang sering melanda setiap tahunya, membuat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diantara dua pilihan, menyerah pada keadaaan atau beradapatasi dengan mengelola risiko bencana.