Rapat Koordinasi Teknis Pemasangan Instrumentasi LEWS dan FEWS 2019

JAKARTA – Direktorat Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Pemasangan Instrumentasi LEWS (Landslide Early Warning System) atau Sistem Peringatan Dini Gerakan Tanah/Longsor dan FEWS (Flood Early Warning System) atau Sistem Peringatan Dini Banjir 2019, di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Kamis (04/7).

Acara ini dihadiri oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota penerima LEWS dan FEWS dibuka oleh Plh. Direktur Kesiapsiagaan, Bambang Surya Putra.

Dalam arahannya, disampaikan bahwa komitmen daerah untuk terlibat aktif dalam persiapan, pelaksanaan, dan pemeliharaan instrumen sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan dan efektivitas peringatan dini bagi masyarakat yang tinggal di daerah berisiko.

Plh. Direktur Kesiapsiagaan BNPB juga menyampaikan bahwa, BNPB mendorong tumbuhnya industri kebencanaan lokal dari daerah. BPBD bisa berinovasi mengembangkan dan memaksimalkan peralatan peringatan dini ini, dengan menggandeng mitra lokal misalnya. Sebagai contoh BPD Bantul, yang telah melakukan modifikasi peralatan untuk sistem peringatan dini Tsunami.

Sementara itu bertindak sebagai narasumber utama dalam kegiatan tersebut adalah Prof. T. Faisal Fathani, Ph.D. yang menyampaikan paparanya tentang “Pemasangan Instrumentasi Sistem Peringatan Dini Gerakan Tanah/Longsor (LEWS)” dan Dr. Wahyu Wilopo dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang memaparkan tentang “Panduan Implementasi Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Berbasis Masyarakat (FEWS)”. Keduanya memaparkan lebih kepada teknis terkait LEWS dan FEWS tersebut.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan pemasangan EWS hasil kerjasama BNPB dan UGM pada tahun-tahun sebelumnya, kembali ditegaskan bahwa sistem peringatan dini akan berpusat pada masyarakat (people-centered)  dan terdiri dari 7 subsistem, yaitu: penilaian risiko, sosialisasi, pembentukan Tim Siaga Bencana, penyusunan protap/SOP evakuasi, instalasi serta pelatihan operasional dan pemeliharaan, geladi evakuasi, dan membangun komitmen pemda dan masyarakat.

Narasumber juga menyampaikan agar BPBD menyampaikan 2 - 3 rekomendasi opsi lokasi pemasangan instrumen. Acara ditutup oleh Kepala Seksi Pemaduan Sistem Jaringan BNPB, Maryanto, dengan menggarisbawahi agar BPBD terkait, mendukung penuh kegiatan ini dengan menyiapkan dokumen kelengkapan hibah yang dibutuhkan dan membantu menjembatani tim UGM selama kegiatan pemasangan instrumen di daerah.

Early Warning System  (EWS) merupakan sebuah tatanan penyampian informasi hasil prediksi terhadap sebuah ancaman kepada masyarakat sebelum terjadinya sebuah peristiwa yang dapat menimbulkan risiko. Dimana tujuan dari EWS untuk memberikan peringatan agar penerima informasi dapat segera siap siaga dan bertindak sesuai kondisi, situasi dan waktu yang tepat.

Prinsip utama dalam EWS adalah memberikan informasi cepat, akurat, tepat sasaran, mudah diterima, mudah dipahami, terpercaya dan berkelanjutan. Dimana salah satu fungsi peringatan dini, sebagai dasar untuk respon dan pengambilan keputusan ; siapa yang akan bertanggungjawab untuk mengambil keputusan karena keputusan tersebut akan mempengaruhi dampak.

Berdasarkan data dari InaRisk BNPB, bencana Hidrometeorologi (Gerakan Tanah dan Banjir) masih mendominasi kejadian bencana di Indonesia, lebih dari 14 juta jiwa penduduk di Indonesia terpapar bencana Gerakan Tanah (Longsor) dengan risiko sedang-tingg), disamping itu lebih dari 100 juta penduduk Indonesia terpapar Bencana Banjir dengan risiko sedang – tinggi.

Sesuai arahan Presiden RI dalam Rakornas BNPB di Surabaya pada tanggal 02 Februari 2019, khususnya pada point empat, dimana “Pembangunan Early Warning System (EWS) terpadu berbasiskan analisis rekomendasi dari para pakar, di koordinasikan oleh Kepala BNPB. Semua K/L dikoordinasikan sehingga sistem peringatan dini terwujud.”

Sejak tahun 2008, Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerjasama dengan Badan Nasional Penggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melaksanakan penerapan sistem peringatan dini bencana Gerakan Tanah di lebih dari 100 (seratus) kabupaten/kota rawan Banjir/Gerakan Tanah dan di 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa Organisasi Standart International (ISO) secara resmi telah menetapkan Sistem Peringatan Dini Gerakan Tanah/Longsor (LEWS) dari Indonesia sebagai ISO 22327. Dengan demikian, LEWS yang dikembangkan oleh UGM, BNPB, BMKG dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) mendapat pengakuan secara internasional sebagai rujukan dalam mitigasi bencana khususnya untuk Gerakan Tanah/Longsor.

Bagi BNPB hal ini nantinya bisa menjadi penggabungan wujud Indonesa sebagai laboratorium bencana dunia. Di samping itu, industri kebencanaan dapat tumbuh dan berkontribusi untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana sehingga berdampak positif dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

 

 

Direktorat Kesiapsiagaan
Kedeputian Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB

Related posts