Rakorwas BNPB dan BPBD di Wilayah Indonesia Bagian Timur

DENPASAR - Inspektorat Utama BNPB menyelenggarakan rapat koordinasi pengawasan (rakorwas) BNPB dan BPBD provinsi/kabupaten/kota di wilayah Indonesia bagian timur, pada selasa (30/8) bertempat di Hotel Patrajasa Bali, tanggal 30 Agustus – 1 September 2016. Acara ini dibuka oleh Inspektur Utama BNPB yang diwakili oleh Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Rudi Phadmanto, AK., MBA.

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Rudi Phadmanto, AK., MBA dalam sambutannya mengatakan bahwa auditor BNPB dalam melakukan audit terhadap BPBD didaerah sering kali mengalami kendala dikarenakan seringnya pergantian pejabat di BPBD, dan pejabat lama BPBD tidak memberikan informasi kepada pejabat baru BPBD mengenai  laporan keuangannya, termasuk temuan pada laporan keuangan yang harus ditindak lanjuti. Diharapkan pelaksanaan rakor ini BPBD dapat melaporkan apa saja kendala dalam menyelesaikan temuan audit tersebut, sehingga dapat mempercepat penyelesaian laporan keuangan.

Sekretaris Utama BNPB Ir.Dody Ruswandi, MSCE berkesempatan memberikan arahan kepada peserta rakorwas mengenai pentingnya laporan keuangan yang baik guna mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), “Inspektorat Utama BNPB berfungsi sebagai pengontrol pelaporan penggunaan keuangan. Dan BPBD harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Inspektorat BNPB, selama BPBD mengikuti aturan tersebut, penyelesaian laporan keuangan akan menjadi mudah.” Ujar Dody. 

Senada dengan Deputi Bidang Logistik dan peralatan BNPB, Inspektur II BNPB  Drs.Kahartomi, M.Pd, mengatakan bahwa, “tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti dari temuan audit BNPB, dan kami selalu menanyakan progresnya bagaimana, agar segera diselesaikan temuan audit tersebut,” ucapnya.

Sejak tahun 2012 BNPB selalu mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), untuk mempertahankan WTP ini tata kelola keuangan yang baik dan bersih harus dilaksanakan oleh BNPB dan BPBD. Sehingga harapan predikat wajar tanpa pengecualian ini dapat dipertahankan oleh BNPB. Acara ini dihadiri oleh 40 peserta dari BNPB dan 29 peserta dari BPBD provinsi/kabupaten/kota.

Related posts