Penyusunan Renkon Ancaman Gempa dan Tsunami di Manokwari

MANOKWARI Paradigma penanggulangan bencana saat ini mulai menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana (PRB). Penyusunan rencana kontijensi (renkon) pada hakikatnya adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada ancaman yang mungkin terjadi dari potensi bencana yang ada, sehingga penyusunan renkon ini merupakan proses untuk menentukan prosedur operasional dalam merespon kejadian khusus dengan memaksimalkan sumberdaya dan kapasitas yang dimiliki oleh daerah terdampak dalam merespon secara tepat waktu, efektif, dan sesuai prosedur. Tujuan utama dari penyusunan renkon adalah untuk meminimalisasi dampak ketidakpastian dengan melakukan pengembangan skenario dan proyeksi kebutuhan saat keadaan darurat yang harus dipahami dan disepakati oleh seluruh stakeholder yang ada. Suatu renkon mungkin saja tidak pernah diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan tidak pernah terjadi.

 

Dengan dukungan BNPB, sebanyak 60 orang peserta aktif yang terdiri dari unsur terkait bidang kebencanaan, seperti BPBD Provinsi dan Kabupaten, TNI/POLRI, Basarnas, BMKG, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Bapeda, Dinas Pendidikan, Kesbangpol, Dinas PU, DKP, PLN, PMI, KSBK, TATTs, Forum PRB, Unsur Perguruan Tinggi, Senkom, dll mengikuti kegiatan penyusunan renkon ancaman bencana gempa dan tsunami yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui BPBD Provinsi Papua Barat, tanggal 25 s/d 28 Juli 2017 di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Manokwari Selatan.

 

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten III Setda Provinsi Papua Barat Bidang Administrasi, Drs, Fransiskus Kosama yang mewakili Gubernur Papua Barat, Drs.Dominggus Mandacan yang berhalangan hadir. Dalam sambutannya disampaikan bahwa kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat, untuk menghindari dan meninimalisir jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat bencana pada saat dilakukan tanggap darurat sesuai prosedur.

 

Kasubdit Perencanaan Siaga, Direktorat Kesiapsiagaan BNPB, Dra. Enny Supartini, MM, pada kesempatannya mengatakan bahwa Papua Barat termasuk daerah rawan bencana. Dari berbagai penelitian, bahwa wilayah yang berada diantara tiga lempeng aktif menunjukan adanya patahan yang berpotensi terjadinya bencana gempa dan tsunami. Salah satu materi yang menarik dari kegiatan ini adalah pemetaan partisipatif yang melibatkan Tim Pastigana (Pusat Analisisi Situasi Siaga Bencana) BNPB. Melalui kegiatan ini, diharapkan BPBD di seluruh wilayah/kota di Indonesia nantinya, dapat membuat renkon secara mandiri sebagai wujud kesiapsiagaan menghadapi berbagai risiko bencana yang ada.

 

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Papua Barat, Derek Ampnir, S.Sos, mengatakan, penyusunan renkon ini sangat diperlukan mengingat Provinsi Papua Barat termasuk wilayah yang rentan terhadap ancaman bencana gempa dan tsunami. Apabila terjadi gempa dan tsunami, maka renkon ini akan berubah menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat.

Rangkaian/tahapan kegiatan, terdiri dari academic session dengan melibatkan narasumber dari BMKG, BPBD Provinsi Papua Barat, BPBD Kabupaten Manokwari, BPBD Manokwari Selatan, UNIPA, BNPB dengan materi potensi risiko bencana gempa bumi dan tsunami, kebijakan dan strategis penanganan darurat bencana, proses penyelenggaraan renkon, proses aktivasi renkon menjadi rencana operasi (renops), struktur organisasi penanganan darurat bencana, rencana tindak lanjut dan uji draf renkon, dilanjutkan dengan lokakarya penyusunan rencana kontijensi untuk masing-masing kabupaten.

 

Bebagai temuan dan rekomendasi terkait penyusunan renkon Ancaman Bencana Gempa dan Tsunami di Papua Barat, untuk Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan, antara lain :

1.     Data-data spasial dan non spasial dalam draf awal renkon perlu dilengkapi dan divalidasi sebelum pelaksanaan rapat finalisasi Renkon.

2.     Peserta mendapatkan pemahamanan yang komprehensif tentang mekanisme penanganan darurat bencana.

3.     Bahwa renkon harus menjadi dokumen hidup, dan selalu diupdate setidaknya dalam jangka waktu 1 -2 tahun.

4.     Komunikasi antar OPD, dan pelaku penanggulangan bencana di daerah agar terus terjalin dengan baik yang dimotori oleh BPBD dan Forum PRB.

5.     Koordinasi perlu diperkuat antara provinsi dengan kabupaten-kabupaten di sekitar kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan serta lintas provinsi, yaitu Provinsi Papua mengingat kebutuhan akan adanya supporting dari kabupaten terdekat pada saat darurat.

6.     Dokumen renkon yang dihasilkan dapat diintergrasikan dan disosialisasikan ke seluruh pihak terkait dengan penanganan darurat bencana supaya memahami tugas dan fungsinya dalam penanganan darurat.

 

Kegiatan penyusunan rencana kontijensi ini juga merupakan strategi pencegahan bencana, dimana sesuai UU No.24/tahun 20017, tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana harus mengimplementasikan tahapannya dari berbagai aspek, meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. (rat).


Kedeputian Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kasubdit Perencanaan Siaga BNPB

Related posts