Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

BOGOR- Inspektorat Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelenggarakan Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan BNPB pada (28/11/2016) bertempat di hotel Sahira, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk diskusi kelompok selama 5 hari dengan  menghadirkan fasilitator dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 77 orang.

Acara ini secara resmi di buka oleh Inspektorat Utama BNPB Drs. Bintang Susmanto N, Ak.MBA. Dalam sambutannya Bintang mengatakan, "Sistem Pengawasan Intern Pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting untuk memberikan jaminan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan/Negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sarana pertemuan ini menjadi wujud dari komitmen Inpektorat Utama untuk menjadi Quality Assurance sehingga unsur pembinaan dan konsultatif menjadi hal yang terdepan dalam setiap penugasan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BNPB,” ujar Bintang.

Sementara itu, Inspektur II BNPB, Drs. Kahartomi mengatakan, “pentingnya peran SPIP dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka pimpinan instansi/organisasi harus dapat menjadikan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya pada unit kerja terkecil tapi hingga kepada masing-masing individu. Selain itu perlu diingat bahwa SPIP bukan hanya upaya membentuk mekanisme administratif saja tetapi juga upaya melakukan perubahan sikap dan perilaku (soft factor). Peraturan yang ada bukan merupakan akhir namun merupakan awal dari langkah perbaikan. Oleh Karena itu, implementasi SPIP sangat bergantung kepada komitmen, teladan pimpinan dan niat baik dari seluruh elemen dan pejabat dan pegawai instansi pemerintah. Diharapkan dengan pertemuan ini, setiap unit kerja yang di undang dapat merumuskan proses kegiatan, mengidentifikasi risiko, menganalisa risiko dan membuat rencana tindak pengendalian di masing-masing unitnya,” ujar Kahartomi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara. (Adi)


Related posts