Pengenalan dan Pembekalan Radio Sistim Stasiun Wilayah

Jakarta - Kedeputian logistik dan peralatan memberikan pengenalan dan pembekalan radio sistim wilayah pada 19-21 Oktober 2106, di Hotel Mercure, Ancol Jakarta. Kegiatan yang dihadiri oleh 40 peserta BPBD Provinsi ini bertujuan untuk memberikan pengenalan sekaligus pembekalan kepada 20 BPBD Provinsi yang pada tahun 2016 mendapatkan bantuan radio sistem wilayah berupa radio codan. BPBD Provinsi yang mendapatkan bantuan radio ini diantaranya (BPBD Provinsi Riau, Kepri, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat).

Dalam sambutan sekaligus membuka acara, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, Rudi Phadmanto, Ak, MBA mengatakan Kebijakan BNPB di bidang Logistik dan Peralatan diantaranya adalah mengembangkan/meningkatkan jenis dan spesifikasi peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan di lapangan, agar penanggulangan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan tersebut BNPB melalui Deputi Bidang Logistik dan Peralatan pada Tahun 2016 ini telah melaksanakan pengadaan berbagai jenis peralatan yang salah satunya adalah Radio System Stasiun Wilayah sebanyak 20  (duapuluh) unit yang mana tahun ini juga langsung didistribusikan ke BPBD Propinsi. Peralatan Radio System Stasiun Wilayah ini direncanakan dalam waktu dekat akan dikirim, dipasang dan diinstall terhadap 20 BPBD propinsi di Indonesia, dan sebelumnya sejumlah 11 BPBD lainnya sudah lebih dulu memiliki alat ini, sisanya 3 BPBD masih akan diadakan tahun mendatang.
Pendistribusian alat ini harus ditindaklanjuti dengan  penyampaian proposal permohonan bantuan yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah yang isinya sebagai berikut : 

1. Bersedia mengalokasikan anggaran operasional dan pemeliharaan. 
2. Bersedia memobilisasi ke lokasi bencana baik di wilayahnya maupun wilayah sekitarnya. 
3. Menggunakan Radio System Stasiun Wilayah hanya untuk keperluan Penanggulangan Bencana 
4. Menetapkan petugas yang mengoperasikan Radio System Stasiun Wilayah untuk dilatih dan tidak akan memutasikan personil dimaksud minimal 3 tahun terakhir sejak penerimaan barang.
5. Melaporkan kondisi barang setiap triwulan ke BNPB.
Disamping itu sebagai kelengkapan proses hibah peralatan ini, Kepala Pelaksanan BPBD propinsi harus menyampaikan “Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah” 

Di sesi terakhir beliau mengharapkan mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini dalam rangka pembekalan Radio System Stasiun Wilayah ini, para petugas yang sudah diamanatkan mengikuti kegiatan  dapat semaksimal mungkin menimba pengetahuan dan setelah kembali dapat menerapkan dan mempraktekkan apa yang sudah diperoleh sehingga dapat berguna dalam mendukung penanggulangan bencana. Sementara itu, sambutan dari Direktur Peralatan Rustian,S.Si, Apt, M.Kes pada acara penutupan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan pengenalan dan pembekalan kepada para petugas BPBD sehubungan dengan bantuan yang diberikan oleh BNPB melalui Kedeputian Logistik dan Peralatan harus dimanfaatkan dengan baik, materi-materi yang diajarkan harus dicoba-coba kembali serta diterapkan di daerahnya masing-masing. Pada kesempatan tersebut beliau juga menekankan bahwa bantuan yang diberikan BNPB harus dirawat dengan baik. Untuk itu kedeputian logistik dan peralatan akan memberikan reward dan punishment kepada BPBD. Selama tiga bulan kedepan pengurusan hibah final akan ditangguhkan oleh BNPB sambil melihat pemanfaatan yang diberikan, sehubungan dengan hal tersebut, dibentuk pula whatsapp group dengan nama “Radio Sistem Wilayah” oleh tim peralatan sebagai media pengawasan serta saling bertukar informasi radio sistim wilayah. Beliau menyebutkan bentuk punishment yang akan diberikan ke daerah yang tidak memanfaatkan dan merawat dengan baik adalah alat yang diberikan dapat ditarik kembali dan akan diberikan ke kabupaten/kotanya serta pemberian bantuan kedepan akan menjadi dasar pertimbangan.

Related posts