Pemda Karo Tentukan Percepatan Penanganan Pengungsi Sinabung

KARO - Hingga saat ini (21/7) Gunung Sinabung terus beraktivitas vulkanik. Dampak erupsi telah mengakibatkan 2.102 KK masih menghuni pos pengungsian yang tersebar di Kabupaten Karo. Dari jumlah tersebut, sejumlah keluarga diungsikan sementara; sejumlah lain harus direlokasi.

Menghadapi kondisi itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo berupaya melakukan percepatan penanganan pengungsi. Lebih dari 2 tahun sebagian dari mereka mengungsi di pos-pos pengungsian.

"Terlalu lama tinggal di pos pengungsian dikhawatirkan berdampak kepada psikis, khususnya anak-anak," kata Martin Sitepu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo. Di samping itu, Martin mengatakan bahwa keberadaan warga di pos pengungsian berpotensi konflik antara pengungsi dan warga setempat.

Salah satu upaya penanganan yaitu pembangunan hunian sementara (huntara). Pembangunan huntara sudah sampai tahap penyelesaian akhir. Nantinya huntara yang lahannya menyewa dari masyarakat setempat dilengkapi listrik dan air. Sejumlah 348 unit dibangun di 4 lokasi, Ndokum Siroga 1 (88 unit), Ndokum Siroga 2 (86), Ndokum Siroga 3 (100) dan Tiganderket (74). Keempat huntara diperuntukkan untuk warga Desa Kuta Gugung, Pintubesi, dan Mardinding.

Namun demikian, BPBD kabupaten Karo memikirkan untuk solusi yang lebih hemat, yaitu penyediaan dana untuk sewa rumah dan lahan. Menurut Sitepu, melalui skema bantuan sewa rumah dan lahan lebih murah. Pemerintah dapat menghemat hingga Rp 8 milyar per tahun. Terkait dengan ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan pentingnya data valid, by name by address yang dikeluarkan melalui surat keputusan bupati.

Sejalan dengan tahapan penanganan yang berjalan, pemerintah daerah setempat juga menyiapkan relokasi tahap II dan III. Tahap kedua nantinya dapat menampung 1.683 KK dan tahap III 1.089 KK. BNPB dan kementerian/lembaga mendukung upaya pemerintah daerah untuk percepatan penanganan pengungsi Sinabung.

Kepala BNPB Willem Rampangilei menyampaikan bahwa pihaknya menekankan pentingnya kinerja pemerintah daerah."Percepatan harus dilakukan di daerah, apabila ada permasalahan, kita selesaikan bersama” ucapnya. Willem juga menyampaikan bahwa data pengungsi harus akuntabel. BNPB akan memberikan pendampingan untuk penyelesaian masalah data. Willem kembali mengingatkan bahwa arahan Presiden Joko Widodo untuk para pengungsi untuk tidak tinggal terlalu lama di pos pengungsi.

Hari ini (21/7) Kepala BNPB yang didampingi Bupati Karo, Kementerian PUPR, Kantor Staf Kepresiden, BPBD Provinsi Sumatera Utara meninjau huntara dan huntap di Desa Ndokum Siroga, Kecamatan Simpang Empat, Karo.

Sutopo Purwo Nugroho

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB

Related posts