Nota Kesepahaman Kepala BNPB dan Panglima TNI

JAKARTA - Penanggulangan Bencana  bersifat  multi-stakeholder,  multi-disiplin, multi sektor, dan multi-phase.  Oleh karena itu BNPB  bekerjasama dan bermitra dengan berbagai pihak/stakeholder, salah satunya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Maka dari itu, Kepala BNPB dan Panglima TNI yang diwakili Laksamana Madya TNI Dr.Didit Hendriyawan,MPA melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BNPB dengan TNI di Aula Gedung Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur (21/3).

Melalui kerjasama atau kemitraan tersebut, kita dapat mensinergikan kapasitas atau sumberdaya untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, seiring dengan peningkatan frekuensi, intensitas, dan dampak bencana, yang permasalahannya juga semakin kompleks. Hal ini dimaksudkan agar kerjasama atau kemitraan yang kita bangun memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam pidatonya Kepala BNPB mengatakan target dari BNPB adalah menurunkan angka indeks risiko bencana di Indonesia sebesar 30%. “Maka dari itu perlu dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak antara lain TNI” ucap Willem Rampangilei.

Laksamana Madya TNI Dr.Didit Hendriyawan,MPA mewakili Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang berhalangan hadir karena diperintah Presiden RI ke Poso, mengatakan Nota kesepahaman ini dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat, terencana, terkoordinasi, terukur dan terpadu. “Memberikan gambaran dan aksi dari berbagai pihak pada fase pra bencana,tanggap darurat dan pasca bencana” ucapnya.

Penandatanganan ini juga dilakukan dengan Kementerian lain selain Kepala BNPB, diantaranya adalah Menteri Riset teknologi dan Perguruan Tinggi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Perindustrian serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.(acu).  

Related posts