Menjaga dan Membangun Kapasitas Ketangguhan Bangsa dari Pesisir

BALI - Pesisir adalah pertemuan daratan dan lautan, sehingga potensi bencana mudah terjadi. Baik itu gempabumi atau tsunami. Salahsatunya pembelajaran penanganan bencana gempabumi dan tsunami di Sulawesi Tengah yang terjadi seketika, disampaikan oleh Kepala BNPB Willem Rampangilei pada Our Ocean Conference (OOC) 2018 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali (29/10).

Tahun ini, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan konferensi laut sedunia yang sudah berlangsung sejak 2014 lalu. Penyelenggaraan konferensi ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia yang berupaya menjaga dan mengelola laut secara berkesinambungan.

Pemerintah Indonesia mengembangkan Rencana Induk Pengurangan Risiko Bencana Tsunami, dengan empat prioritas, yaitu: 1.) Memperkuat rantai peringatan tsunami, 2.) Pembentukan dan peningkatan lokasi evakuasi sementara, 3.) memperkuat kesiapan dan kapasitas DRR lokal  dan membangun industri yang terkait dengan bencana, 4.) Rencana induk dikembangkan melalui proses partisipasi pemangku kepentingan yang melibatkan lembaga pemerintah, LSM, akademisi, ahli, dan sektor swasta.

Indonesia harus mengubah paradigma bencana tidak hanya ada di daratan, tetapi juga harus mencakup persiapan mitigasi untuk masalah laut dan daerah pesisir. “Kapasitas mitigasi bencana dan kesiapsiagaan kita saat ini, harus disesuaikan alam dan karakteristik geografi Indonesia. Jelaslah bahwa kita harus lebih memperhatikan, dan berinvestasi lebih banyak dalam area mitigasi laut, Karena Indonesia negara dengan ribuan pulau yang sekitar 2/3 atau sekitar 70%nya adalah air” Kata Willem.

Pada kesempatan tersebut, Indonesia yang diwakili oleh Willem Rampangilei selaku Kepala BNPB menyampaikan pembelajaran bencana di Sulawesi Tengah. Dari apa yang sudah lakukan sampai dengan penanganannya ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. “Perlu dicatat bahwa ketika tsunami menimpa, ribuan orang menjadi korban. Tsunami Samudra Hindia, misalnya, menyebabkan kematian ratusan ribu orang. Di negara lain, kita juga melihat hal yang sama, ribuan orang meninggal ketika tsunami menghantam daratan seperti halnya di Palu” ucap Willem.

BNPB mencatat ada empat juta manusia yang tinggal dalam ancaman bahaya tsunami. Fakta dan statistik menunjukkan bahwa tahun lalu terjadi 2.372 peristiwa bencana dari berbagai jenis, 377 orang meninggal, lebih dari 3,5 juta orang mengungsi dan terkena dampak, sementara 100.000 orang kehilangan rumah mereka. “Belum lagi kerugian ribuan fasilitas infrastruktur, termasuk bangunan, rusak berat dan sebagainya. Rata-rata kerugian Indonesia terhadap bencana adalah lebih dari USD 3 Milyar setiap tahun" tambahnya.

Setidaknya ada enam bidang aksi yang diusung dalam penyelenggaraan OOC tahun ini, di antaranya perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries); kawasan konservasi laut (marine protected area); pencemaran laut (marine pollution); perubahan iklim (climate change); ekonomi biru berkelanjutan (sustainable blue economy); dan keamanan maritim (maritime security) dengan mengusung tema “Our Ocean, Our Legacy”. 

Tercatat ada 7 kepala negara dan pemerintahan, 37 menteri, dan 2.200 delegasi yang mengikuti 2 (dua) hari acara tersebut, 29-30 Oktober 2018. Acara ini dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo yang mengatakan OOC 2018 ini harus dapat menjadi motor perubahan terhadap komitmen penanganan polusi laut. Seperti halnya polusi laut yang diakibatkan sampah plastik, rusaknya terumbu karang, peningkatan suhu air laut, dan klaim maritim antarnegara yang tak terselesaikan juga menjadi ancaman nyata. (acu).

HUMAS BNPB

Related posts