Kerjasama Antara BNPB dan Fakultas Teknik UGM Untuk Mewujudkan Kesiapsiagaan dan Ketangguhan Masyarakat

JOGJAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (FT UGM) mengadakan kerjasama untuk mewujudkan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat.

Kerjasama tersebut dilakukan melalui penadatanganan yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama untuk pemasangan peralatan sistem peringatan dini Banjir pada 20 (dua puluh) titik lokasi dan 7 (tujuh) titik lokasi untuk peralatan sistem peringatan dini bencana Gerakan Tanah yang tersebar di wilayah Indonesia.

Acara penandatanganannya dilakukan di Kantor Pusat Fakultas Teknik UGM, Jogjakarta, Jumat (24/05). Dari BNPB diwakili oleh Bambang Surya Putra, M.Kom, selaku Plh. Direktur Kesiapsiagaan BNPB, sementara dari UGM diwakili oleh, Dekan Fakultas Teknik UGM dan Inovasi Teknologi Mitigasi Kebencanaan UGM (GAMA-InaTEK), Prof. Ir. Nizam, M.Sc, Ph.D  

Dalam kata sambutanya, Prof. Ir. Nizam, M.Sc, Ph.D menyampaikan bahwa sistem peringatan dini merupakan upaya yang efektif dan bagian dari investasi dalam pengurangan risiko bencana. Dekan Fakultas Teknik UGM juga menyampaikan bahwa, sejak tahun 2007, BNPB dan UGM telah menjalin kerjasama dalam penerapan sistem peringatan dini bencana Gerakan Tanah. Pada saat yang sama lanjutnya, Tim Peneliti FT UGM juga mengembangkan sistem peringatan dini Multi-Bencana, seperti Gerakan Tanah, Banjir, Letusan (Erupsi) Gunung Api, Tsunami dan lain-lain, yang siap untuk diuji coba dan diterapkan di daerah-daerah rawan bencana.

Lebih lanjut, Dekan Fakultas Teknik UGM juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas dukungan dan kepercayaan dari BNPB terhadap penggunaan produk-produk penelitian antar disiplin dibidang kebencanaan yang telah dibangun Fakultas Teknik UGM. Saat ini BNPB bekerjasama dengan UGM dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) telah berhasil menyusun Standar Nasional Indonesia (SNI 8235 : 2017) dan International Organization for Standardization (ISO 22327 : 2018) tentang sistem peringatan dini Gerakan Tanah. Tahap selanjutnya, BNPB-BSN-UGM juga menyusun SNI dan ISO tentang sistem peringatan dini Multi-Bencana.

Sementara itu, Bambang Surya Putra selaku, Plh. Direktur Kesiapsiagaan BNPB menegaskan komitmen BNPB untuk terus mendorong riset kebencanaan, hal ini dikarenakan Indonesia sebagai laboratorium bencana. BNPB, lanjut Plh.Direktur Kesiapsiagaan juga memberikan sumbangsih dengan keberpihakan pada teknologi dan industri dalam negeri, dengan mendukung riset-riset kebencanaan di perguruan tinggi.

“Teknologi deteksi dini yang dibangun harus terbukti handal dan terintegrasi dengan teknologi komunikasi dan informasi,”jelas Bambang Surya Putra.

Disamping itu lanjut Bambang Surya Putra, komitmen pemerintah pusat juga ditunjukan dengan anggaran pengembangan dan penerapan sistem peringatan dini bencana, Multi-Bencana yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data dari BNPB sepanjang tahun 2002 sampai dengan 2018, Bencana Banjir dan Gerakan Tanah, merupakan 2 (dua) jenis bencana dengan frekuensi kejadian tertinggi di Indonesia. Bencana Banjir dan Gerakan Tanah, telah mengakibatkan timbulnya banyak korban jiwa, korban terdampak dan mengungsi.

Saat ini banyak warga negara Indonesia tinggal di daerah rentan bencana sedang hingga tinggi, sehingga perlu prioritas penanganan pengurangan risiko bencana. Salah satu cara untuk mengurangi risiko tersebut adalah dengan merelokasi warga yang tinggal di daerah rentan. Namun relokasi ini sangat sulit dilakukan, karena resistensi dari aspek sosial-ekonomi dan budaya di tengah masyarakat serta terbatasnya anggaran. Upaya pengurangan risiko bencana yang efektif dilakukan pada kondisi ini adalah dengan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, melalui penerapan sistem peringatan dini.

Menurut UNISDR (2006) suatu sistem peringatan dini yang lengkap dan efektif terdiri atas empat unsur kunci yang saling terkait, mulai dari (1) pengetahuan tentang risiko, (2) pemantauan dan layanan peringatan, (3) penyebarluasan dan komunikasi, hingga (4) kemampuan merespons.

Penerapan sistem peringatan dini yang berbasis masyarakat harus memperhatikan hubungan antar-ikatan yang kuat dan saluran komunikasi yang efektif di antara semua unsur tersebut. Tujuan dari pengembangan sistem peringatan dini yang terpusat pada masyarakat adalah untuk memberdayakan individu dan masyarakat yang terancam bahaya untuk bertindak dalam waktu yang cukup dan dengan cara-cara yang tepat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korban luka, hilangnya jiwa, serta rusaknya harta benda dan lingkungan.

Sepanjang tahun 2008 - 2018, Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerjasama dengan Badan Nasional Penggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melaksanakan penerapan sistem peringatan dini bencana Gerakan Tanah di lebih dari 100 (sertaus) kabupaten/kota rawan Banjir/Gerakan Tanah di 30 (tiga puluh) provinsi di Indonesia.

Sistem peringatan dini Banjir/Gerakan Tanah yang diterapkan terdiri atas tujuh sub-sistem utama sebagai berikut, sesuai SNI 8235 : 2017 dan ISO 22327 : 2018 yaitu: (1) penilaian risiko; (2) sosialisasi; (3) pembentukan tim siaga bencana; (4) pembuatan panduan operasional evakuasi; (5) penyusunan prosedur tetap; (6) pemantauan, peringatan dini dan geladi evakuasi; dan (7) membangun komitmen otoritas lokal dan masyarakat dalam pengoperasian dan pemeliharaan keseluruhan sistem.

Dengan demikian penerapan sistem ini merupakan pendukung terbentuknya Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang merupakan cikal bakal terwujudnya ketangguhan bangsa.

------------------------------------

Direktorat Kesiapsiagaan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

 

Related posts