Kepala BNPB: Polri Jangan Ragu Tindak Tegas Para Perusak Lingkungan

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta pihak Kepolisian Republik Indonesia agar tidak ragu menindak tegas para pelaku perusakan hutan melalui pembalakan liar dan pembakaran hutan demi menjaga keberlangsungan ekosistem hayati sebagai sumber daya bagi kehidupan masyarakat jangka panjang. Hal itu disampaikan Doni saat mengisi Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Tidak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri di Markas Bareskrim, Jakarta, Rabu (12/2).

"Saya minta Polri ini tak ragu dalam penegakan hukum," kata Doni.

Kasus karhutla menjadi salah satu catatan buruk bagi Indonesia. Selain berdampak pada kesehatan, karhutla juga menjadi bencana yang paling merugikan dibanding bencana alam lainnya. Menurut data BNPB, pada tahun 2015 kerugian akibat Karhutla bagi Indonesia mencapai 16,1 miliar USD. Angka tersebut masih jauh apabila dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan tsunami Aceh pada 2004 lalu dengan total 7 miliar USD. Lebih lanjut, yang juga memprihatinkan karhutla juga berdampak pada negara tetangga.

"Tahun lalu kita rugi 5 miliar USD atau sekitar 70 triliun akibat karhutla," ungkap Doni.

Dalam dua bulan pertama tahun 2020, Riau telah menyatakan status siaga darurat Karhutla pada 11 Februari 2020 - 31 Oktober 2020. Hal itu tentunya menjadi perhatian utama bagi seluruh komponen stakeholder dari Kementerian/Lembaga serta unsur TNI dan Polri guna mengatasi masalah yang terus terjadi setiap tahunnya. Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla di Istana Negara pada Rabu (6/2) lalu agar semua komponen bersinergi dalam menanggulangi karhutla. Apabila dalam suatu wilayah tersebut gagal dalam mengatasi karhutla, maka Presiden tidak segan-segan akan mencopot Kapolda dan Pangdam di wilayah tersebut.

"Kalau ada api satu, segera padamkan. Kita punya unsur seperti Babinsa, Bhabinkamtibmas, Bupati, Camat, Kepala Desa hingga unsur terkecil lainnya di daerah. Beritahu mereka," ujar Kepala Negara pada saat itu.

Selain operasi pemadaman, BNPB juga memberikan alternatif solusi pencegahan karhutla dengan terus memberikan sosialisasi dan mengajak para oknum yang membakar agar menjadi satgas dan nantinya mereka akan diberikan gaji sesuai Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di wilayah masing-masing.

"Kita harus melibatkan masyarakat dan terus memberikan sosialisasi. BNPB juga menawarkan masyarakat yang membakar menjadi satgas Karhutla dan kami gaji sesuai UMR di wilayah tersebut," kata Doni.

Kerusakan Lingkungan Juga Dipicu Oleh Aktivitas Pertambangan dan Limbah Industri

Selain pembalakan dan pembakaran hutan, penegakan hukum juga berlaku bagi mereka yang mencemari lingkungan melalui aktivitas penambangan secara liar dan masif dengan menggunakan bahan kimia jenis merkuri. Selain merusak lingkungan, dampak yang ditimbulkan juga berpengaruh pada kesehatan.

“Contohnya adalah lahirnya bayi-bayi dengan kondisi organ tubuh yang tidak lengkap bahkan tidak normal,” ungkap Doni.

Apa yang disampaikan Doni tak lepas dari pengalaman pribadinya ketika menjabat sebagai Panglima Kodam Pattimura di Maluku. Pada saat menjabat, Doni diberi tugas oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk menertibkan Gunung Botak yang kian rusak akibat aktivitas pertambangan. Hasil dari operasi tersebut membuat Doni tercengang.

"Setelah saya pelajari korban yang timbul dari sana, ada sekitar 3.000 jiwa, baik yang meninggal ataupun mengalami dampak buruk lain dengan data yang kurang teridentifikasi dengan baik," kenang Doni.

Kasus yang hampir serupa juga Doni alami ketika menjabat sebagai Pangdam Siliwangi yang mana tercemarnya Sungai Citarum menjadi perhatian utamanya. Semua limbah industri masuk ke Citarum. Pembuangan limbah dilakukan oleh banyak oknum tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku untuk ekosistem. Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat juga menyumbang kerusakan ekosistem Citarum sehingga sungai tersebut menyandang gelar Sungai Terkotor di Dunia.

Oleh karena itu, Doni juga menekankan agar Polri dapat melakukan langkah efektif agar aset milik negara ini tidak dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Prajurit TNI dan Polri harus memiliki pemikiran yang sama dalam rangka memerangi musuh yang nyata pada era sekarang, yakni para perusak lingkungan.

"Saya berharap banyak kepada jajaran Bareskrim dapat menjadi pelopor menyelamatkan sumber daya untuk masyarakat kita. Dalam penanggulangan bencana tidak bisa satu lembaga bekerja sendiri. Tidak bisa kementerian/lembaga dan unsur TNI/Polri terkotak-kotak dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kita harus bersinergi bersama, karena urusan penanggulangan bencana adalah urusan bersama," tutup Doni.


Agus Wibowo
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Related posts