Kepala BNPB: Lebih Baik Mencegah Kebakaran Daripada Memadamkan Api

PALEMBANG - Memperkuat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). BNPB beserta BPBD provinsi Sumatera Selatan, TNI, POLRI, Pemprov, BMKG dan instansi terkait mengadakan rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 bertempat di Graha Bina Praja (Auditorium) Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) pada Selasa (12/3/2019). Saat paparannya kepala BNPB Letjen TNI Doni Mordano mengemukakan,"Kebakaran yang terjadi disebabkan sebagian besar oleh ulah manusia oleh karena itu perlu kerjasama semua pihak untuk mencegah dan memadamkan kebakaran gambut yang melibatkan instansi terkait penanggulangan bencana karhutla, masyarakat dan para pakar.”

Adanya kultur membuka lahan dengan cara membakar menjadi salah satu penyebabnya. Masyarakat harus diajak berpartisipasi dalam mencegah kebakaran hutan. Pemberian edukasi ke masyarakat sejak dini perlu dilakukan di semua aspek, terutama pada kurikulum sekolah. Sehingga akan muncul suatu gerakan di masyarakat yang menjadi budaya baru dan menambah pengetahuan dampak negatif dari kebakaran hutan dan lahan.

Pemadaman kebakaran hutan menghabiskan banyak anggaran yang mencapai sekitar 1 triliun dalam satu tahun. Pencegahan selalu lebih murah dan efektif daripada pemadaman. Untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan BNPB akan membentuk tim khusus. Tim ini akan bekerjasama dengan pemerintah dan TNI/Polri serta membentuk sebuah unsur yang terdiri dari komponen masyarakat termasuk para pakar, akademisi, komunitas, budayawan, pemuka agama, hingga media massa. “Kita harapkan tim ini memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Tim gabungan tersebut akan membuatkan sebuah konsep. Program agar pemberdayaan dan pelibatan masyarakat menjadi prioritas dalam pencegahan karhutla," ujar Doni.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya menyambut baik atas diselenggarakannya rakor pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Sumsel. Kejadian kebakaran karhutla dari tahun ke tahun menjadi pengalaman khususnya di Sumsel. Dampak kerugian akibat karhutla sangat besar. "Seperti pengalaman kita di tahun 2018 kemarin dalam menghadapi Asian Games itu luar biasa. Belajar dari pengalaman Pemprov Sumsel beserta jajaran akan bekerja keras mencegah terjadinya karhutla ini. Kami berterimkasih kasih atas dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat dalam mengatasi karhutla,"ucap Mawardi.

Pemerintah Sumsel menetapkan status siaga terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan sejak 12 Maret 2019 untuk meningkatkan kewaspadaan bencana tersebut. Berdasarkan data dari BPBD Provinsi Sumsel sebagai salah satu daerah rawan karhutla, Sumsel memiliki lahan gambut terluas kedua di pulau Sumatera setelah Riau, yang meliputi 16,3 % dari luas Provinsi Sumsel. Daerah di Sumsel yang rawan karhutla meliputi sembilan kabupaten diantaranya, Kabupaten OKI, Banyuasin, Muba, Ogan Ilir, dan Muara Enim. Kemudian Kabupaten PALI, Musi Rawas, Musirawas Utara dan OKU. Puncak rawan Karhutla di wilayah Sumsel terjadi di Bulan Agustus hingga Oktober. Kondisi lahan dan hutan rawan terbakar di Sumsel meliputi luas 8.370.281 HA, yang terdiri luas kawasan hutan 3.478. 468 HA, luas perkebunan 1.800.000 HA, luas lahan pertanian 752.000 HA, luas lahan lainnya 1.564.320 HA dan luas lahan gambut 1.483.662 HA.

Dalam rapat tersebut, Kepala BNPB juga menyerahkan bantuan kepada Wagub Sumsel  berupa kendaraan operasional, pompa jinjing, masker oksigen dan masker tahan api.

Humas BNPB

Related posts