Kepala BNPB Hadiri Rapat Kordinasi Penanganan Karhutla

JAKARTA- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menghadiri Rapat Kordinasi Gabungan Tingkat Kementerian/Lembaga Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (6/12). Rapat ini bertujuan untuk menyusun program pencegahan terjadinya Karhutla di tahun 2020 mendatang.

 

Rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam, dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri dan intansi terkait lainnya serta Pemerintah daerah yang daerahnya mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan.

 

Kepala BNPB Doni Monardo menjelaskan, pencegahan adalah langkah terbaik dalam penanganan karhutla, satgas karhutla telah melakukan pemadaman baik melalui waterbombing ataupun petugas darat namun api tidak kunjung padam, "Karhutla hanya bisa dipadamkan total dengan adanya hujan, oleh karena itu perlu mengubah prilaku masyarakat agar tidak membakar lahan dengan melakukan penyuluhan terpadu dan terintegrasi terkait pemahaman dan peningkatan kapasitas dalam mengelola hutan dan lahan. Serta mengembangkan potensi ekonomi dengan cara mengolah hasil produksi hutan dan lahan menjadi bernilai ekonomis yang lebih tinggi," ucap Doni.

 

"Selain itu juga perlu pembentukan satgas pencegahan dan penanggulangan satu komando yang berisikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta", lanjut doni.

 

Siti Nurbaya selaku menteri LHK menyatakan, "perlunya pemberian reward atau penghargaan kepada pemerintah, aparat TNI/POLRI, Relawan dan Masyarakat yang berkontribusi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, selain itu meningkatkan program pengolahan lahan tanpa bakar (PLTB)", ucap Siti.

 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kedepannya pemerintah daerah dan pemerintah pusat segera melakukan mitigasi bencana, "pencegahan kebakaran hutan dan lahan merupakan jalan yang terbaik dibandingkan dengan memadamkan kebakaran, pemerintah perlu melakukan pendekatan ke daerah yang sering terjadi karhutla agar tidak membakar lahan untuk membuka lahan-lahan mereka", ujar Tito.

 

Panglima TNI Hadi Tjajanto menyampaikan, "Pangdam dan Kapolda diharapkan dapat memetakan daerah yang mungkin terjadi karhutla sehingga ketika musim kemarau tiba, sudah bisa melakukan pencegahan, dan ditambah melakukan patroli udara di daerah-daerah tertentu untuk memantau adanya titik api", ucap Hadi.

 

Kapolri Idham Azis, Polri telah melakukan penegakan hukum bagi para pembakar hutan di tahun 2019, "Penegakan hukum sampai 5 desember 2019 sejumlah 363, 191 kasus statusnya P21 oleh kejaksaan, 165 proses sidik, 7 kasus proses penyelidikan, dan jumlah tersangka 416, 393 perorangan dan 23 korporasi. Strategi kedepan membentuk satgas didaerah-daerah yang mungkin terjadinya karhutla dan kami sudah berkordinasi dengan Jaksa Agung dan Mahkamah Agung agar para pelaku dapat dihukum dengan seadil adilnya dan tidak ada SP3 untuk kasus ini", ujar Idham.

 

Menko Polhukam Mahfud MD pada akhir acara mengatakan, "pemerintah akan mencegah terjadinya karhutla di tahun 2020, setelah rapat ini akan diusulkan program kepada Presiden yang nantinya akan menjadi tindak lanjut untuk mencegah karhutla", ucap Mahfud.

 

Berdasar data Sipongi KLHK, BNPB mencatat luas areal yang terbakar per Oktober 2019 seluas 942.465 Ha. Yang terdiri dari lahan mineral 672.708 Ha (71%) dan lahan gambut 269.777 Ha (29%). Sementara itu Dana Siap Pakai yang sudah digunakan untuk keperluan penanggulangan karhutla sampai dengan 5 Desember 2019 sudah mencapai Rp 3,4 Trilyun.

 

Agus Wibowo

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB

Related posts