Mulailah mengetik pada pencarian di atas dan tekan tombol kaca pembesar untuk mencari.

Upaya Sinkronisasi PB dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dilihat 698 kali
Upaya Sinkronisasi PB dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Barat

Foto : Seluruh peserta dan penyelenggara Bimbingan Teknis Pemaduan Penanggulangan Bencana dalam Perencanaan Pembangunan se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (12/6). (Direktorat PSPB BNPB)

KOTA MATARAM - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Pengembangan Strategi PB mendukung upaya peningkatan ketangguhan bencana berkelanjutan melalui Bimbingan Teknis Pemaduan Penanggulangan Bencana (PB) dalam Perencanaan Pembangunan se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (12/6).

Sekretaris BPBD Provinsi NTB Ahmad Yani, S.Pd., MM.Inov menyampaikan tentang pentingnya pemahaman penanggulangan bencana. adapun saat ini Provinsi NTB tengah mereviu Kajian Risiko Bencana (KRB) serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait ancaman bencana puting beliung, gempabumi, banjir dan longsor. 

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Kedutaan Besar Australia, Humanitarian Manager DFAT Henry Pirade turut menjelaskan bahwa Kedutaan Besar Australia mendukung upaya penguatan pengurangan risiko bencana di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia. 

Adapun upaya yang dilakukan dengan pilot project di Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB, Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui program SIAP SIAGA. Program ini mendukung pengembangan strategi pengurangan risiko bencana yang efektif dan efisien. 

Di samping itu, Direktur Pengembangan Strategi PB BNPB Zaenal Arifin, S.S., M.H., mengemukakan pemaduan penanggulangan bencana ke dalam RPJMD bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas Pemerintah Daerah dalam upaya meminimalisir dampak korban jiwa, kerusakan maupun kerugian akibat kejadian bencana.

Kegiatan selanjutnya adalah sesi diskusi panel yang disampaikan oleh Analis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD), Kementerian Dalam Negeri Sondang Lumban Gaol, S.Sos., M.Eng terkait dengan proses evaluasi RPJMD guna memaksimalkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah. Adapun hasil evaluasi ini selanjutnya akan menjadi substansi perencanaan awal RPJMD tahun berikutnya. 

Selanjutnya Analis Bencana Direktorat Pengembangan Strategi PB BNPB Arsyad Iriansyah S.AP menjelaskan terkait konsep, mekanisme dan tahapan penyusunan ringkasan pemaduan penanggulangan bencana ke dalam RPJMD. Hal ini dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran dan melaksanakan program serta kegiatan PB di daerah sekaligus memperkuat mekanisme penganggaran yang efisien guna mendukung keberlanjutan upaya penanggulangan bencana.

Peserta kemudian melakukan praktik penyusunan ringkasan dokumen pemaduan PB ke dalam RPJMD didampingi fasilitator dari Direktorat Pengembangan Strategi PB BNPB Reza Azis, A.Md dan Durrotunafisah, S.Si serta memperoleh materi pemanfaatan Inarisk dalam menyusun profil risiko daerah dalam dokumen pemaduan PB, penyusunan Isu Strategis, Visi dan Misi, Arah Kebijakan dan Kinerja Pemerintah Daerah. 

Sebagai informasi, kegiatan Bimbingan Teknis Pemaduan Penanggulangan Bencana ke dalam RPJMD diselenggarakan pada 12 - 13 Juni 2024 diikuti oleh 11 Perwakilan BPBD Kabupaten/Kota dan Bappeda se-Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kota Bima, Kota Mataram.



Abdul Muhari, Ph.D. 

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Penulis

Admin


BAGIKAN