Sinergitas Komponen Bangsa Mempercepat Penanganan Bencana
27 Feb 2019 17:18 WIB
Foto : Sinergitas Komponen Bangsa Mempercepat Penanganan Bencana ()
MAGELANG – Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menjadi Keynote Speaker pada Seminar Prodi (Program Studi) Manajemen Pertahanan yang digelar di Gedung Lilly Rochli Akademi Militer pada Rabu (27/02/2019). Dalam paparannya Doni menjelaskan, “Ancaman geografi adalah bencana alam karena kita berada di ring of fire dan patahan lempeng serta banyak gunung api aktif. Harus ada kerja sama terintegrasi, termasuk dengan pakar, untuk memastikan potensi bencana di berbagai daerah sehingga kita dapat menemukan mitigasi yang tepat untuk setiap daerah. Penanggulangan bencana sangat komplek, multi dimensional, multi stakeholder, dan multi disiplin ilmu, sehingga penanganannya memerlukan berkolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Penanggulangan bencana juga memerlukan terobosan dan inovasi.
Sinergitas antar stake holders terkait dengan penanggulangan bencana sangat penting untuk mendukung dalam mewujudkan sebuah sistem peringatan dini (early warning system) dan prosedur tetap yang dipahami oleh masyarkat seluruhnya yang menetap di sekitar daerah rawan bencana. Sistem dan prosedur yang efektif, efisien serta dapat diandalkan akan sulit diwujudkan tanpa adanya kerja sama yang erat antar kementerian, lembaga masyarakat dan instansi-instansi pemerintah lainnya, termasuk TNI dimana salah satu tugas pokoknya dalam Operasi Militer Selain perang (OMSP) adalah membantu dalam menanggulangi bencana alam (UU No 34/2004, pasal 7 (2). Selanjutnya, pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang penanggulangan bencana akan memberikan dasar hukum bagi para stake holders untuk bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan sehingga segala upaya yang akan dilaksanakan dapat berjalan dan memberikan hasil yang optimal.
Seiring dengan perkembangan situasi yang terjadi akibat bencana Pemerintah kembali menerbitkan UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Undang-undang ini diundangkan sebagai salah satu cara untuk mengatasi kelemahan koordinasi antar sektor dan menyediakan landasan hukum yang kuat dalam penanganan masalah bencana, yang dalam aplikasinya diharapkan bisa terwujud penanganan bencana yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi. Dimana salah satunya adalah mengatur tentang mitigasi bencana yang merupakan langkah awal penanggulangan bencana untuk mengurangi dampak negatif bencana dengan beberapa upaya seperti: membuat peta rawan bencana, penghijauan hutan dan penanaman pohon bakau, pembangunan bangunan tahan gempa dan memberikan penyuluhan guna meningkatkan kesadaran masyarakat,” ungkap Doni.
Sementara itu, Gubernur Akmil, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman menyampaikan dalam sambutannya, “Dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dijelaskan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, biologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang di sebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Peran TNI dalam memberikan bantuan dalam penanggulangan bencana telah diatur dalam UU No 34 tahun 2004 di mana dalam melaksanakan salah satu tugas pokoknya bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya membantu fungsi pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan salah satunya karena bencana alam. Diharapkan dengan adanya acara seminar ini dapat menambah pengetahuan/wawasan dalam penanggulangan bencana,” kata Dudung.
Seminar yang mengambil tema “The Sinergy of The Nations Component in Dealing With Indonesia Which is Prone to Disaster” atau “Sinergitas Komponen Bangsa Dalam Menghadapi Indonesia Yang Rawan Bencana” tersebut dihadiri oleh Gubernur Akmil dan para Pejabat Distribusi Akmil. Peserta Seminar terdiri dari Mahasiswa dari wilayah Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi Wilayah Yogyakarta dan Magelang, Taruna dan Taruni Akmil dan Akpol.
Pada seminar tersebut, menghadirkan tiga narasumber, yaitu narasumber pertama Prof. Dr. Samsul Ma’arif (Guru Besar UNHAN Jakarta) yang juga merupakan mantan Gubernur Akmil ke-22 tahun 1999 s/d 2000 dengan topik “Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia Secara Perspektif Empiris”. Narasumber kedua Dr.Djati Mardiatno, M.Si (Kepala Pusat Studi Bencana Alam UGM) dengan topik “Penanggulangan Bencana Secara Perspektif Keilmuan” dan sebagai Narasumber ketiga Danang Sumsu Rizal, S.T. (BPBD Provinsi DIY) dengan topik “Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia secara Perspektif Institusi” dimoderatori oleh Kurnia Sapta Wulan, S.Sos., M.M., dari Jogja TV.
Humas BNPB
Admin
