Pusdiklat Penanggulangan Bencana Komitmen Tingkatkan Mutu Diklat
18 Des 2019 15:14 WIB
Foto : Pusdiklat Penanggulangan Bencana Komitmen Tingkatkan Mutu Diklat ()
JAKARTA - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pusdiklat PB) saat ini berupaya meningkatkan mutu layanan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Oleh karena itu Pusdiklat PB menyelenggarakan konsultasi Penjamin Mutu Diklat Teknis PB, bertempat di hotel Grand Cemara-Jakarta, pada Rabu, (18/12)
Dalam sambutannya, Plt kepala Pusdiklat PB BNPB Bagus Tjahjono mengatakan, Komite penjamin mutu diklat yang ada di BNPB menjadi auditor internal bertugas menjamin kualitas pendidikan dan pelatihan sebagaimana telah dinyatakan dalam tujuan perencanaannya. “Dapat dibayangkan sebuah penyelenggaraan mutual pendidikan dan pelatihan (diklat) diselenggarakan tanpa adanya pengendalian mutu baik masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, sampai dengan dampaknya. Tentu saja hal ini membutuhkan keseriusan semua pihak dalam menyelenggarakan diklat yang berkualitas. Seperti apakah diklat yang berkualitas, tentu untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan kajian yang mendalam. Diklat yang baik akan diawali dengan perencanaan yang baik.
Jika diklat teknis, maka diklat ini harus dipastikan berasal dari kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD). Melalui AKD akan dihasilkan jenis-jenis diklat yang betul-betul dibutuhkan oleh peserta diklat. Kualitas mutu Diklat mutlak dipertahankan, kalau saja ada kekurangan dari sisi mutu Diklat, maka pengguna Diklat akan sangat mudah merasakan kekurangan tersebut. Jika dihubungkan dengan pelayanan publik maka kualitas mutu diklat harus dipertahankan sebagai pelaksanaan diklat yang baik. Untuk menjaga kualitas yang baik kepada komite penjamin mutu dan peserta acara ini mohon agar dapat diberikan masukan dan arah dalam melaksanakan perbaikan ke depan yaitu pengembangan secara berkelanjutan, “ujar Bagus.
Sementara itu, Sugeng Triutomo selaku pengarah Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) mengatakan, di BNPB ada tiga kunci yang membawa eksistensi BNPB yaitu Pusdiklat, Pusdatinmas dan Pusdalops. “Data, informasi, pendidikan pelatihan dan pengendalian operasi harus diperhatikan. Apa saja yang dilakukan terutama Diklat harus diatur kembali terkait permintaan khusus dari pihak luar dan internal BNPB, yang berpengaruh pada cita-cita Pusdiklat PB.
Untuk kegiatan diklat perlu membuat struktur hirarki dalam struktur Diklat PB. Beberapa materi ICS dengan menggunakan kode mata kuliah. Seperti level 1 atau kodefikasi. Konsumen diklat terdiri dari beberapa level sebagai contoh pada level 1 untuk pengambilan keputusan, level 2 untuk Manajer dan level 3 untuk teknis lapangan. Untuk pelatihan banyak dilakukan oleh unit teknis dengan nama bimbingan teknis. Dari pengalaman menerapkan di Perka dapat dikuatkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga lebih general dan publik. Diklat dapat dikemas dalam SNI tidak terlalu ASN sehingga lebih dikenal publik dapat menjadi rujukan nasional. Dari sisi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan yang lebih luas. Singkronisasi sertifikasi bimbingan teknis dan pelatihan dan juga outputnya. Perlu diselaraskan, misal LSP dan diklat Pusdiklat PB BNPB. Adanya Irisan mana orang yang perlu di latihkan” ujar Sugeng.
Hal senada dikatakan Pak Wisnu selaku Deputi Sistem dan Strategi BNPB, saat ini harus ada perubahan Diklat dengan adanya inovasi perlu dilakukan. “Membuat dan mendesain program ke depan misalnya ada fasilitator dalam SPM, dan analisis risiko sampai rencana Penanggulangan Bencana. Sebagai contoh kegiatan prioritas kepala BNPB Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) memiliki nilai jual Diklat yang baik dan peserta Diklat merasa antusias. Kerjasama Pusdiklat perlu ditingkatkan dengan berbagai pihak terkait penanggulangan bencana. Kerjasama INARISK BNPB dengan BRI, sebagai contoh data Bencana dimasukkan ke data BRI untuk analisis kreditor dalam pembangunan (developer) untuk mengurangi risiko, kata Wisnu.
Bagus Tjahjono
Plt Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Admin
