Perjalanan Satu Dasawarsa IRBI, BNPB Selenggarakan FGD Reformulasi IRBI

YOGYAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Reformulasi Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) pada 20 hingga 21 Juli 2023 di Provinsi Yogyakarta, dengan mengundang unit kerja BNPB, perwakilan Kementerian/Lembaga, perwakilan pemerintah daerah, serta perwakilan masyarakat/lembaga.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menyampaikan, IRBI telah konsisten diukur bersama oleh BNPB dan diacu oleh berbagai stakeholder pusat maupun daerah. Hal ini menjadi sebuah apresiasi sekaligus tantangan bagi BNPB, sehingga perlu dilakukan perhitungan yang credible dan reliable.

"Tentu IRBI ke depan perlu disempurnakan dan dikolaborasikan dengan konsep-konsep yang berkembang saat ini, baik di tingkat global dan nasional", ujar Raditya Jati saat membuka kegiatan FGD (20/7).

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan saran untuk reformulasi konsep dan pendalaman metode penyusunan IRBI serta masukan stakeholder untuk meningkatkan efektifitas penyusunan dan pemanfaatan IRBI dari aspek kelembagaan, teknis dan teknologi, regulasi, pembiayaan, dan tata kelolanya.

Plt. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Novia Rahmat, menyampaikan, diharapkan dari acara FGD ini menghasilkan perhitungan IRBI sebagai acuan daerah, yang juga akan menjadi faktor penyeimbang penentuan program prioritas.

Kegiatan FGD ini terbagi menjadi 4 panel diskusi, dimana 2 panel diskusi dilaksanakan pada Kamis (20/7) dan 2 panel diskusi pada Jumat (21/7). Panel tersebut juga melibatkan perwakilan Kementerian/Lembaga terkait sebagai narasumber untuk menyampaikan poin-poin pembahasan.

Panel pertama membahas terkait Resilience Development Initiative (World Risk Index), Pembelajaran dari Metodologi Risiko dan Indeks Risiko di Jepang, serta Pembalajaran dari Metodologi Risiko dan Indeks Risiko di Australia dan negara lain. Panel kedua membahas terkait Perkembangan IRBI selama 1 Dasawarsa serta Reformulasi IRBI. Sedangkan panel ketiga yang dilaksanakan dihari berikutnya membahas terkait Disaster Resilience Index (DIRLI) dan Pembelajaran Pemanfaatan IRBI di daerah. Untuk panel keempat membahas terkait Modeling untuk Menentukan Kebijakan Pembiayaan Kebencanaan Berdasarkan Risiko.

Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Udrekh, menyampaikan bahwa ketersediaan data merupakan salah satu tantangan dari Reformulasi IRBI ini, yang idealnya perlu dilakukan optimalisasi Satu Data Indonesia sebagai sumber data yang terstandar.

Kesimpulan dari kegiatan ini antara lain, IRBI masih menjadi parameter yang tepat dalam menjawab kebutuhan kondisi kebencanaan di daerah. Konsep risiko yang merupakan fungsi dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas masih relevan dengan perkembangan saat ini. Kemudian, reformulasi dititikberatkan pada bobot setiap parameter dengan mempertimbangkan data empiris yang dimiliki. Terakhir, adanya potensi kolaborasi antar sektor yang kedepannya dapat memanfaatkan indeks risiko bencana, seperti adaptasi perubahan iklim yang berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, model risiko Disaster Risk Financing (DRF) yang telah dikembangkan oleh tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB), dan DIRLI dari Kementerian Dalam Negeri.

"Makna dari indikator itu tidak hanya sekedar angka, tetapi sebagai sebuah akselerator untuk continuity improve", ujar M. Taufiq AR, Koordinator Umum Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY (21/7).

Abdul Muhari, Ph.D. 

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut

Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan