BNPB Gandeng Fakultas Teknik Unpar, Guna Survei Penilaian Kerentanan Bangunan di Kota Bandung

KOTA BANDUNG - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan kolaborasi antar unsur pentahelix dalam rangka menuju insfratruktur yang tangguh dari bencana. Hal ini tergambar dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Kerentanan Bangunan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat yang berlangsung pada 8-9 Agustus 2025.

Bimtek yang dilaksanakan di Gedung Pusat Pembelajaran Arntz - Geise Universitas Katholik Parahyangan (Unpar) ini dihadiri oleh mahasiswa jurusan teknik sipil. Dalam konteks survei penilaian kerentanan sebuah bangunan, mahasiswa jurusan teknik sipil dinilai lebih cocok karena sudah memiliki pengetahuan dasar mengenai struktur bangunan rumah.

Sebanyak 40 mahasiswa mendapatkan pembekalan materi dari berbagai narasumber meliputi Kebencanaan Gempa Bumi dari Museum Gempa Sarwidi (Mugesa), Kebijakan dan Teknis Bangunan Tahan Gempa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan materi Kebijakan Perumahan Permukiman dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan BPBD Provinsi Jawa Barat, BPBD Kota Bandung dan dosen Unpar.

Dalam arahannya, Deputi Bidang Pencegahan Prasinta Dewi menyampaikan para mahasiswa nantinya akan diberikan teori bagaimana membuat konstruksi yang tahan gempa.

"Melalui bimbingan teknis ini, kita tidak hanya membekali peserta dengan teori tentang bangunan tahan gempa, tetapi juga memperkenalkan dan melatih penggunaan instrumen penilaian ketahanan rumah swadaya yang dapat digunakan secara praktis di lapangan," ujar Prasinta.

Sebagai informasi, survei penilaian kerentanan bangunan ini merupakan salah satu upaya mitigasi yang dilakukan BNPB melalui Direktorat Mitigasi Bencana. Adapun kegiatan ini telah menjadi program prioritas nasional dalam rangka pengurangan potensi risiko bencana gempa bumi. Kota Bandung merupakan lokasi kedua setelah sebelumnya dilaksanakan kegiatan yang sama di Cilegon, Provinsi Banten. 

Menurut data InaRisk, Kota Bandung memiliki potensi risiko gempabumi dengan kategori sedang hingga tinggi. Maka dari itu, pemilihan lokasi di Kota Bandung menjadi alasan utama mengenai perlu diperkuatnya upaya mitigasi dalam hal pengurangan risiko bencana potensi ancaman gempabumi. 

Menurut hasil Laporan Respon Bencana Gempa Bumi Cianjur, struktur bangunan yang rusak didominasi oleh rumah swadaya. Dari peristiwa-peristiwa ini, dapat disimpulkan rumah tinggal masyarakat, terutama rumah swadaya yang dibangun tanpa pendampingan teknis, menjadi titik lemah yang sangat fatal.

Para perserta yang terdiri dari mahasiswa Teknik Sipil Universitas Katholik Parahyangan mendapatkan kesempatan praktik lapangan dalam rangka memahami cara menerapkan instrumen penilaian kerentanan bangunan di Desa Babakan Sembung, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (9/8). (Bidang Komunikasi Kebencanaan/Apri Setiawan)

Kerusakan bangunan yang luas, runtuhnya struktur, hingga jatuhnya korban jiwa terbanyak, hampir selalu berasal dari rumah-rumah yang tidak memenuhi kaidah bangunan tahan gempa. Ini menjadi pemantik bahwa membangun rumah bukan sekadar urusan tempat tinggal, tetapi juga menyangkut keselamatan.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap kegiatan ini.

"Ini merupakan kolaborasi yang luar biasa, kita tidak hanya berfikir dihilirnya saja tetapi juga mempersiapkan mitigasi secara serius. Kolaborasi ini menjadi kunci dan tonggak awal sebagai pelopor yang bisa dicontoh oleh kampus lain terutama mahasiswa teknik sipil, yang sudah lebih mengerti bagaimana mempersiapkan bangunan yang lebih tahan terhadap potensi risiko gempa," ujar Athalia.

Setelah dirasa cukup, peserta juga dilibatkan dalam kegiatan praktik lapangan. Para mahasiswa diberikan pemahaman untuk memahami cara menerapkan instrumen penilaian kerentanan bangunan yang dikembangkan oleh BNPB. Simulasi lapangan dilaksanakan di lokasi yang telah ditentukan, dengan pendampingan dari para fasilitator BNPB.  Upaya ini sejalan dengan semangat pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Dengan begitu, setiap peserta dapat memastikan bahwa setiap rumah warga di wilayah rawan gempa dibangun atau diperbaiki dengan memperhatikan prinsip dasar keselamatan. 

Bimtek ini juga memberikan ruang pembelajaran melalui sesi teknik pelaporan dan evaluasi. Peserta diberi pemahaman tentang bagaimana menyusun laporan hasil penilaian kerentanan secara sistematis, yang kelak dapat menjadi dasar rekomendasi teknis maupun kebijakan di tingkat lokal. BNPB menekankan bahwa kegiatan ini akan menjadi tahap awal dari upaya nasional untuk membangun sistem asesmen bangunan yang lebih partisipatif, terukur, dan berbasis data lapangan.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya, Rektor Universitas Katholik Parahyangan Tri Basuki Joewono, Kepala Sub Direktorat Keandalan Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan - Kementerian Pekerjaan Umum Feri Eka Putra, Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Barat Teten Ali Mulku Engkun, Kalaksa BPBD Kota Bandung Didi Ruswandi, Kasubdit Keandalan Bangunan Rumah - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tedi Achmad Bahtiar melalui ruang komunikasi digital dan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Profesor Sarwidi Partowirono (YPSP) Dwi Santoso.

Abdul Muhari, Ph.D.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut

Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan