Dukungan Moral Kepala BNPB kepada Tasikmalaya dan Ciamis

CIAMIS - Masalah keterbatasan anggaran pemerintah daerah akan ditanggulangi dengan dana cadangan penanggulangan bencana atau disebut Dana Siap Pakai (DSP). Untuk langkah awal DSP akan digunakan untuk pendirian dan operasional Posko Tanggap Darurat. Dana siap pakai tersebut akan dialokasikan kepada daerah yang menetapkan status tanggap darurat pascagempa berkekuatan 6,9 SR dengan pusat 45 kilometer dari barat daya Kabupaten Tasikmalaya. BNPB secara simbolis menyerahkan dana siap pakai Rp 250 juta untuk operasional selama masa tanggap darurat yang diserahkan kepada BPBD Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis yang telah menetapkan tanggap darurat di daerahnya.

Hal ini disampaikan Kepala BNPB, Willem Rampangilei di Lanud Wiriadinata saat koordinasi awal dalam rangka tanggap darurat bencana gempabumi dengan Walikota Tasikmalaya, BPBD Kota Tasikmalaya dan BPBD Kabupaten Tasikmalaya. Walikota Tasikmalaya, Budi Budiman dalam kesempatan ini melaporkan bahwa dampak gempabumi di Kota Tasikmalaya menyebakan 99 uni rumah mengalami kerusakan. Rusak berat 24 unit, rusak sedang 45 unit dan rusak ringan 30 unit rumah. Kepala BNPB menginstrusikan untuk memprioritaskan penanganan bencana kepada masyarakat terdampak. Setelah itu, pemerintah daerah bisa fokus pada pemulihan infrastruktur mulai dari fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti sekolah, masjid, dan rumah sakit. 

Ia menyampaikan, kedatangannya di Tasikmalaya untuk mewakili pemerintah pusat untuk secara langsung melihat dampak gempabumi sekaligus memberikan perhatian terhadap daerah terdampak. Menurutnya masyarakat yang menjadi korban bencana gempa perlu mendapatkan dorongan moral dengan adanya kehadiran perwakilan dari pemerintah. Kepala BNPB juga mengingatkan kepada Pemda, pertama, untuk segera meyakinkan masyarakat terdampak akan adanya bantuan pada bangunan rusak. Kedua pemenuhan kebutuhan logistik pengungsi. Selanjutnya mengadakan verifikasi bangunan supaya dapat dibangun kembali. Diprioritaskan perbaikan pada perumahan penduduk, rumah sakit, lalu sekolah yang rusak.

Pada Sabtu siang (16/12), Kepala BNPB didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang penanganan Darurat, Yolak Dalimunte, dengan menggunakan helikopter langsung berangkat dari Jakarta meninjau lokasi yang paling serius terdampak gempabumi yaitu Tasikmalaya dan Ciamis. Hingga saat ini, BNPB belum dapat memperkirakan estimasi secara pasti kerugian akibat bencana gempabumi tersebut. Pendataan korban gempa akan terus dilakukan hingga sepekan. Data tersebut akan jadi rujukan pemerintah dalam transisi darurat untuk pemulihan. Selanjutnya di tengah guyuran hujan kepala BNPB bersama BPBD dan Walikota Tasikmalaya meninjau Masjid As Syuhada di Kampung Kubangsari Kelurahan Tamanjaya, Kecamatan Tamansari, yang mengalami atap roboh dan menyempatkan diri mendatangi rumah yang mengalami rusak berat di Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya.

Pada pagi ini (17/12), bertempat di Kantor Bupati Ciamis, Kepala BNPB berkoordinasi dengan Bupati Ciamis, Iing Syam Arifin, beserta jajaran, BPBD Kabupaten Ciamis, BPBD Kabupaten Tasikmalaya dan dinas-dinas terkait di Kabupaten Ciamis. Bupati Ciamis melaporkan bahwa terdapat total  kerusakan mencapai 759 unit rumah yang sudah diverivikasi. Rusak berat 117 unit, rusak sedang 317 unit dan rusak ringan 325 unit rumah. Koordinasi penanganan bencana di Ciamis sudah dilakukan pada tingkat kabupaten dan kecamatan serta proses penanganan bencana juga sudah berkoordinasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Pemda. Pemda telah mendirikan posko tanggap darurat. Posko tingkat kabupaten berlokasi di kantor BPBD Kabupaten Ciamis. Posko lapangan di Desa Sukahurip, Kecamatan Pamarican yang sudah dilengkapi juga dengan dapur umum, air bersih dan posko kesehatan dengan personel dari TNI, Polri, BPBD, Basarnas, aparat Pemda, aparat Dinas Kesehatan, Pekerjaan Umum (PU), Pendidikan dan Sosial. Sekolah, mushola, masjid, pondok pesantren yang mengalami kerusakan masih berjalan secara normal. Untuk dana anggaran 2018 masih bisa dilakukan perubahan untuk merespon penanganan bencana namun dana yang tersedia belum mencukupi sehingga masih membutuhkan DSP dari BNPB.

Bupati Ciamis menambahkan bahwa daerah Ciamis merupakan daerah rawan bencana tinggi di Indonesia menduduki peringkat 16 nasional. Sedangkan di wilayah Provinsi Jawa Barat, berada pada urutan ke lima. Serentetan peristiwa alam seperti banjir, tanah longsor dan puting beliung tahun-tahun belakangan ini bisa mencapai 10-15 kejadian tiap tahunnya. Sebelum kejadian gempabumi ini Pemda sedang menangani banjir bandang bandang yang terjadi di Ciamis yang menyebabkan 4 rumah harus direlokasi. Dia mengungkapkan posisi rawan bencana tersebut disebabkan secara geografis kondisi lingkungan bentang alam Ciamis berbukit. Dengan demikian, potensi terjadinya bencana alam lebih tinggi.

Menanggapi hal tersebut Kepala BNPB menjelaskan frekuensi dan intensitas bencana terus meningkat jenisnya yang didominasi bencana hidrometeorologi. Potensi akan terjadinya bencana itu harus menjadi perhatian serius pemda dan khususnya masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terutama pada musim hujan. Willem juga mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya bencana gempabumi karena ancaman potensi bencana ini belum selesai. BNPB akan terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk mengawasi ancaman potensi gempabumi. 

Tim tanggap darurat dan Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB akan mendampingi penanganan darurat bencana di Tasikmalaya dan Ciamis. Perintah dari Presiden RI bahwa masyarakat yang terdampak tidak boleh terlalu lama mengalami tanggap darurat. Verifikasi "by name by address" harus segera diselesaikan dan dibuatkan surat keputusan (SK) mengenai total kerugian paling lambat pada Jumat minggu depan, mengingat berakhirnya masa tanggap darurat pada tanggal 22 Desember 2017. Hasil verifikasi nantinya akan menentukan mana masuk dalam dalam dana tanggap darurat/DSP dan mana yang masuk dalam dana rehabilitasi dan rekonstruksi. Beliau memastikan dukungan anggaran pemeritah pusat dalam penanganan bencana ini mecukupi.

Selain itu Kepala BNPB menilai penanganan tanggap darurat dan kesiapsiagaan bencana Pemda Tasikmalaya dan Ciamis sudah baik. Indikator bisa dilihat dari tidak ada gedung vital dan jembatan yang runtuh dalam gempabumi 6,9 SR ini. Seluruh pengungsi saat ini mampu ditampung dan tinggal sementara di rumah saudara dan tetangganya. Hal ini memperlihatkan pembelajaran, adaptasi dan peningkatan ketangguhan menghadapi bencana masyarakat di daerah rawan bencana.

Mitigasi diharap terus dilakukan sebaik mungkin karena subduksi atau pertemuan lempeng akan terus mengancam di daerah Indonesia bagian selatan. Rencana ke depan bangunan di seluruh Indonesia akan dibangun dengan standar tahan gempa yang memang membutuhkan biaya lebih mahal tetapi akan menjadi investasi berharga di masa depan.

Sebelum mengakhiri kunjungannya Kepala BNPB menyempatkan diri berkunjung dan memberi rasa belasungkawa kepada keluarga Almarhum Ibu Hj. Dede Lutfi di Desa Gunungsari, Kecamatan Sadananya, Ciamis. Update total korban meninggal dunia di Jawa Barat akibat gempabumi ini sekarang menjadi tiga orang. Satu korban di Kabupaten Tasikmalaya dan 2 korban di Kabupaten Ciamis. Pemerintah telah menyiapkan dana santunan duka cita dan akan segera memberikan kepada keluarga korban. Dalam kesempatan ini Kepala BNPB juga melihat langsung serta memberi semangat dan dukungan kepada TNI dan warga yang bergotong royong membersihkan rumah roboh. Selanjutnya Kepala BNPB sore ini dijadwalkan bertolak ke Bali untuk meninjau kembali penanganan erupsi Gunung Agung.

 

 

Related posts