DATA KEPENDUDUKAN DIDAYAGUNAKAN UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA

Pemerintah bersama para pihak akan mendayagunakan data dan informasi kependudukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penanggulangan bencana di Indonesia. Data tersebut juga diupayakan agar mudah diakses, terbarui secara berkala, dan ditampilkan dengan menarik.

Komitmen ini merupakan salah satu poin terpenting tindak lanjut dalam nota kesepahaman antara BNPB dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditandatangani di sela-sela seminar nasional "Peluncuran Data dan Informasi Kependudukan dan Pemanfaatannya untuk Penanggulangan Bencana" di Jakarta, hari ini (27/11). 

Kegiatan ini diikuti perwakilan kementerian/lembaga, lembaga swadaya masyarakat, serta BPBD. Narasumber meliputi Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Drs. Razali Ritonga, MA, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB DR. Sutopo Purwo Nugroho, Direktur Pengurangan Risiko BNPB Ir. Lilik Kurniawan, M.Si, Direktur Kesiapsiagaan Ir. Medi Herlianto, CES. MM, Dr. Deny Hidayati dari LIPI, serta UNOCHA. 

Pada kesempatan itu, BNPB, BPS, dan United Nations Population Fund (UNFPA) mempresentasikan hasil Pilot Survey Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku (Knowledge, Attitude, and Practice/KAP) penduduk di Kota Padang yang mencoba menangkap informasi mengenai kesiapan masyarakat menghadapi bencana gempabumi dan tsunami. Survei dilaksanakan di Padang sebab kota tersebut termasuk yang sering mengalami bencana dalam beberapa tahun terakhir. Para ahli memperkirakan masih terdapat potensi gempa sebesar 8,9 skala Richter yang dapat memicu tsunami di Kepulauan Mentawai dan Padang. 


Hasil survei KAP menunjukkan masih perlunya pemerintah daerah melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mengenai bencana gempa bumi dan tsunami, serta langkah antisipasinya. 

Sekretaris Utama BNPB Ir. Fatchul Hadi, Dipl, HE mengatakan kecepatan dan ketersediaan data mutlak diperlukan pada seluruh fase penanggulangan bencana, baik pra, saat maupun pasca bencana. "BNPB berterima kasih kepada BPS dan UNFPA atas hasil kerjasama ini. Semoga hal ini dapat berlanjut di masa mendatang," imbuhnya. 


Jose Ferarris selaku perwakilan UNFPA Indonesia, pada kesempatan itu menyampaikan UNFPA berkomitmen untuk melanjutkan dukungan teknis di bidang data kependudukan untuk penanggulangan bencana. 


Di akhir kegiatan, Kepala Bidang Data Pusdatinmas DR. Agus Wibowo yang mewakili Kepala Pusdatinmas BNPB mengatakan data kependudukan sangat penting untuk penanggulangan bencana. Karena itu, data perlu tersedia serta mudah diakses oleh pekerja kemanusiaan dengan cepat. Data juga perlu disajikan dengan tampilan yang mudah dibaca dan dipahami, termasuk oleh pengambil kebijakan. "Data kependudukan yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana, tetapi saat ini belum tersedia akan diusulkan untuk dikumpulkan dalam survei BPS berikutnya," tuturnya. (Toto)

Related posts