BNPB Perkuat Penanganan Bencana Daerah Sulut

MANADO - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar rapat koordinasi Penguatan Penanganan Bencana Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang dihadiri oleh  Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Lilik Kurniawan, Wakil Gubenur (Wagub) Sulut Drs. Stevfan O.E. Kandouw, Karo Kesra Dr. Kartika Devi Tanos, Asisten Deputi Pengurangan Resiko Bencana Kemenko PMK RI, Iwan Eka Setiawan dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Dinkes Provinsi Sulut dan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sulut di Ballroom Novotel Manado, Sulawesi Utara, Kamis (28/11).

Wagub Sulut, Stevfan menyatakan penguatan program penanganan bencana sangat penting untuk terus diperkuat semua stakeholder dan pihak terkait di Provinsi Sulut. Pasalnya, Sulut merupakan salah satu daerah yang rentan bencana.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan mengingatkan beberapa poin penting yang mana; bahwa apabila kita tidak melakukan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan terjadi Bencana, maka dinamakan TRAGEDI;  Bila kita tidak melakukan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan tidak terjadi Bencana, maka dinamakan KEBERUNTUNGAN; Bila kita melakukan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan terjadi Bencana, maka dinamakan REDUKSI BENCANA; Bila kita melakukan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan tidak terjadi Bencana, maka dinamakan INVESTASI PEMBANGUNAN.

Adapun hasil dari Rapat Koordinasi Penguatan Penangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara tersebut disepakati beberapa poin, di antaranya:
1.    Sosialisasi dan Pembentukan Fasilitator Provinsi untuk Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) dan Juru Keluarga Tangguh Bencana (JURRAGAN);

2.    Pembuatan jalur evakuasi dan titik kumpul di wilayah Pesisir yang ada penghuni oleh BPBD Kab/Kota;

3.    Pembentukan Unit/Posko Siaga Bencana di Kabupaten/Kota serta membuat Peta Rawan Bencana;

4.    Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dalam rangka meningkatan kapasitas masyarakat menghadapi bencana;

5.    Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan-pelatihan dan Simulasi serta peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang penanganan Bencana;

6.    BPBD Provinsi dan Kab/Kota Berkoordinasi dengan Stakeholder terkait persiapan menghadapi musim hujan diawal tahun 2020;

7.    Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Bencana dalam hal penyediaan pelayanan informasi bencana, penyedia pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan penyediaan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

8.    Perlunya pemetaan data sumberdaya kebencanaan pada semua stakeholder;

9.    Melakukan Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan dan Penguatan Penanganan Bencana di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota secara berkelanjutan.

 

 

Direktorat Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB

Related posts