BNPB Gelar Diskusi Isu Strategis Terkait Dampak Bencana Non Alam

JAKARTA - Direktorat Penanganan Pengungsi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar diskusi isu strategis tentang dampak bencana non alam terhadap kesehatan lingkungan di Jakarta, Kamis (28/11). Diskusi yang dihadiri para pakar dan perwakilan lembaga bidang kesehatan seperti Guru besar FKM UI, Prof.Dr.dr. Rachmadi Purwana, unsur pengarah BNPB, dr. Fuadi Darwis, MPH perwakilan Kementerian Kesehatan, UNOCHA, Kementerian Sosial dan MSF (Medical Saint Frontier) itu membahas tentang isu pencemaran lingkungan merkuri dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Direktur Penanganan Pengungsi Johny Sumbung mengatakan bahwa bencana non alam masih diatur dalam UU nomor 24 tahun 2007 sehingga perhatian terhadap pencemaran seperti merkuri dan limbah B3 agar terus diantisipasi untuk merespon kedaruratan jika terjadi bencana non alam yang berdampak luas.

Dalam menghadapi praktik pencemaran lingkungan melalui kegiatan industri tersebut, Johny juga mengatakan pentingnya kolaborasi antara POLRI dan Kementerian/Lembaga terkait dengan melakukan tindakan preventif.

"Peran POLRI dan Kementerian/Lembaga terkait sebagai garda terdepan sangat penting untuk mencegah peredaran merkuri ilegal guna menjaga lingkungan dan dampak kesehatan masyarakat sekitar," kata Johny.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Rachmadi mengatakan bahwa merkuri ibarat pisau yang bukan berarti harus disingkirkan, yang perlu diperhatikan adalah kejadian dampak diam-diam (pelan-pelan) namun pasti terjadi (insidious). Konsep kerjasama pentahelix BNPB antara Pemerintah, Akademisi, Komunitas, Media, dan Badan Usaha dianggapnya sangat bagus dan juga tidak melupakan K/L teknis terkait sepeti Kesehatan, ESDM, KKLHK dan Kemendagri dan POLRI.

Di sisi lain, Dr. Fuadi menyinggung isu limbah B3 seperti nuklir dari Rumah Sakit-Rumah Sakit dan pengawasan terhadap kawasan industri. Beliau mengusulkan peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat menjadi upaya yang baik dalam ketangguhan terhadap bencana. Menurutnya dampak non alam bisa berasal dari alam itu sendiri.

"Perlunya sebuah ketangguhan kesehatan masyarakat sebagai upaya ketangguhan masyarakat dari bencana," jelasnya.

Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Kesehatan Lingkungan menyinggung tentang Inpres nomor 4 tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon wabah penyakit, pandemi global dan kedaruratan nuklir, biologi dan kimia serta adanya Perpres 21 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.

Menurutnya perlu adanya pemetaan B3 dan riset penyakit terhadap suspect terpapar seperti gagal ginjal. Rencana Aksi Nasional penghapusan merkuri dalam Perpres memiliki prioritas dibidang manufaktur, energi, pertambangan emas skala kecil dan kesehatan.

"Kita sekarang punya Inpres nomor 4/2019 dan Perpres 21/2019 keduanya terkait bencana non alam terutama dampak pada kesehatan lingkungan," terangnya.

Rencana kedepan Direktorat Penanganan Pengungsi yang akan berganti menjadi Direktorat Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi akan meminta dukungan masukan para ahli yang hadir dengan mereview Peraturan BNPB nomor 3/2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana, pedoman ketertiban dan keamanan, pedoman air bersih, dan pedoman layanan kesehatan pada konteks penanggulangan bencana.

Dit. Penanganan Pengungsi

Related posts