Susun Kajian Risiko Bencana DAS Juwana, BNPB Dorong Keterlibatan Pentaheliks

SEMARANG – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi, melakukan Pemetaan Risiko Bencana di Daerah Aliran Sungai (DAS) Juwana yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka merumuskan perencanaan penanggulangan bencana di wilayah DAS Juwana, BNPB menggelar Diskusi Publik Pemetaan Risiko Bencana di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa (23/8). 

Deputi Bidang Sistem dan Strategi Raditya Jati yang turut hadir mengatakan, pemetaan risiko bencana pada DAS Juwana sangat penting sehingga perlunya keterlibatan dari berbagai pihak. 

“Program DAS Juwana sudah dirancang sejak 2020-2021 dan merupakan program prioritas nasional sehingga kementerian dan lembaga lain perlu terlibat,” ucap Raditya. 

Dalam penanganan bencana diperlukan kolaborasi pentaheliks, karena bencana adalah urusan bersama. 

“BNPB, BPBD tidak bisa kerja sendiri, oleh karena itu koordinasi antar pusat dan daerah, lintas kementerian di pusat, koordinasi antar OPD dan transboundary antar wilayah menjadi penting, hari ini kami mengajak untuk menghasilkan koordinasi yang terintegrasi dan komprehensif, punya capaian yang akan kita hasilkan,” tutur Radit. 

“Semuanya punya peran, semuanya terlibat dan memiliki tujuan yang sama yaitu menanggulangi masalah banjir yang harus kita selesaikan bersama,” imbuhnya. 

Dirinya menjelaskan, kajian risiko bencana menjadi langkah awal dalam penanganan bencana khususnya pengurangan risiko bencana. 

“Kajian risiko bencana jadi pintu masuk untuk mengetahui data dan informasi tentang risiko bencananya. Pada DAS Juwana menjadi penting mengkaji bagian hulu dan hilir sebagai upaya menanganinya, tidak bisa bicara satu wilayah terdampak saja,” pungkasnya. 

Pada kesempatan yang sama, Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah yang hadir langsung menyampaikan, diskusi ini diharapkan terus dilakukan, selain untuk mitigasi juga dalam rangka merawat lingkungan sungai itu sendiri. 

“Mudah-mudahan semuanya bisa dilakukan mitigasi dengan baik, sehingga nanti sungai itu kembali fungsi seperti semula, yang bermanfaat, dan kemudian meminimalkan potensi kebencanaan yang terjadi,” ujar Ganjar. 

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyambut baik adanya kajian ini dengan akan memberikan dukungan terkait normalisasi DAS Juwana sebagai salah satu upaya. 

"Sesuai tupoksi DPR RI membuat undang-undang, pengawasan dan membuat anggaran, kami akan perjuangakan anggaran untuk penyodetan ataupun normalisasi sungai untuk mengatasi banjir," ujarnya. 

Selanjutnya Udrekh yang merupakan Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana sekaligus Ketua Pelaksana Kegiatan menyampaikan bahwa akan dilakukan finalisasi untuk hasil kajian DAS Juwana dalam beberapa bulan ke depan. 

“Bulan September atau Oktober akan dilakukan diskusi publik kedua, yang selanjutnya akan dilakukan finalisasi hasil”, kata Udrekh. 

Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dengan dihadiri oleh Anggota DPR RI, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Pati, Pemerintah Kabupaten Kudus, Pemerintah Kabupaten Grobogan, Pemerintah Kabupaten Blora, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, BPBD Kabupaten yang wilayahnya berada disepanjang DAS Juwana dan stakeholder terkait lainnya.

Abdul Muhari, Ph.D. 

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB 

Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut

Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan