Pemulihan Gempabumi di Kabupaten Sumbawa Barat

TALIWANG - Penanganan Gempabumi Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah siap untuk dilanjutkan ke tahap pemulihan. Hal ini ditegaskan para pembicara dalam rapat koordinasi pada hari Sabtu 15 September 2018, di Posko Tanggap Darurat Gempabumi yang berlokasi di Halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (BPBD KSB). Acara yang dihadiri oleh Bupati Sumbawa Barat, TNI Polri, Kementerian/Lembaga (K/L), dan BUMN ini Kepala BNPB menyatakan apresiasi kepada Bupati Sumbawa Barat dan jajaran serta masyarakat atas cepatnya penanganan pasca gempa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) .

Kunjungan kerja Kepala BNPB kali ini merupakan salah satu sosialisasi kepada para pemangku kepentingan baik di pihak pemerintah daerah (kecamatan dan kelurahan/desa), Tim Pendamping Masyarakat (TPM), Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan masyarakat di sekitar lokasi rumah yang akan diperbaiki. Tujuannya untuk memberikan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang mendasari kegiatan, hak dan tanggung jawab masing-masing pihak serta rencana perbaikan rumah korban bencana yang akan diselenggarakan. Hal ini diharap akan mendorong semua komponen masyarakat berperan aktif dalam implementasi kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendapatkan masukan serta memastikan bahwa pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendorong perangkat daerah atau Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait dan pemangku kepentingan lainnya memantau pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana.

Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M dalam laporannya menyampaikan, 19 Agustus lalu terjadi dua kali gempa. Gempa pertama pada siang hari berkekuatan 6,4 Skala Richter (SR). Gempa kedua terjadi malam hari sekitar pukul 23.00 Wita berkekuatan 6,9 SR. Jumlah rumah rusak 15.361 rusak. Sebanyak 2.326 rusak berat, 5.955 rusak sedang dan 7.080 rusak ringan. Gempa juga mengakibatkan 5 orang meninggal dunia, 1.584 orang luka-luka, 445.343 orang mengungsi, diperkirakan 14 unit fasilitas umum rusak dan terjadinya kerusakan bangunan rumah penduduk yang tersebar pada semua wilayah kecamatan di KSB. Saat ini sedang dilaksanakan verifikasi tahap keempat, dan direncakan rampung tanggal 20 September ini. Pengaturan penyelenggaraan dan organisasi perbaikan rumah korban bencana ini agar pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana berjalan efektif, efisien, dan tetap akuntabel.

Saat ini penanganan masuk tahap ketiga, yakni rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan gotong royong semua terlibat membersihkan dan merobohkan bangunan guna percepatan rekonstruksi. BNPB telah mentransfer ke 346 rekening warga yang rumahnya rusak berat untuk bisa menggunakan dana tersebut membangun rumahnya. “Gotong royong membangun rumah warga mulai dilaksanakan hari ini, ada tujuh rumah di Kecamatan Seteluk dan enam rumah di Kecamatan Poto Tano. Untuk tahap pertama, soal logistik sudah sangat baik. Tahap kedua, trauma healing juga baik, banyak stakeholders terlibat, LSM, TNI, Polri, Alim Ulama,” ungkap Bupati.

Bupati berpendapat, saat ini walau pun sedang dilakukan pembangunan pilot project dari rumah RISHA di 13 titik, tetapi dirasa masih memeerlukan opsi lain terkait model rumah. “Untuk pembangunan rumah memang awalnya konstruksi RISHA. Namun Pemda telah berkonsultasi dengan Kementerian PU agar rumah warga yang dibangun mengunakan tiga opsi, pertama dengan konstruksi batu konvensional. Kedua konstruksi rumah RISHA dan ketiga konstruksi rumah kayu. Jika pembangunan menggunakan konstruksi konvensional, maka keterlibatan masyarakat akan tinggi, karena di KSB ada Agen Gotong Royong yang menggerakkan masyarakat untuk bergotong royong. Sementara konstruksi RISHA kurang melibatkan gotong royong karena konstruksinya menggunakan beton cetak. Yang ideal dan diinginkan masyarakat adalah menggunakan konstruksi batu konvensional, tentu di bawah arahan dan pengawasan Kementerian PUPR agar rumahnya tahan gempa.” ujarnya. Saat ini sudah mulai terbentuk agen gotong royong, terdiri dari 279 orang yang juga melibatkan Babinsa dan Kamtibnas di KSB yang tujuannya menggerakkan masyarakat agar terlibat dalam pembangunan kembali Sumbawa Barat dengan tetap melibatkan pendampingan dari Kementerian PUPR dan TNI. Bupati meminta Kepala BNPB agar pencairan dana stimulan korban gempa yang rumahnya rusak sedang dan rusak ringan paralel dengan korban gempa yang rumahnya rusak berat. Masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang saat ini merasa tidak ada kepastian. Karenanya agar bisa disegerakan untuk perbaikan rumah warga.

Terkait masalah layanan pendidikan dan kesehatan, Bupati memastikan tetap berjalan meski darurat. Langkah awal pasca gempa, bersama pasukan gabungan melaksanakan pembersihan puing dan merobohkan bangunan pendidikan dan kesehatan. Kemudian membangun tenda darurat baik untuk layanan kesehatan maupun tempat belajar mengajar. Ini sambil menunggu bangunan sementara dari Kementerian PUPR dan pembangunan ulang bangunan yang rusak berat. Sementara fasilitas pemerintah dan ibadah menjadi prioritas kedua. “Trauma healling, logitsik dan sanitasi, layanan pendidikan, dan kesehatan darurat sudah mulai bisa ditangani dan berjalan walau dengan menggunakan tenda-tenda sementara di beberapa titik.” Jelasnya.

Kepala BNPB, Willem Rampangilei, yang pada acara tersebut hadir dengan didampingi Direktur Perbaikan Darurat, Ir. Medi Herlianto dan Direktur Penanganan Pengungsi, Tavip Joko Prahoro, menyatakan apresiasi dengan pernyataan Bupati Sumbawa Barat itu. ‘’Sangat cepat, dibantu rekan, jajaran dan masyarakat kerjanya luar biasa. Penanganan cepat oleh Bupati ini sangat sejalan dengan instruksi Presiden,” kata Kepala BNPB di Posko Komando Darurat Gempa Bumi di Kantor BPBD KSB, Sabtu pagi (15/09).

Apa yang dilakukan Bupati Sumbawa Barat telah menjadi pembicaraan di tingkat Pusat bahkan di provinsi lainnya. Karenanya, Kepala BNPB meminta bupati untuk membagi informasi dan pengalaman pada 24 Oktober 2018 di kegiatan rangkaian Bulan Pengurangan Risiko Bencana 2018, Medan, Sumatera Utara. ‘’Saya minta bapak Bupati sharing nanti, apalagi KSB punya Perda Gotong Royong, senjata ampuh dalam kesiapsiagaan bencana,” ujar Willem. Pemulihan harus dilaksanakan secara cepat sehingga memerlukan kolaborasi semua pihak mengingat penanganan bencana yang kompleks dan multidimensi serta musim penghujan yang biasanya sudah akan terjadi di akhir November.

Dijelaskan Kepala BNPB, dampak gempa di NTB telah menelan korban jiwa sebanyak 564 orang. Termasuk dua orang di Provinsi Bali. 350.000 orang masih mengungsi. Dampaknya pun kompleks. Mulai dari kerusakan perumahan warga, dampak ekonomi, sosial dan lainnya. Karenanya, penangananya pun harus kompleks. Minggu lalu BNPB dan Kepala Daerah yang daerahnya terdampak gempa telah melaksanakan rapat menyusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rencana aksi tersebut akan dirapatkan lagi pada 28 September dengan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nantinya akan dibahas tanggung jawab kementerian terkait.

Ditekankan Kepala BNPB, selain kecepatan dalam penanganan pasca gempa adalah akuntabilitas. Jangan sampai cepat tetapi akuntabilitas dikesampingkan. Karena ada kasus rekening ganda, setelah dicek ternyata untuk musholla. Karenanya pencairan harus ada rekomendasi PPK atau kelompok masyarakat atau di KSB ada agen gotong royong, itu menjamin akuntabilitas dan agar cepat.  Sebab ada daerah yang belum memiliki kelompok masyarakat sehingga mengandalkan PPK.

Akuntabilitas penyaluran dana harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan melalui pendampingan BPKP. Bantuan stimulan ini diberikan untuk digunakan dalam pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana, yang meliputi rumah rusak ringan, rumah rusak sedang, dan rumah rusak berat berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Penyaluran bantuan stimulan bagi rumah rusak berat akan dilakukan 2 tahap. Bantuan stimulan untuk rumah rusak ringan dan rumah rusak sedang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat tentang Penetapan Hasil Verifikasi Tahap I atas Kerusakan Bangunan Rumah Penduduk Akibat Bencana Gempa Bumi pada Masa Transisi Darurat ke Pemulihan di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 sudah dapat segera ditransfer dan untuk semakin memprcepat pembangunan rumah akan dibuat depo material pada setiap kecamatan.

Seluruh rangkaian atau alur pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah korban bencana harus terukur mulai dari input, proses pelaksanaan, output, outcome hingga dampak dari penyelenggaraan kegiatan. Setelah bencana terjadi, harus segera dilakukan pengkajian kebutuhan Perbaikan rumah korban bencana. berdasarkan hasil kajian dilakukan penyusunan rencana perbaikan rumah korban bencana termasuk pelaksanan, pelaporan serta monitoring dan evaluasi. Output kegiatan perbaikan rumah korban bencana diukur dari terbangunnya rumah sesuai standar teknis rumah tahan gempa. Outcome kegiatan perbaikan rumah korban bencana ialah rumah yang dibangun dihuni secara permanen oleh masyarakat terdampak bencana.

Hasil Verifikasi Tahap I ini terdiri dari 346 Unit Rumah Rusak Berat, 651 Unit Rumah Rusak Sedang, dan 1.084 Unit Rumah Rusak Ringan, sehingga total Rumah Rusak sebanyak 2.081 Unit. Target verifikasi rumah rusak seluruh NTB akan selesai pada September 2018 dan pada akhir Maret 2019 diharapkan pembangunan rumah sudah dapat selesai.

Selepas acara Kepala BNPB dan Gubernur KSB menyempatkan diri mengunjungi masyarakat terdampak dan pembangunan rumah warga dilaksanakan di dua lokasi, yakni Kecamatan Seteluk sebanyak tujuh unit rumah dan Kecamatan Poto Tano sebanyak enam unit rumah. Dua lokasi dusun yang dikunjungi sedang dilakukan proses pembangunan kembali secara gotong royong yang dilakukan masyarakat bersama TNI, Polri, dan K/L.

Kepala BNPB dalam kesempatan ini bertemu dan berdialog dengan agen-agen gotong royong serta menyaksikan pembersihan puing yang dibantu alat berat dari KemenPUPR di Dusun Seteluk Tengah, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan di Dusun Jembatan Kembar, Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, Kepala BNPB dan Bupati menyerahkan buku rekening untuk penyaluran dana stimulan pembangunan rumah warga yang rusak akibat gempa bumi. Di dua dusun tersebut selain memberi semangat masyarakat dan melihat gotong royong berbagai pihak, Kepala BNPB juga melakukan ritual peletakkan batu pertama pada pondasi rumah warga yang akan segera dibangun kembali dengan standar struktur bangunan tahan gempa dan konsep lebih baik. Selain Kepala BNPB dan Bupati, peletakan batu juga diikuti oleh Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Mustofa, S.I.K., M.H, Dandim 1628/Sumbawa Barat, Letkol Czi Eddy Oswaronto, S.T dan Pejabat Kementerian PUPR, I.G.W. Samsi.

Hingga saat ini, BNBP telah mencairkan dana stimulan  kepada 346 warga yang rumahnya rusak berat. Dana ditransfer dua tahap, masing-masing senilai Rp. 25 juta. Transfer bertahap dilakukan agar pembagian dana stimulan tersebut merata dan cepat. Ketika progres pembangunan rumahnya maju, transfer tahap dua pun dilaksanakan. Untuk sisa warga yang rumahnya rusak berat termasuk sedang dan ringan silahkan SK kan lagi dan kirim ke BNPB. Kepala BNPB berjanji jika SK data rumah warga yang rusak dikirim oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, maka pihaknya langsung akan mencairkan. ‘’Langsung, hitungan jam kita akan cairkan, Alhamdulillah KSB cepat, masyarakat harus bangga dengan Bupatinya yang bekerja cepat, dan jaga terus kekompakan ini, jaga terus gotong royong, ini,” imbuhnya.

Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut

Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan