Mulailah mengetik pada pencarian di atas dan tekan tombol kaca pembesar untuk mencari.

Pemerintah Indonesia Kirimkan Delegasi dalam High Level Meeting on The Midterm Review of SFDRR

Dilihat 7635 kali
Pemerintah Indonesia Kirimkan Delegasi dalam High Level Meeting on The Midterm Review of SFDRR

Foto : Pemerintah Indonesia mengirimkan tujuh orang delegasi dalam High Level Meeting on The Midterm of Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) yang diselenggarakan pada 18 hingga 19 Mei 2023 di kantor pusat Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat. (BNPB)


NEW YORK - Pemerintah Indonesia mengirimkan tujuh orang delegasi dalam High Level Meeting on The Midterm of Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR)  yang diselenggarakan pada 18 hingga 19 Mei 2023 di kantor pusat Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat. Delegasi yang dikirimkan terdiri dari lima orang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dua orang Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Para delegasi yang dipimpin oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati ini mengawali agenda dengan koordinasi internal serta persiapan substansi yang akan disampaikan selama sidang berlangsung. Selain sidang itu sendiri, para delegasi juga memanfaatkan waktu untuk dapat melakukan pertemuan bilateral bersama dengan mitra - mitra yang bergerak di bidang kebencanaan. 

Delegasi ini telah berpartisipasi aktif dalam berbagai agenda pertemuan antara lain: (i) High-Level Meeting; (ii) Leaders Roundtable Risk-Informed Sustainable Development; (iii) Leaders Roundtable Water for Resilience; (iv) Side-event WPS from the Lens of DRR; (v) Side-Event the Roles of States for Promoting Investments in DRR towards Resilient and Sustainable Future; (vi) Side Event Connecting the Outcome of  UN 2023 Water Conference and the MTR SFDRR in the context of Changing Climate; dan (vii) Rangkaian pertemuan bilateral dengan Special Representative of the Secretary-General DRR, Australia, China, Fiji, Meksiko, Federal Emergency Management Agency (FEMA) dan Huairou Commission.

Dalam pembukaan sidang, Ketua Delegasi menyampaikan Joint Statement yang mewakili negara - negara MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia) dan dilanjutkan dengan national statement. MIKTA bersepakat bahwa untuk mencapai pembangunan dan pemahaman yang lebih luas terhadap pengurangan risiko bencana, perlu dilakukan pencegahan bencana alam dan non-alam, saling mendukung dalam merespons kejadian bencana dan mengupayakan kerjasama yang lebih luas termasuk melalui berbagi pengetahuan dan pengalaman. Sedangkan dalam Country Statement, Indonesia mengusulkan pendekatan Sustainable Resilience yang mana menyelaraskan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. 

"Di tingkat lokal, Indonesia berinvestasi dalam membangun desa dan kota tahan bencana, unit pendidikan yang aman dan infrastruktur yang adaptif terhadap risiko bencana. Dengan memprioritaskan ketahanan masyarakat, Indonesia berkomitmet untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas adaptif serta berkontribusi pada bangsa yang lebih tangguh," ujar Raditya Jati dalam pertemuan Multistakeholder Pannel 4 tentang Pelokalan Resiliensi.

Sidang ditutup oleh Presiden General Assembly PBB Abdulla Shahid yang menyinggung tentang Resiliensi Berkelanjutan atau Sustainable Resilience.

"Saat ini ancaman risiko bencana tidak menjadikan momen terakhir bagi generasi kebanggaan kita, namun langkah kita dalam mengantisipasi hal ini menjadi awal dari era inklusivitas dan ketahanan berkelanjutan yang disertai kerendahan hati," tutup Abdulla. 


Abdul Muhari, Ph.D. 

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Penulis

Admin


BAGIKAN