Pembahasan Lanjutan Penyusunan Rancangan SNI Alat Peringatan Dini Longsor

TANGERANG SELATAN – Perwakilan BNPB dan UGM melakukan diskusi lanjutan mengenai penyusunan rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) alat peringatan dini longsor berbasis masyarakat. Diskusi tersebut berlangsung di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek) Serpong, Tangerang Selatan, pada Rabu (9/6). 

Selain agenda pembahasan rancangan SNI alat peringatan dini longsor, kunjungan tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan dari pengembang alat yang sudah dipasang di banyak titik wilayah rawan longsor. Direktur Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana BPPT Dr. M. Ilyas, S.T.,M.Sc. menyampaikan bahwa program kerja prioritas di lembaganya yaitu pengembangan sistem terkait kebencanaan.

Ilyas mengatakan, sistem yang dibangun antara lain pengembangan sistem peringatan dini bencana tsunami, sistem informasi kesehatan struktur bertingkat, sistem peringatan dini longsor, dan Indonesian Network for Disaster Information (INDI). 

Ia juga menegaskan, urusan bencana bukan hanya tugas BNPB, tetapi tugas bersama termasuk perguruan tinggi sehingga perlu kolaborasi dan kerja sama antar lembaga dalam membangun sistem peringatan dini longsor atau landslide early warning system (LEWS) yang handal dan mampu bersaing secara Internasional.

Sementara itu, Ir. Afrial Rosya, M.A., M.Si. selaku Direktur Peringatan Dini BNPB menyampaikan bahwa sebagus apapun infrastruktur peringatan dini yang dibangun jika tidak sampai atau tidak dipahami masyarakat akan menjadi kurang maksimal. 

“Saat ini BNPB mencoba mengkaji untuk mempercepat proses diseminasi informasi ke masyarakat bersama kementerian dan lembaga terkait,” ujar Afrial. 

Teknologi yang dikembangkan diharapkan dapat memudahkan masyarakat dan meningkatkan kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana. 

Senada dengan hal tersebut, Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Dr. Ir. Udrekh, S.E., M.Sc., menyampaikan bahwa kita harus memahami permasalahan secara komprehensif dari daerah yang terjadi bencana. Di sisi lain, kolaborasi antar lembaga sangat penting dalam mewujudkan sistem peringatan dini yang handal. 

“Kita juga harus berpikir untuk mulai mengembangkan sistem peringatan dini yang tidak hanya berfungsi sebagai alat peringatan dini, tapi juga mendukung fungsi lain untuk mendukung aktivitas harian masyarakat,” kata Udrekh. 

Perwakilan UGM, Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, S.T., M.T., Ph.D., IPU. Menyampaikan, secara umum konsep sistem peringatan dini longsor yang dikembangkan oleh BPPT sudah inline dengan SNI 8235:2017 tentang Sistem Peringatan Dini Gerakan Tanah. 

Ada 7 tahapah yang masuk dalam SNI tersebut yaitu penilaian risiko, sosialiasi, pembentukan tim siaga bencana, pembuatan panduan operasional evakuasi, penyusunan prosedur tetap, pemantauan, peringatan dini dan geladi evakuasi, membangun komitmen otoritas lokal dan masyarakat dalam pengoperasian dan pemeliharaan keseluruhan sistem peringatan dini gerakan tanah.

Saat ini BPPT telah banyak memasang Sistem Monitoring Peringatan Dini Longsor salah satunya yang menjadi pilot project adalah di Kampung Jati Radio, Desa Cililin, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. 

Terdapat beberapa modul yang telah dikembangkan untuk modul induk meliputi rain gauge, data logger, radio transceiver, SMS gateways, sirine evakuasi, sola cell panel, catu daya bateri dan untuk modul anak meliputi soil moisture, tilt meter, accelerometer, pressure transducer yang dilengkapi solar panel, catu daya baterai, dan penangkal petir. Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah investigasi ancaman bencana longsor, sosialisasi ke masyarakat, dan teknologi mitigasi bencana longsor.

Permasalahan sekarang dari alat-alat peringatan dini longsor yang sudah dipasang di Indonesia adalah perawatan. Banyak alat sudah dipasang akan tetapi kurang terawat baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah. Diharapkan melalui penyusunan rancangan SNI Alat Peringatan Dini Longsor dapat menjawab berbagai tantangan permasalahan yang ada di lapangan. Alat yang distandarkan harus operasional sesuai dengan kondisi wilayah dan juga mudah didapat sehingga dapat mewujudkan industri kebencanaan di Indonesia.

Dr. Raditya Jati

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut

Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan