Pemanfaatan Dana Bersama Penanggulangan Bencana

MATARAM – Dana bersama penanggulangan bencana menjadi salah satu solusi untuk menjawab kesenjangan tantangan yang dihadapi pemangku kepentingan. Ini menjadi topik diskusi dalam rangkaian Hari Kesiapsiagaan Bencana, yang diselenggarakan di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (28/4). 

Dana bersama atau disebut juga Pooling Fund Bencana (PFB) merupakan salah satu inovasi pendanaan penanggulangan bencana untuk menjawab tantangan keterbatasan anggaran penanggulangan bencana, baik di pusat dan daerah. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Rustian menyampaikan dari sisi regulasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana.  

“Dana Bersama Penanggulangan Bencana ini juga sudah ada peraturan Menteri keuangan (PMK), yaitu nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana,” ujar Rustian.

Rustian menyampaikan, pemanfaatan PFB diharapkan segera diujicobakan di BNPB pada tahun ini. Selain itu, kegiatan ini juga akan uji cobakan kepada kementerian/lembaga yang lain yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. 

BNPB bersama Kementerian Keuangan secara paralel melakukan finalisasi terhadap penyusunan instrumen dan tata kelola pendukung yang diperlukan untuk memastikan penyaluran dana. Pemanfaatan harus dilakukan secara akuntabel, efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Namun demikian PFB ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, Kementerian/lembaga dan kelompok masyarakat dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.  

Sementara itu, selain penganggaran, sinergi dan kolaborasi dibutuhkan dalam penanggulangan bencana. Sekretaris Utama BNPB Rustian menggarisbawahi perlunya kolaborasi pentaheliks.

Pihaknya selalu berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog, kerja sama dan kebijakan yang mendukung peran aktif lembaga usaha dalam sistem penanggulangan bencana di nasional dan daerah. Sumber daya di luar pemerintah sangat besar.  

Sosialisasi PFB ini terbagi menjadi dua sesi dengan menghadirkan narasumber dari BNPB dan Kementerian Keuangan, di antaranya Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dan Badan Kebijakan Fiskal. Penyelenggaraan sosialisasi yang dihadiri lebih dari 500 peserta berlangsung secara daring dan fisik di Graha Bakti Praja, Kota Mataram, Provinsi NTB.

Abdul Muhari, Ph.D.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut

Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan