Menuju GPDRR 2022, Bali Gelar Table Top Exercise Rencana Kontingensi Menghadapi Dampak Serangan Terorisme

DENPASAR - Indonesia selain rawan terjadi bencana yang disebabkan oleh faktor alam juga sangat rawan mengalami bencana yang disebabkan oleh faktor manusia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengklasifikasikan bencana dalam tiga jenis yaitu bencana alam, non-alam, dan bencana sosial. Bencana sosial diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terorisme.

Menjadi salah satu wilayah yang paling banyak dikunjungi wisatawan mancanegara, apabila aksi terror terjadi di Provinsi Bali, maka hal tersebut akan dengan cepat berdampak secara global.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Bidang Pencegahan mendukung sepenuhnya upaya kesiapsiagaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali sebagai bentuk dukungan kesiapan Bali menjadi tuan rumah penyelenggaraan event berskala internasional, salah satunya Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) tahun 2022 yang akan digelar pada bulan Mei mendatang. 

Dukungan tersebut dilakukan dalam bentuk kegiatan Table Top Exercise Rencana Kontigensi Menghadapi Dampak Serangan Terorisme di Bali yang dilaksanakan pada Selasa (25/1).

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali dalam laporannya menjelaskan, Table Top Exercise merupakan salah satu teknik latihan dalam bentuk diskusi untuk memberikan wadah bagi para pemangku kepentingan maupun aktor penanggulangan bencana untuk menggali pengalaman pembelajaran juga mendapatkan masukan, review, dan penyempurnaan pemahaman tentang sistem penanganan darurat bencana terpadu yang melibatkan multi sektoral. 

Deputi bidang pencegahan, Dra. Prasinta Dewi, M.A.P mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Bali tersebut. Ia menyebutkan, salah satu upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang dapat dilakukan dalam menghadapi ancaman bencana terorisme adalah dengan menyusun rencana kontigensi terorisme Provinsi Bali. 

"Dengan adanya rencana Kontigensi ini, maka pada saat situasi darurat para pemangku kepentingan mengetahui peran, tugas, dan fungsi mereka masing-masing dalam melakukan kegiatan tanggap darurat. Penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat akan lebih terpadu dan terkoordinir dengan baik," jelas Prasinta.

Selain itu, rencana kontigensi mampu memberikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk yang terdampak sebagai perwujudan dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan dari bencana.

Mengakhiri sambutannya, Prasinta Dewi menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini dan berharap hasil dari latihan ini akan menyempurnakan dokumen rencana kontingensi serta bisa segera di finalisasi bersama-sama dengan pemerintah daerah.

Abdul Muhari, Ph.D. 

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB 

Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut

Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan