Masukan Pemerintah Indonesia pada Pokja PRB G20
06 Mar 2025 09:08 WIB
Foto : Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan masukan atau kertas posisi pada Kelompok kerja Pengurangan Risiko Bencana (Pokja PRB) G20, Rabu (5/3). Hal ini berlangsung pada sidang pertama forum kerja sama multilateral yang diketuai Afrika Selatan. (Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi)
JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan masukan atau kertas posisi pada Kelompok kerja Pengurangan Risiko Bencana (Pokja PRB) G20, Rabu (5/3). Hal ini berlangsung pada sidang pertama forum kerja sama multilateral yang diketuai Afrika Selatan.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati menyampaikan beberapa poin masukan dalam sidang yang diselenggarakan secara dalam jaringan tersebut. Terdapat enam proposal prioritas pada Pokja PRB yang akan dihasilkan pada puncak pertemuan G20 nanti. Keenam prioritas tersebut membahas topik, diantaranya ketidakadilan dan pengurangan kerentanan, sistem peringatan dini, infrastruktur tangguh iklim dan bencana, pembiayaan PRB, pemulihan pascabencana dan pendekatan PRB berbasis ekosistem dan nature-based solutions (NbS).
Masukan diberikan terhadap proposal prioritas Pokja PRB pada kepemimpinan Afrika Selatan di G20 tahun 2025 ini. Raditya menyampaikan pada prioritas 1, Indonesia menyadari meningkatnya dampak perubahan iklim, yang memperburuk kerentanan dan ketidaksetaraan.
“Sebagai tanggapan, kami mengembangkan kerangka kerja perlindungan sosial adaptif, menggabungkan perlindungan sosial, adaptasi perubahan iklim dan manajemen risiko bencana,” ujar Raditya yang didampingi Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerja sama BNPB Irma Dewi Rismayati.
Raditya menggarisbawahi, Indonesia juga mendukung pengembangan pengetahuan dan pengalaman pada solusi transfer risiko, memastikan masyarakat yang berisiko dapat dengan cepat mengakses likuiditas baik sebelum maupun pascabencana.
“Selain itu, kami menekankan pentingnya memberdayakan pemuda, ilmuwan muda, dan profesional muda sebagai agen kunci untuk ketahanan masa depan,” papar Deputi.
Pada prioritas 2, Indonesia menyoroti pentingnya kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan sistem peringatan dini berbasis masyarakat. Hal ini dapat berkontribusi kepada negara-negara yang memang rawan bencana, seperti penyebaran pesan singkat sebagai bagian dari sistem peringatan dini.
Lebih lanjut Raditya mengatakan, pihaknya menyambut baik pembahasan mengenai rumah yang tangguh terhadap banjir maupun terjangan siklon. Topik ini sangat relevan dalam konteks Indonesia maupun isu utama mengenai perubahan iklim.
Pada kesempatan itu, Deputi Raditya Jati mengharapkan adanya klarifikasi lebih lanjut tentang tujuan dan prosedur rancangan prinsip-prinsip utama dalam pembiayaan PRB, termasuk manfaat dan tantangan ke depan. Hal tersebut disampaikan terkait dengan prioritas 4 pembiayaan PRB.
“Informasi ini akan sangat penting untuk dalam pembahasan internal kami dengan kementerian terkait,” tambahnya.
Sedangkan pada pada prioritas 5, Indonesia menyambut baik Kerangka Penilaian Kesiapan Pemulihan. Raditya berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada pembahasan prioritas tersebut ke depannya.
Pada prioritas 6, Indonesia mendukung pengembangan Ringkasan Studi Kasus dan Analisis Kebijakan tentang Insentif untuk nature-based solutions (NbS), termasuk subsidi, manfaat pajak, dan integrasi pendanaan iklim.
“Analisis semacam itu akan sangat berharga untuk mendorong keterlibatan sektor publik dan swasta,” tutup Raditya Jati.
Pertemuan ini diikuti oleh 227 peserta dari negara G20, beberapa negara lain yang diundang, lembaga-lembaga PBB dan Uni Eropa serta organisasi internasional lainnya. Pemerintah Afrika Selatan ditunjuk sebagai presidensi G20 yang puncak acaranya akan berlangsung di Johannesburg pada November 2025 nanti.
Abdul Muhari, Ph.D.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
Admin
