Mulailah mengetik pada pencarian di atas dan tekan tombol kaca pembesar untuk mencari.

Kepala BNPB Dampingi Presiden RI Serahkan Bantuan Stimulan Bagi Petani Gagal Panen Terdampak Bencana Banjir

Dilihat 1332 kali
Kepala BNPB Dampingi Presiden RI Serahkan Bantuan Stimulan Bagi Petani Gagal Panen Terdampak Bencana Banjir

Foto : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M., (baju putih dengan rompi hijau) mendampingi Presiden RI Joko Widodo dalam penyerahan bantuan stimulan kepada petani gagal panen (puso) akibat bencana alam banjir di Gor Bung Karno, Kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1). (Bidang Komunikasi Kebencanaan / Danung Arifin)

GROBOGAN - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M., mendampingi Presiden RI Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Widodo dalam penyerahan bantuan stimulan kepada petani gagal panen (puso) akibat bencana alam banjir di Gor Bung Karno, Kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1).

Bantuan stimulan ini diberikan kepada 1.360 orang petani yang mewakili lima kabupaten dan kota terdampak yaitu Grobogan, Jepara, Demak, Pati, dan Kudus. Besaran bantuan stimulan yang akan diterima sama dengan yang sebelumnya diserahkan kepada perwakilan petani di Pekalongan, Jawa Tengah, yaitu Rp 8.000.000/Ha untuk masing-masing petani.

Melalui pemberian bantuan itu, Presiden Jokowi berharap uang bantuan tersebut dapat segera diterima oleh para petani sehingga para petani bisa segera menanam padi.

"Moga-moga dalam waktu yang sangat dekat realisasi uangnya bisa segera diterima para petani dan langsung bisa dipakai untuk tandur, tanam, tandur, tanam, dan segera panen. Kalau sudah panen kita tidak usah banyak impor-impor lagi dari negara lain karena mereka juga sekarang ini juga mengerem semuanya, enggak jual berasnya," ujar Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, dampak perubahan iklim semakin nyata membawa peningkatan jumlah dan intensitas bencana hidrometeorologi basah yang berdampak salah satunya pada sektor pertanian.

Berdasarkan data BNPB Tahun 2023, terdapat 136 kabupaten dan kota di 20 provinsi yang terdampak gagal panen akibat banjir. Total lahan terdampak adalah 110.383,80 hektar dan 54.442,42 hektar diantaranya mengalami gagal panen (puso).

Akibat hal tersebut, lanjut Presiden, sedikitnya 22 negara menghentikan kebijakan ekspor berasnya dan memilih untuk mengamankan stok berasnya untuk kebutuhan dalam negerinya. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyebut bahwa petani memiliki peran sentral bagi Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

"22 negara sekarang ini menghentikan ekspor, menghentikan menjual berasnya kepada negara lain. Kalau penduduk sebuah negara hanya 10 juta, 25 juta, gampang. Kita ini 280 juta harus makan semuanya, nggih mboten? (benar tidak?-red). Oleh sebab itu, peran bapak, ibu para petani itu sangat penting bagi negara ini," jelasnya.

Berdasarkan usulan Pemerintah daerah terdampak, luas lahan yang perlu diberikan bantuan stimulan seluas 26.995,94 hektar dengan jumlah petani sebanyak 35.500 petani. Adapun untuk Provinsi Jawa Tengah, luas lahan pertanian yang gagal panen seluas 16.321 hektar, dengan jumlah petani terdampak sebanyak 6.439 petani.

"Untuk yang terdampak El Nino, banjir, dan sekarang ini ada kekeringan agak panjang, di Jawa Tengah itu ada 16 ribu hektare dan penerima pada hari ini adalah Kabupaten Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati. Bantuan yang diberikan ini juga sudah dihitung Rp 8 juta per hektare, sudah dihitung jadi Jenderal Suharyanto enggak mungkin keliru menghitungnya, pasti benar. Itu biaya produksi nggih. Nanti moga-moga bapak ibu dalam 3-4 bulan yang akan datang segera panen kemudian dari situlah produktivitas bisa kita naikkan," tandasnya.

Pencairan Mudah

Dalam laporannya kepada Presiden, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memastikan bahwa bantuan stimulan untuk petani ini akan disalurkan melalui Himpuan Bank Milik Negara (Himbara). Masyarakat penerima manfaat tidak dikenakan biaya atau potongan apapun, dan mekanisme pencairan dirancang sesederhana mungkin berbasiskan data masyarakat yang ditetapkan oleh Bupati/walikota.

Kendati demikian, aspek akuntabilitas tetap kami kedepankan dengan melibatkan pengawasan dan pendampingan dari BPKP dan inspektorat daerah.

“Dipastikan pencairan bantuan ini akan dilaksanakan sesederhana mungkin. Prosesnya mudah dan cepat,” jelas Suharyanto.

Melalui penyerahan bantuan stimulan ini, Kepala BNPB berharap dapat menjadi asa dan penambah semangat bagi masyarakat untuk turun kembali ke sawah di periode tanam pertama awal tahun ini. Sebagaimana yang sebelumnya dikatakan Presiden, kepada seluruh petani penerima ini diharapkan agar dapat segera menanam, sebab awal tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk penanaman padi. Di samping itu, harga gabah juga tinggi sehingga hal itu dapat memberikan keuntungan lebih bagi petani.

“Bantuan stimulan dari Bapak Presiden ini tentu saja akan menjadi asa dan penambah semangat bagi masyarakat untuk turun kembali ke sawah di periode tanam pertama awal tahun ini,” pungkas Suharyanto.

Turut hadir dalam penyerahan bantuan stimulan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen (Purn) Nana Sudjana, Menteri Pertanian, yang pada kesempatan ini diwakili Sekretaris Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, Kepala Kantor BPKP Provinsi Jawa Tengah, Bupati Grobogan Sri Sumarni, termasuk Anggota Komisi VIII DPR RI meliputi Wisnu Wijaya Adi Putra, Abdul Wachid, Sri Wulan dan Endang Maria Astuti.


Abdul Muhari, Ph.D.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Penulis

Admin


BAGIKAN