Mulailah mengetik pada pencarian di atas dan tekan tombol kaca pembesar untuk mencari.

HKB 2024, Menko PMK: Bencana Bukan Urusan Sembarangan

Dilihat 2173 kali
HKB 2024, Menko PMK: Bencana Bukan Urusan Sembarangan

Foto : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy didampingi oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M., Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah, Wali Kota Padang Hendri Septa menekan tombol untuk mengawali latihan kebencanaan pada puncak kegiatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2024, di Kota Padang, Sumatra Barat, pada Jumat (26/4). (Bidang Komunikasi Kebencanaan/Dume Harjuti Sinaga)

KOTA PADANG – Puncak kegiatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2024 berlangsung di Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat. Penekanan tombol menandai dimulainya latihan dan simulasi kebencanaan serentak di seluruh wilayah Indonesia, tepat pukul 10.00 waktu setempat. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekan tombol untuk mengawali latihan kebencanaan yang hanya berlangsung selama dua jam. Pada sambutan HKB 2024, Menko PMK menegaskan kebencanaan harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat. Muhadjir mengingatkan hal tersebut, khususnya kepada warga Sumatra Barat. 

“Bencana ini bukan urusan sembarangan, harus betul-betul menjadi perhatian sungguh pemerintah provinsi, pemerintah kota dan masyarakat tentang betapa bahayanya risiko di Sumatra Barat,” ujar Muhadjir di Youth Center Bagindo Aziz Chan, Kota Padang, Jumat (26/4). 

Lebih lanjut, Menko PMK menyampaikan, masing-masing wilayah kabupaten dan kota untuk secara detail mengenali ancaman bahaya di daerah. 

“Tidak cukup hanya memahami ancaman bahaya secara umum, tetapi juga memiliki informasi yang tepat dan data yang cukup di masing-masing wilayah, termasuk keadaan geologi maupun geografinya,” tambah Muhadjir. 

Pada konteks Sumatra Barat, Muhadjir mengatakan penanggulangan bencana bukan hanya menjadi  prioritas tetapi superprioritas. Hal ini dicontohkan Menko PMK dengan ilustrasi frekuensi kejadian bencana di wilayah itu dengan adanya rata-rata kejadian bencana 1,5 kali sehari.  

Namun demikian, Muhadjir optimis Sumatra Barat dapat menjadi model atau contoh baik terhadap provinsi lain dalam penanggulangan bencana. Ia berharap provinsi ini dapat menjadi rujukan nasional dan bahkan internasional. Menteri PMK mengajak semua pihak di Sumatra Barat untuk memperkuat penanggulangan bencana sehingga daerah ini bisa dimanfaatkan masyarakat secara luas, misalnya dengan gagasan wisata belajar penanggulangan bencana. 

HKB yang jatuh pada 26 April ini menjadi penanda kepada setiap warga masyarakat. Momen latihan atau simulasi bersama ini akan menjadi pengingat untuk menyadarkan mengenai bencana, yang selaras dengan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 

Pesan tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto yang turut menghadiri puncak kegiatan HKB 2024 di Kota Padang. Menurutnya HKB yang diselenggarakan setiap tahun dilakukan dengan lebih baik, sejak 2017 silam setelah 10 tahun UU disahkan. 

“Melalui latihan kesiapsiagaan, kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat meningkat,” tambah Suharyanto. 

Kepala BNPB mencontohkan penyelenggaraan HKB tiga tahun terakhir, sejak 2021 hingga 2023. Bertepatan dengan HKB, BNPB juga menyasar berbagai komunitas untuk melatih kesiapsiagaan. Seperti pada HKB tahun lalu di Kabupaten Lamongan, BNPB dan BPBD mengajak kesiapsiagaan komunitas di bantaran sungai. 

Pada setiap peringatan HKB, BNPB mengharapkan semua pihak dapat mengambil peran dalam latihan kesiapsiagaan, baik dalam lingkup keluarga, komunitas maupun tempat kerja. 

HKB Sumatra Barat

Kali ini BNPB memilih Sumatra Barat karena provinsi ini memiliki ancaman gempa megathrust Mentawai yang dapat memicu bahaya tsunami dengan kategori tinggi. Adanya potensi bahaya tersebut, peningkatan kesiapsiagaan sangat dibutuhkan masyarakat dan pemerintah daerah. 

Selain bencana geologi berupa gempa, tsunami dan erupsi gunung api, Sumatra memiliki ancaman bahaya hidrometeorologi basah, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor dan cuaca ekstrem.

Tak hanya latar belakang tersebut, Provinsi Sumatra Barat merupakan salah satu wilayah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan melalui program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project atau IDRIP, di antaranya Kabupaten Padang Pariaman dan Pesisir Selatan. 

HKB Sumatra Barat diikuti tidak hanya unsur pemerintah, tetapi juga institusi maupun elemen lain di daerah yang didukung organisasi non-pemerintah. 

Latihan atau simulasi kesiapsiagaan digelar di Kelurahan Lolong Belanti, Pasar Alai, sekolah-sekolah di Kota Padang, sekolah-sekolah dengan kategori Satuan Pendidikan Aman Bencana, PAUD di bawah binaan Aisiyah, SMP 25 Padang, SMP 1 Padang, SLB Salsabilla dan Mesjid Taqwa, Taratak Pariaman.

Pada puncak kegiatan HKB di Youth Center, BNPB menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah setempat, para mitra kerja serta masyarakat dan segenap relawan di wilayah tersebut.

Hadir pada puncak kegiatan HKB, Gubernur Sumatra Barat, perwakilan BMKG dan Basarnas, perwakilan Kedutaan Besar Australia, Walikota Padang, Forkompimda provinsi dan Kota Padang, Kepala pelaksana BPBD Provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatra Barat, Forum PRB Sumatra Barat dan mitra kerja dari unsur non-pemerintah.



Abdul Muhari, Ph.D.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB


Penulis

Admin


BAGIKAN