Gubernur Sumbar Perkenalkan Garis Biru Zona Aman Tsunami di HKB 2024

KOTA PADANG – Garis biru zona aman tsunami dikenalkan Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharrullah pada puncak kegiatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) pada Jumat (26/4). Fasilitas ini dapat membantu warga di Kota Padang untuk menghadapi ancaman tsunami. 

Garis biru zona aman tsunami atau blue line tsunami safe zone ini diinisiasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang untuk membantu masyarakat dalam melakukan evakuasi ketika peringatan dini tsunami diaktifkan. Gubernur Mahyeldi mengatakan, 19 wilayah administrasi kabupaten dan kota di wilayahnya, terdapat 7 wilayah yang memiliki dua ancaman bencana sekaligus, gempa dan tsunami. 

“Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami, di Kota Padang telah ditetapkan batas landaan tsunami berupa blue line yang kemudian disebut dengan terminologi tsunami safe zone,” ujar Gubernur Sumbar pada puncak kegiatan HKB 2024, Kota Padang, (26/4). 

Gubernur menyampaikan, garis biru tersebut sebagai batas perkiraan landaan yang sangat penting untuk diinformasikan kepada seluruh penduduk yang berada di zona merah bahaya tsunami. 

“Seluruh penduduk yang berada di zona merah atau di sisi barat blue line, apabila terjadi gempa bumi yang berpotensi tsunami, maka evakuasi horizontal yang dilakukan harus bisa mencapai batas landaan tersebut,” jelas Gubernur.

Gubernur menambahkan, pada waktu yang bersamaan warga yang berada di sisi timur tsunami safe zone tidak perlu melakukan evakuasi horizontal karena sesungguhnya mereka telah berada pada kawasan aman dari landaan tsunami,” tambahnya.

Sebanyak 22 titik penanda garis biru zona aman tsunami di Kota Padang, di antaranya di kawasan Sawahan Jati, Jati Adabiah, Ampang, dan sekitar Kantor Camat Nanggalo. 

Melalui garis biru ini, masyarakat dapat secara mudah mengidentifikasi posisinya sehingga terhindar dari ancaman bahaya tsunami. Namun, Gubernur menekankan, ini harus dibarengi dengan pemahaman warga dan latihan secara rutin, seperti saat melakukan evakuasi mandiri ke tempat aman. 

EWS Inklusi

Sementara itu, masih dalam konteks kesiapsiagaan tsunami, Pemerintah Kota Padang juga menyediakan fasilitas peringatan dini tsunami atau early warning system atau EWS inklusif untuk kelompok rentan tuna rungu. 

“Kemudian selain penerapan blue line, kami juga akan memaksimalkan pemanfaatan early warning system yang ada menjadi EWS inklusi,” jelas Gubernur. 

EWS ini merupakan inovasi sederhana, yaitu adanya penambahan lampu rotary warna merah. Apabila perangkat EWS diaktifkan dan lampu merahnya menyala. Itu adalah tanda untuk segera melakukan evakuasi horizontal atau vertikal.

Sebanyak 17.000 warga penyandang disabilitas, termasuk mereka yang mengalami gangguan pendengaran, di Provinsi Sumatra Barat. Populasi kelompok tersebut tersebar di berbagai wilayah kabupaten dan kota. 

“Mereka juga punya hak yang sama untuk mendapat layanan evakuasi bencana sebagaimana manusia normal lainnya. Sehingga dengan demikian maka EWS inklusi sesungguhnya adalah implementasi dan pemenuhan amanat undang-undang untuk melindungi segenap bangsa Indonesia,” ujar Gubernur. 

Selama latihan dan simulasi pada HKB 2024, warga Kota Padang melakukan evakuasi mandiri dengan mengenali garis biru zona aman tsunami, seperti yang dilakukan komunitas di kawasan Pasar Alai.

Abdul Muhari, Ph.D.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut

Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan