Mulailah mengetik pada pencarian di atas dan tekan tombol kaca pembesar untuk mencari.

BNPB-Swiss-Pemkab Diskusikan Penguatan EWS Lahar Semeru

Dilihat 75 kali
BNPB-Swiss-Pemkab Diskusikan Penguatan EWS Lahar Semeru

Foto : BNPB, Pemerintah Swiss dan Pemkab Lumajang melaksanakan diskusi penguatan EWS Lahar Semeru yang berlangsung di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa (5/6). (BNPB)

LUMAJANG – Aktivitas Gunung api Semeru masih memberikan ancaman terhadap masyarakat sekitar lereng. Upaya aksi dini untuk mencegah dan memitigasi dampak perlu mendapatkan penguatan sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) yang handal. 

Hal tersebut menjadi topik utama diskusi kelompok terpumpun (FGD) yang diinisiasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Swiss melalui Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). FGD melibatkan pemangku kepentingan termasuk dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang. Nantinya hasil dari diskusi akan memutakhirkan prosedur operasi standar atau SOP untuk peringatan dini banjir lahar dingin Gunung Semeru. 

Kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa (5/6) merupakan tindak lanjut dari diskusi lintas kementerian dan lembaga pada November 2024 dan Januari 2025. Saat itu, pemangku kepentingan menyoroti pentingnya EWS yang antisipatif. 

Saat ini, peringatan baru diberikan dalam status 'Awas', hanya 1–2 jam sebelum lahar mengalir. Dengan SOP yang baru, diharapkan pengambilan keputusan dan aksi dini dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB, Dr. Afrial Rosya, menekankan perlunya kolaborasi antara lembaga lokal dan nasional dalam menyusun sistem peringatan dini yang terintegrasi, khususnya di bidang meteorologi, hidrologi, vulkanologi, dan geologi. 

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi, menyampaikan bahwa sistem baru ini akan melengkapi EWS yang sudah ada, mencakup pemantauan aliran dari hulu ke hilir, serta memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di empat desa prioritas, yaitu Jugosari, Gondoruso, Pasrujambe, dan Kertosari.

Sebagai bentuk dukungan, SDC akan mendukung penambahan empat automatic rain gauge (ARG) dan satu automatic weather station untuk memperkuat sistem pemantauan cuaca BMKG. 

Selain itu, akan dibangun empat sirene dan dilakukan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana). Mekanisme yang akan dibangun juga akan tetap terintegrasi dengan sistem pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) saat ini.

Philippe Brunet, Head of SDC Regional Hub, menyebutkan bahwa penguatan sistem peringatan dini merupakan prioritas kerja sama secara global, termasuk Pemerintah Swiss dan kegiatan penguatan peringatan dini di Kabupaten Lumajang ini bisa menjadi contoh inisiatif dan momentum penting bagi kawasan ASEAN, Asia Pasific dan global. 

Sementara itu, SDC Project Manager Indonesia-ASEAN Constance Jaillet menambahkan, peningkatan kapasitas BPBD dalam menyampaikan status siaga kepada masyarakat adalah kunci keberhasilan sistem ini.

FGD ini melibatkan berbagai pihak termasuk PVMBG, BMKG, BBWS Brantas, Dinas PU, dan pemangku kepentingan lain. Rencana finalisasi dokumen SOP dijadwalkan pada akhir Mei 2025 dan diharapkan dapat menjadi pedoman operasional yang efektif dalam menghadapi potensi bencana banjir lahar dingin Gunung Semeru.

Selain kegiatan FGD ini juga ada kegiatan Training of Trainers (TOT) fasilitator Destana yang sudah dilaksanakan sejak 5 Mei 2025 yang dilakukan di Desa Jugosari, Pasrujambe, Kertosari dan Gondoruso. ToT melibatkan 16 fasilitator desa dan 3 fasilitator kabupaten.



Abdul Muhari, Ph.D.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Penulis

Admin


BAGIKAN