Mulailah mengetik pada pencarian di atas dan tekan tombol kaca pembesar untuk mencari.

BNPB Pulihkan Ekonomi Masyarakat Terdampak Banjir di Kalimantan Selatan

Dilihat 4301 kali
BNPB Pulihkan Ekonomi Masyarakat Terdampak Banjir di Kalimantan Selatan

Foto : BNPB melalui Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melakukan upaya pemulihan ekonomi dalam program pembinaan dan pendampingan ekonomi (PPE) berkerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dengan membentuk Tim Pelaksana Pembinaan Pendampingan Ekonomi untuk wilayah Kalimantan Selatan. (Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

BALANGAN – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melakukan upaya pemulihan ekonomi dalam program pembinaan dan pendampingan ekonomi (PPE) berkerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dengan membentuk Tim Pelaksana Pembinaan Pendampingan Ekonomi untuk wilayah Kalimantan Selatan. 

Seperti diketahui bencana banjir dan longsor melanda Provinsi Kalimantan Selatan pada awal tahun 2021 yang menyebabkan beberapa wilayah adminitratif terkena dampak. Hal itu mendasari BNPB untuk melakukan program pendampingan ekonomi sebagai upaya meringankan beban ekonomi masyarakat terdampak bencana di dua wilayah terdampak pada tahun 2022 yang lalu, terbentuklah 4 Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang terdiri dari 2 Pokmas di Kabupaten Banjar beranggotakan 37 orang dan 2 Pokmas  di Kabupaten Balangan dengan 30 anggota. Adapun hasil dari pendampingan ekonomi ini ialah usaha peternakan ayam petelur.

Eny Supartini selaku Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB, berkesempatan untuk bertemu dan memberikan Nomor Induk Berusaha Pokmas mengatakan,  setelah mengikuti program pembinaan dan pendampingan ekonomi kelompok masyarakat usaha peternakan ayam petelur diharapkan menjadi kelompok usaha mandiri dan berkelanjutan serta menjadi model percontohan bagi wilayah terdampak lainnya.

“Kami berharap empat pokmas usaha peternakan ayam petelur hasil program PPE 2023 ini dapat menjadi model program percontohan dan bisa dijadikan rujukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya BPBD di Kalsel dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana,” kata Eny Supartini di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Kamis (25/5).

Pendampingan BNPB ini hingga pemberian izin usaha, sehingga para pokmas memiliki legalitas dalam menjalankan usahanya.

“Setelah pokmas ini memperoleh Nomor Induk Berusaha, kami berharap pemerintah daerah memfasilitasi dalam mengakses sumber pendanaan seperti KUR serta pelatihan-pelatihan dalam inovasi pengembangan produk dan digitalisasi usaha sehingga Pokmas makin tumbuh lebih baik dan berkelanjutan (sustainbility) usahanya,” tutupnya.

Pada kesempatan berbeda, penyerahan NIB dilakukan oleh Kasubdit Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi, Ali Rakhman, kepada  Pokmas di Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Rabu (24/5/).


Abdul Muhari, Ph.D. 

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Penulis

Admin


BAGIKAN