BNPB Kembangkan Penyusunan Kurikulum Senior Disaster Management System

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pusdiklat PB) mengembangkan penyusunan kurikulum Senior Disaster Management System melalui evaluasi menyeluruh dengan metode After Action Review (AAR) guna memahami efektivitas pelatihan dan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan serta rekomendasi perbaikan untuk efisiensi pelatihan di masa mendatang.

Dalam kegiatan ini, para penyusun melengkapi draft Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan, Rencana Pembelajaran serta peninjauan ulang relevansi dan kesesuaian kompetensi dasar dan indikator keberhasilannya.

Kurikulum ini dirancang secara komprehensif sejalan dengan prinsip manajemen bencana, yaitu mulai dari fase pra, saat, dan pascabencana. Materi pelatihan terdiri dari Sistem PB, Prinsip Dasar PB, Manajemen Pencegahan, Manajemen Kedaruratan Bencana, Kepemimpinan di Masa Krisis, Tatakelola Logistik dan Peralatan, Manajemen Pemulihan dan Rekonstruksi, juga Visitasi Lapangan yang terdiri lebih dari 60 jam pelajaran.

Adapun kurikulum ini digunakan pada pelatihan Senior Disaster Management Trainee (SDMT) yang merupakan pelatihan khusus untuk para pengambil keputusan di pusat maupun daerah terkait dengan penanggulangan bencana.

Salah satu sasaran utamanya adalah para Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia wajib mengikuti pelatihan ini selama 10 hari di Pusdiklat PB, Sentul, Bogor. 

Sebelumnya pelatihan ini telah dilaksanakan pada 21 Oktober sampai 1 November 2024 dan dihadiri oleh 69 kepala pelaksana BPBD kabupaten/kota di Indonesia. 

Pelatihan SDMT dilatarbelakangi oleh posisi Indonesia yang memiliki tantangan besar untuk memperkuat kesiapsiagaan dan kapasitas manajemen bencana. Oleh karenanya, diperlukan pemimpin yang memiliki kemampuan dalam komunikasi risiko, koordinasi yang efisien, serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat di tengah krisis. 

Kepala Pusdiklat PB BNPB Kheriawan S.Pd.I, M.M., menyampaikan bahwa Kepala BPBD perlu mengambil keputusan secara tepat dan cepat saat bencana terjadi, mengingat bahwa dalam kondisi darurat, keputusan yang salah bisa memperburuk situasi. 

Dirinya menjelaskan Kepala BPBD diharapkan dapat lebih efektif dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, organisasi kemanusiaan, kepolisian dan militer, agar penanggulangan bencana berjalan lancar dan sesuai prosedur.

Kheriawan berharap, pelatihan SDMT ini nantinya dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan para Kepala BPBD dalam membuat keputusan yang tepat, cepat dan efektif dalam situasi bencana. Kepala BPBD dilatih untuk mampu menganalisis situasi bencana dengan cepat dan tepat, memahami potensi ancaman, serta memprioritaskan tindakan yang harus dilakukan untuk mitigasi dan penanggulangan bencana.

Pada kesempatan yang sama, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Syamsul Ma’arif selaku Doses Tetap Universitas Pertahanan Program Studi S2 Manajemen Bencana sekaligus Kepala BNPB Pertama turut mengemukakan bahwa pelatihan SDMT didasarkan pada enam faktor penting, diantaranya peningkatan frekuensi dan instensitas bencana, di mana posisi Indonesia dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi sehingga Kepala BPBD perlu memahami dan siap menghadapi situasi krisis tersebut.

Kedua adalah peningkatan kapasitas manajerial, bahwa setiap kepala BPBD bertanggungjawab untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan upaya penanggulangan bencana. Ketiga, manajemen bencana memerlukan keterampilan teknis yang mendalam, mulai dari pemetaan risiko hingga penanganan darurat dan pemulihan pascabencana. 

Keempat, penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan memerlukan koordinasi antar berbagai lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal. Pelatihan ini turut memfasilitasi jaringan dan kolaborasi antar Kepala BPBD di seluruh Indonesia, yang dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penanganan bencana. 

Kelima, penguatan kebijakan dan strategi untuk Kepala BPBD dalam menanggulangi bencana dan terakhir yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Kepala BPBD harus mampu mengembangkan dan melaksanakan program-program edukasi dan pelatihan untuk masyarakat agar mereka lebih siap menghadapi bencana. 

Untuk mempersiapkan pemimpin yang mampu menghadapi tantangan penanggulangan bencana secara efektif dan strategis , penyusunan kurikulum ini diharapkan dapat menyempurnakan pelatihan kepala BPBD se-Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip manajemen bencana serta dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka sehingga mampu mengurangi risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan.

Sebagai informasi, kegiatan yang dilaksanakan pada 9 hingga 13 Desember 2024 di Jakarta ini didukung oleh INVEST DM 2.0. dan melibatkan Kementerian Dalam Negeri yang memberikan dorongan dan penguatan tentang kebijakan dari kelembagaan dan regulasi bagi pelatihan SDMT sebagai persyaratan bagi Kepala BPBD untuk menduduki jabatan di BPBD.

Abdul Muhari, Ph.D.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Kebencanaan BNPB

Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut

Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan