BNPB Gelar Rapat Koordinasi Pemulihan Lingkungan Pascabencana, Tegaskan Komitmen Kolektif untuk Cinta Bumi
22 Apr 2025 18:12 WIB
Foto : Rapat Koordinasi Pemulihan Lingkungan Pascabencana dengan tema “Sadar Pemulihan Lingkungan Pascabencana sebagai Wujud Cinta Bumi.” Kegiatan ini dilangsungkan secara hybrid dari Ruang 101 INA-DRTG Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (22/4) (Bidang Komunikasi Kebencanaan / Rusnadi Suyatman Putra)
SENTUL – Bertepatan dengan peringatan Hari Bumi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam (PPSESDA), Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pemulihan Lingkungan Pascabencana dengan tema “Sadar Pemulihan Lingkungan Pascabencana sebagai Wujud Cinta Bumi.” Kegiatan ini dilangsungkan secara hybrid dari Ruang 101 INA-DRTG Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa (22/4).
Dalam arahannya, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah, menyampaikan bahwa peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia akibat krisis iklim menuntut respons kolektif dan lintas sektor. Ia menekankan bahwa pemulihan lingkungan bukan hanya urusan pemerintah, melainkan tugas bersama seluruh elemen bangsa yang tergabung dalam pilar Pentahelix — pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media.
Sampai dengan 16 April 2025, BNPB mencatat telah terjadi 895 kejadian bencana, didominasi oleh banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Selain menyebabkan kerugian fisik dan sosial, bencana juga merusak ekosistem lingkungan dan meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemulihan lingkungan dipandang sebagai fondasi penting dalam membangun daya lenting masyarakat pascabencana.
Rapat ini bertujuan memperkuat koordinasi multipihak dalam memulihkan lingkungan pascabencana secara terencana, terpadu, dan akuntabel. Kegiatan ini diisi dengan seminar dan Focus Group Discussion (FGD) peserta rapat dari unsur Pentahelix menghadirkan narasumber dari BNPB, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup, Human Initiative, serta penanggap dari Kementerian Kehutanan dan Humanitarian Forum Indonesia. Diskusi mengangkat isu regulasi, tantangan lapangan, serta strategi penguatan kebijakan pemulihan yang berbasis bukti dan praktik empirik.
Selain menginventarisasi regulasi dan kendala yang dihadapi di lapangan, forum ini juga menyoroti pentingnya keterpaduan antara pemulihan lingkungan dengan penguatan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana, serta pelestarian lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 serta agenda prioritas nasional Presiden RI.
Direktur PPSESDA, Eny Supartini, dalam laporannya menekankan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah strategis ke depan, termasuk menyusun rekomendasi kebijakan yang konkret serta memperkuat sinergi antar-helix demi keberlanjutan emas hijau Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga selesai ini ditutup dengan rangkuman hasil FGD yang disampaikan oleh Dr. Asep Supriatna, Kasubdit Pemulihan dan Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan serta komitmen bersama dari seluruh peserta untuk membentuk Kelompok Kerja Pemulihan agar penyelenggaraan pemulihan pascabencana lebih terpadu, cepat, efektif dan akuntabel sebagai bentuk nyata cinta terhadap bumi dan generasi masa depan.
Abdul Muhari, Ph.D.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
Admin
