BNPB Gelar Focus Group Discussion Kolaborasi Multipihak Dalam Pemulihan Pasca Bencana

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi, dan Sumber daya Alam (Dit.PPSESDA) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema kolaborasi multipihak dalam pemulihan pasca bencana yang dihelat di Hotel Bidakara, Jakarta. Kamis (22/08).

Kejadian bencana selalu menimbulkan dampak baik dampak fisik, dampak sosial, dampak ekonomi, maupun dampak kerusakan lingkungan. Kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi dan meningkatnya resiko yang timbul akibat terjadinya bencana memberikan pengaruh terhadap penduduk baik secara individu, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. 

Dalam skala yang lebih besar, dampak bencana bahkan dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi dan sumber daya alam masyarakat sehingga diperlukan intervensi multipihak dalam menyusun dan melaksanakan upaya pemulihan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam.

Laporan Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Dra. Eny Supartini, MM, kegiatan FGD ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan strategis serta upaya upaya peningkatan/penguatan pada sektor ekonomi, sosial dan SDA yang bertujuan untuk : 

1.     Memetakan potensi dan peran serta aktor lembaga non pemerintah untuk melakukan pemulihan pasca bencana.

2.    Pembagian peran dan desain kerjasama multipihak dalam rangka penguatan sektor sosial, ekonomi dan sumber daya alam lingkungan di wilayah pasca bencana.

3.    Membentuk komitmen multipihak dalam pelaksanaan pemulihan sosial, ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan.

Pada kesempatan ini Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah S.Pd.,M.AP.,M.M  menjadi keynote speech dan dalam sambutannya Jarwansyah mengatakan bahwa sinergitas serta kolaborasi multipihak dalam berbagai upaya penanggulangan bencana di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan strategis, termasuk dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 fahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Adapun pembicara yang hadir pada FGD tersebut dari Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Surya Rahman Muhammad; Human Initiative, Isyi Karimah; Forum Lembaga Usaha Penanggulangan Bencana Indonesia (ForLUPBI), Ign.R.Urip Widodo dan BNPB, Dr. Asep Supriatna.

Kegiatan FGD ini dihadiri oleh peserta dari BNPB dan berbagai organisasi non pemerintah serta dunia usaha yang terlibat secara langsung dalam penanggulangan bencana di Indonesia, antara lain adalah ForLUPBI, Palang Merah Indonesia, MDMC, Baznas, Planas, PRB, HFI, UNOCHA, UNFPA, UNWoman, Tim PETRA-UNDP, Kadin, Human Initiative, FAMM, LPBI NU, Senkom Mitra Polri dan kalangan dunia usaha.

Melalui kolaborasi multipihak berbasis klaster diharapkan dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pemulihan pasca bencana, ujar Kasubdit Pemulihan dan Peningkatan Produktifitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan BNPB, Dr. Asep Supriatna dalam paparannya.

Abdul Muhari, Ph.D. 

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut

Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan