BNPB Evaluasi SPM Sub Urusan Bencana bagi Daerah

BALIKPAPAN – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan Evaluasi Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana, berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Kamis (13/10). Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan implementasi SPM dengan hasil memberikan rekomendasi untuk memperkuat instrument pelaksanaan SPM bagi pemerintah daerah.

Pertemuan ini dibuka oleh Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurniawan yang menyampaikan akan membentuk sekretariat SPM di BNPB untuk mempermudah koordinasi dan pengawasan secara langsung.

“Ke depan akan dibentuk Sekertariat SPM di BNPB yang terdiri dari Tim Asistensi dan Tim Monitoring dan Evaluasi yang akan melalukan pengawasan terhadap implementasi SPM Sub Urusan Bencana sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018,” ucap Lilik.

Adapun kegiatan ini menghadirkan para pembicara antara lain Raditya Jati selaku Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB dengan tema Posisi Strategis BNPB dalam Implementasi SPM Sub Urusan Bencana yang difokuskan pada Kebijakan BNPB dalam Implementasi SPM, jenis dan bentuk dukungan BNPB dalam implementasi SPM.

Kemudian Himawan Hariyoga Djojokusumo selaku Deputi Bidang Pengembangan Regional, Bappenas dengan tema Implementasi Kebijakan Pembangunan Nasional dalam Kerangka Kewenangan Pemerintah Daerah yang difokuskan pada penanggulangan bencana dalam kebijakan-kebijakan pembangunan nasional, kebijakan mana saja yang menjadi kewenangan pemerintah daerah baik yang SPM sub urusan bencana maupun selain SPM, serta strategi pencapaiannya dalam sisa kurun waktu pelaksanaan RPJMN 2020-2024.

Selanjutnya Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA dengan tema Strategi Implementasi SPM Sub Urusan Bencana yang difokuskan pada arah kebijakan SPM Sub Urusan Bencana, target kinerja, indikator kinerja serta strategi implementasi.

Pada pertemuan ini telah dilakukan identifikasi tantangan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam implementasi SPM Sub Urusan Bencana dan akan dijadikan bahan pembahasan bersama antara Kementerian/Lembaga.

Abdul Muhari, Ph.D.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB 

Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut

Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan