BNPB dan BSN Sosialisasikan Revisi SNI Destana Fase Dua

Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana menggelar Webinar Series Standar Nasional Indonesia (SNI) Kebencanaan yang ketiga pada Selasa (6/5). Acara yang didukung oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komite Teknis (Komtek) 13-08, dan Program Siap Siaga dilaksanakan secara daring melalui ruang komunikasi digital dan siaran langsung Youtube. Seri ketiga webinar ini ditujukan untuk Kementerian/Lembaga terkait dan mampu menarik antusiasme lebih dari 700 peserta.

Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana BNPB selaku Sekretariat Komtek 13-08 melakukan diseminasi informasi kepada seluruh kalangan agar SNI yang telah dirumuskan dapat diketahui dan dimanfaatkan secara luas. Komtek 13-08 telah menyusun sebanyak 23 SNI Kebencanaan, sedangkan webinar kali ini difokuskan pada penjelasan SNI 8357:2024, Desa tangguh bencana (Destana) yang merupakan revisi dari SNI 8357:2017, Desa dan kelurahan tangguh bencana.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi dari BNPB Raditya Jati menyampaikan bahwa standardisasi menjadi krusial, baik melalui ISO maupun SNI yang dikembangkan secara bersama oleh berbagai pihak. Tantangannya adalah bagaimana implementasi ini dapat terlaksana dengan baik, terutama bagi BPBD. 

“Pentingnya standardisasi terlihat dari upaya kita untuk bergerak bersama menerapkan SNI hingga tingkat desa. Meskipun terjadi penurunan indeks risiko bencana sebesar lebih dari dua persen, kabupaten atau kota hingga kecamatan dan desa harus bertanggung jawab dan siap menghadapi bencana di wilayah masing-masing”, ujar Raditya.

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Lilik Kurniawan menyampaikan  dengan adanya standardisasi, kita memiliki acuan dalam bekerja secara terkoordinasi dan efektif. Mewujudkan destana adalah impian seluruh unsur pentahelix yang ingin memfasilitasi masyarakat untuk semakin sadar dan aktif dalam menghadapi risiko bencana. Namun, perlu ditegaskan bahwa destana bukanlah jaminan bahwa sebuah desa akan bebas dari bencana.

Selanjutnya Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN, Hendro Kusumo, juga menyampaikan bahwa kita memiliki rujukan standar internasional yang menjadi panduan dalam penanggulangan bencana di bawah International Organization for Standardization Technical Committee (ISO/TC) 292 yang mengatur tentang keamanan dan ketahanan masyarakat.

Instrumen penting dalam memperkuat ketangguhan desa dan kelurahan adalah Penilaian Ketangguhan Desa (PKD). PKD memberikan dasar pengukuran yang objektif dan komprehensif terhadap berbagai aspek yang memengaruhi ketangguhan sebuah wilayah.

SNI Destana diharapkan dapat menjadi standar yang merangkum berbagai program dan inisiatif terkait kesiapsiagaan dan ketangguhan komunitas dan juga menjadi referensi, meskipun sifatnya sukarela bagi berbagai pihak dalam membentuk desa tangguh bencana.

Abdul Muhari, Ph.D.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut

Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan