Mulailah mengetik pada pencarian di atas dan tekan tombol kaca pembesar untuk mencari.

BNPB Beri Pembekalan Fasilitator untuk Penguatan Respon Ancaman Erupsi Gunung Api Dekat Laut

Dilihat 1674 kali
BNPB Beri Pembekalan Fasilitator untuk Penguatan Respon Ancaman Erupsi Gunung Api Dekat Laut

Foto : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Peringatan Dini memberikan Pembekalan Fasilitator Sistem Peringatan Dini Bencana sebagai langkah penguatan respon masyarakat dalam sistem peringatan dini ancaman erupsi gunung api dekat laut, Selasa (7/3). (Direktorat Peringatan Dini BNPB)


JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Peringatan Dini memberikan Pembekalan Fasilitator Sistem Peringatan Dini Bencana sebagai langkah penguatan respon masyarakat dalam peringatan dini ancaman erupsi gunung api (dekat laut). Kegiatan yang diselenggarakan pada 7 hingga 9 Maret di Tangerang tersebut masuk dalam program Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2023.

Pada kesempatn ini pembekalan fasilitator lebih memfokuskan pada kearifan lokal masyarakat daerah dalam menghadapi erupsi Gunung Anak Krakatau yang berada di Perairan Selatan Sunda.

Gunung Anak Krakatau sebelumnya pernah mengalami erupsi dan menyebabkan tsunami atipikal pada tahun 2018 lalu. Fenomena tersebut menelan korban hingga 437 jiwa meninggal dunia. Berkaca dari kejadian tesebut, masyarakat menjadi ujung tombak dalam memahami karakteristik ancaman bencana, cascading hazard, dan memahami respon peringatan dini.

Direktur Peringatan Dini BNPB, Afrial Rosya mengatakan kunci keberhasilan peringatan dini bertumpu pada kapasitas masyarakat.

“Masyarakat adalah kunci dari respon peringatan dini yang responsif dan antisipatif. Fasilitator harus memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang peringatan dini bahaya bencana agar dapat menjembatani masyarakat dan sistem pemerintahan. Tidak kalah penting, BPBD juga diharapakan dapat mereplikasi program dan stimulan yang telah diberikan," tegas Afrial pada pembukaan kegiatan.  

Pembekalan diawali dengan survei lapangan ke beberapa desa di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, yang merupakan daerah terdampak tsunami atipikal pada tahun 2018. Berdasarkan kriteria yang telah dibangun dalam survei, maka terpilih 3 (tiga) desa yang akan diintervensi secara lanjut yaitu Desa Pasauran di Kabupaten Serang, serta Desa Sidamukti dan Desa Sukarame di Kabupaten Pandeglang.

Sasaran intervensi kegiatan berada di masyarakat desa tersebut, yang dalam penguatannya nanti akan didampingi oleh fasilitator daerah. Fasilitator daerah terdiri dari personel perwakilan BPBD kabupaten, mitra lokal, dan masyarakat. 

Sebelum melakukan pendampingan, fasilitator daerah akan dibekali materi terkait sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat melalui pembekalan online yang telah dilakukan pada Senin (27/2) dan dan pembekalan offline pada Selasa (7/3) hingga Kamis (9/3). 

Fasilitator daerah diharapkan dapat mendampingi masyarakat di desa dalam merespon informasi peringatan dini, memfasilitasi dalam penyusunan protokol, dan protap peringatan dini bencana sesuai ancaman yang ada.

Komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan demi keselamatan masayarakat sepanjang pantai menjadi prioritas. Keberlangsungan kegiatan ini diharapkan terus terjaga, sehingga BPBD dapat mereplikasi kegiatan ini untuk desa lainnya di sepanjang daerah rawan ancaman bencana tersebut.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi menegaskan bahwa program penguatan respon masyarakat adalah salah satu bentuk nyata implementasi Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana pada BNPB dan BPBD. Ia juga menekankan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023 beberapa waktu lalu. 

“Langkah antisipasi yang menjadi proporsi besar bagi masyarakat berupa kesiapsiagaan dan peringatan dini untuk mengurangi jumlah korban dan kerugian akibat bencana. Praktik baik keterlibatan lintas aktor seperti pemda, mitra lokal dan masyarakat seperti yang kita lakukan ini adalah kunci dari keberlanjutan sistem peringatan dini bencana,” tutupnya.


Abdul Muhari, Ph.D. 

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Penulis

Admin


BAGIKAN